Konglomerat Diundang, Layakkah ?

LenSaMediaNews.Com, Surat Pembaca–Presiden Prabowo telah mengundang konglomerat pada tanggal 6 dan 7 Maret di Istana Negara. Kehadiran konglomerat dalam rangka berdiskusi tentang perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global . Serta menerima masukan terkait pengalaman pengusaha melakukan investasi.
Kehadiran konglomerat ini diduga kuat terkait pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Danantara. Mengingat yang diundang adalah pengawas dan pengurus Danantara. Selain itu, program yang digulirkan Pemerintah membutuhkan dana besar. Sedangkan kondisi keuangan negara tidak stabil. Untuk itu, Pemerintah memastikan konglomerat dapat membantu terlaksananya Program yang sudah dicanangkan.
Keterlibatan para taipan tentu patut disayangkan. Mengingat beberapa orang tersangkut kasus. Misalnya Aguan yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional dan Pantai Indah Kapuk 2. Seperti yang kita ketahui, Proyek tersebut selama ini menimbulkan banyak masalah. Ini menunjukkan Pemerintah seakan menutup mata atas fakta yang terjadi.
Keterlibatan swasta dalam membantu pengelolaan negara merupakan buah dari penerapan sistem sekular Kapitalis. Sekular Kapitalis menjadikan peran negara sebagai regulator dan fasilitator. Negara menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para kapitalis. Rakyat menjadi korban dari ketidakadilan.
Berbeda dengan sistem Islam, negara berfungsi sebagai pelaksana dan pengurus urusan rakyat. Negara tidak akan mengambil dana dari pihak swasta. Negara akan mencari sumber pendanaan yang halal seperti dari fa’i, kharaj, ghanimah,dan pengelolaan kepemilikan umum. Pendanaan yang mandiri membuat negara tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.
Paradigma negara sebagai Ra’in (Pemimpin) dan Junnah ( Perisai) akan bisa diterapkan dalam . Khilafah. Bukan dalam sistem Demokrasi atau Sosialisme. Khilafah akan menjaga umat dari segala hal yang membahayakan mereka.
Penerapan sistem ini akan ditopang oleh sistem yang lain seperti ekonomi dan keuangan. Dengan penerapan sistem ekonomi dan sistem keuangan Islam memastikan dana akan berkelanjutan. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan oleh negara. Jika negara sudah mampu memberikan kesejahteraan, maka tidak perlu negara mengemis kepada kapitalis. Wallahu ‘Alam bisshawab. Putri Ira. [LM/ry].