Transportasi bukan Masalah Teknik, tapi Sistemik

Oleh: Sunarti

LenSaMediaNews.Com, Opini–Jatuh di lubang yang sama, begitu pepatah yang disematkan mengenai situasi transportasi saat ini, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pun hal yang sama terjadi pada tahun ini yaitu berbagai persoalan dalam transportasi di negeri ini.

Sebenarnya sudah ada berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, namun sayangnya belum menuai hasil yang maksimal. Selalu terulang kasus kemacetan, kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.

Tak ayal, saat warga mustinya bertemu dengan keluarga di kampung halaman, harus mengalami ketertundaan, bahkan ada yang meregang nyawa di perjalanan. Tujuan silaturahmi dengan keluarga tidak tergapai, akibat salah kelola dalam sistem transportasi.

Bahkan terjadi fenomena maraknya travel gelap jelang mudik Lebaran. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, bahwa maraknya travel gelap ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata hingga pelosok daerah, “Ini bukan inovasi, melainkan bukti kebutuhan masyarakat akan transportasi yang belum terpenuhi oleh pemerintah.” (liputan6.com, 23-3-2025).

Lebih lanjut, Djoko mengingatkan, kewajiban penyediaan angkutan umum sudah diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Masih Terulang lagi Tinggi Angka Kemacetan Menjelang Hari Lebaran

Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025, kemacetan mulai terjadi di berbagai titik utama jalan tol dan jalur arteri di Indonesia. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat di beberapa jalur utama. Di Tol Cipali, arus mudik sudah mulai terasa pada akhir Maret 2025. Berdasarkan informasi dari Astra Tol Cipali, hingga pukul 18.00 WIB pada tanggal 26 Maret 2025, tercatat sekitar 46.500 kendaraan melintas di jalur tol arah Jakarta menuju Cirebon (Tempo.co, 26-3-2025).

Angka tersebut mengalami kenaikan 77 persen dibandingkan volume lalu lintas pada waktu yang sama pada hari sebelumnya. Kendaraan yang bergerak dari Cirebon menuju Jakarta juga mengalami peningkatan sebesar 12 persen. Kemacetan menjelang hari lebaran seharusnya tidak terjadi. Kelancaran dam keamanan akan terwujud jika secara teknis pengelolaan transportasi baik dan benar.

Masih Buruknya Tata Kelola Transportasi

Berbagai persoalan dalam sarana transportasi, terlebih pada masa mudik (mulai dari kemacetan hingga kecelakaan) tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola tranportasi. Sudah jamak diketahui bahwa negeri ini sedang menggunakan asas Kapitalisme-sekular, sehingga transportasi menjadi jasa komersial oleh pihak swasta. Negara tidak lagi berperan sebagai penyedia layanan dan pengelolaan transportasi, akan tetapi negara berperan sebagai regulator yang banyak berpihak pada swasta atau asing.

Hal lain yang juga menjadi persoalan menjelang hari lebaran adalah sistem perekonomian yang berpihak pada swasta. Serta kecenderungan industri milik swasta berpusat di kota besar. Tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum juga menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Lapangan pekerjaan lebih terbuka lebar di perkotaan, sehingga tradisi mudik pun tak terelakkan.

Islam Memandang Transportasi Fasilitas Publik

Fenomena alam Kapitalis-sekular sangat berbeda dengan cara pandang Islam terhadap tranportasi. Islam memandang tranportasi sebagai fasilitas umum dan tidak boleh dikomersilkan. Meskipun pembangunan infrastruktur terbilang mahal, namun tidak berarti hal ini boleh diserahkan pada pihak swasta apalagi asing.

Secara teknis pengelolaan transportasi ini dikelola dari harta kepemilikan umum, seperti sumber daya alam (SDA). Dari hasil SDA, negara menyalurkan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi bagi seluruh rakyat. Tidak dibedakan apakah rakyat miskin ataupun kaya.

Melalui pemasukan negara, salah satunya adalah SDA, sehingga dengan sumber pemasukan tersebut negara mampu untuk membangun infrastruktur termasuk dalam transportasi yang baik, aman dan nyaman. Selain itu, perputaran perekonomian tidak hanya terpusat di perkotaan saja. Tapi merata hingga daerah-daerah. Akibatnya, tranportasi bisa stabil dan lancar, baik saat Lebaran maupun di luar Lebaran. Dengan demikian rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik.

Dalam Islam kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban yang diselenggarakan negara. Oleh karena itu, Negara akan membangun infrastruktur merata. Waallahu alam bisawab. [LM/ry].