Harga Beras Melonjak Drastis, Bukti Sistem Makin Kritis

Oleh : Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor

Lensa Media News-Beras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun ada kelompok-kelompok individu yang mulai beralih ke sumber karbohidrat lainnya, namun beras masih menjadi sumber pangan yang mendominasi. Akan tetapi, sayang sekali harga beras saat ini sulit dikendalikan. Hingga akhirnya menyulitkan kehidupan masyarakat secara umum.

Harga Beras Ugal-ugalan di Tengah Berbagai Guncangan

Harga beras tercatat dengan kenaikan drastis di bulan Agustus 2023. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya kenaikan harga eceran beras sebesar 1,43 persen mounth to mounth (mtm). Atau sekitar 13,76 persen year on year (yoy) pada Agustus 2023 (CNNIndonesia.com, 1/9/2023). Tak hanya di tingkat eceran, harga beras juga naik di level grosir dan penggilingan. Demikian ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.

Adanya persaingan dalam penawaran harga jual gabah kering dan basah oleh pembeli gabah kepada petani dan penggilingan ditengarai memicu melonjaknya harga beras (CNBCIndonesia.com, 1/9/2023). Sedangkan jumlah beras saat ini berkurang lantaran telah melewati masa panen tahun ini, yakni bulan Juli 2023 lalu.

Harga beras medium tercatat naik Rp 20 menjadi Rp 12. 280 per kg. Sementara beras premium naik Rp 40 menjadi Rp 13.960 per kg (CNBCIndonesia.com, 30/8/2023). Harga yang tertera merupakan harga di pedagang eceran. Catatan harga beras tertinggi pada tahun ini ternyata merupakan harga lonjakan tertinggi sejak Oktober 2015 (kumparan.com, 1/9/2023).

Berbagai alasan muncul. Musim kemarau ditengarai sebagai sebab yang menurunkan produktivitas beras. Badai El Nino yang terus mengancam menimbulkan naiknya suhu permukaan laut dan mengancam kegagalan pertanian karena kekeringan yang ekstrim. Tak hanya itu, masalah kenaikan harga beras pun dikaitkan dengan kebijakan yang ditetapkan India terkait penutupan ekspor beras nonbasmati (beras pecah). Dilaporkan pada bulan Juli 2023 lalu, India mengeluarkan kebijakan tersebut demi menjaga stabilitas harga di dalam negerinya agar tetap terjaga (voaindonesia.com, 30/8/2023). Namun ternyata kebijakan ini berimbas ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia.

Alasan lain kenaikan harga beras pun mengemuka, diantaranya ada persaingan pasar. Para pengusaha beras tak peduli dengan keadaan stok di lapang. Yang penting dapat untung secara materi. Tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi di tingkat penjual dan konsumen. Di sisi lain, harga beras naik juga karena adanya alih fungsi lahan yang tak terkendali. Areal pertanian dialihfungsikan untuk pemukiman atau industri. Sehingga mampu menurunkan produktivitas secara drastis.

Indonesia yang dulunya negara swasembada beras, kini tengah merana. Beras yang dulu diunggulkan, kini bernasib memilukan. Lantas, apa yang sebetulnya terjadi?

Sistem Destruktif Lahirkan Kebijakan Permisif 

Tentu saja, fakta tentang naiknya harga beras membuat beban rakyat makin berat. Harga bahan pokok lainnya pun tak kalah mahalnya. Sementara biaya kehidupan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hidup layak, memaksa untuk terus dipenuhi setiap harinya.

Betapa buruk tata kelola kehidupan yang kini tersaji. Negara tak mampu mengelola dengan baik seluruh kebutuhan rakyat. Rakyat bertahan sendiri dengan segala bentuk keterbatasannya. Negara hanya mampu sebagai pembuat kebijakan saja tanpa mampu mengontrol pelaksanaannya di lapang. Meskipun sidak harga pasar terus diusahakan, namun faktanya tak merubah keadaan.

Harga beras nasional pun dikabarkan terpengaruh kebijakan India. Artinya, kebijakan harga beras negeri ini tergantung pada gejolak harga pasar internasional. Tak mampu mandiri mengatur pasar nasional. Wajar saja, harganya gampang goyang. Dan negara tak mampu menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Di sisi lain, masalah alih fungsi lahan, menjadi masalah yang makin rumit. Lahan pertanian yang seharusnya dipertahankan, justru dialihfungsikan demi keuntungan sekelompok individu saja. Tanpa memikirkan nasib rakyat yang membutuhkan sumber pangan. Negara pun merasa tak berhak campur tangan. Alhasil, korporasi dengan mudahnya mencaplok lahan pertanian dan mengalihfungsikannya menjadi pemukiman atau industri yang menghasilan cuan.

Inilah pengelolaan kehidupan ala kapitalisme. Sistem yang menuhankan materi dalam pelaksanaannya. Sementara konsep pengurusan rakyat diabaikan. Rakyat kesulitan pun, tak ada yang mempedulikan. Sistem ini benar-benar rusak dan merusak. Hingga melahirkan kebijakan permisif yang serba boleh. Asal untung bagi para pengusaha. Namun ternyata buntung bagi nasib rakyat.

Islam, Solusi Adil yang Mensejahterakan

Sistem Islam, satu-satunya sistem yang mengintegrasikan hukum syariat yang Allah SWT. tetapkan dalam mengatur kehidupan. Syara’ menitikberatkan bahwa prioritas pelayanan terbaik terhadap segala kebutuhan layak untuk setiap warga negara, wajib diberikan secara utuh oleh negara. Tanpa batasan ataupun diskriminasi. Dan konsep inilah yang mampu menjaga nyawa setiap individu rakyat secara sempurna. Setiap kebijakan yang ada senantiasa ditujukan untuk menjaga kehormatan dan nyawa rakyat.

Konsep sistem Islam berlandaskan akidah Islam, hanya mampu terlaksana optimal dalam institusi yang khas, yakni Khilafah. Khilafah yang dipimpin seorang Khalifah. Terkait kebijakan pangan, khalifah akan menetapkan kebijakan mandiri tanpa pengaruh negara asing, apalagi negara kafir harbi. Sehingga stabilitas harga mampu dijaga.

Khilafah pun akan menetapkan kebijakan pangan sesuai dengan nasihat para khubara atau pihak-pihak yang ahli di bidang ketahanan pangan. Program intensifikasi, ekstensifikasi dan distribusi, dijaga stabilitasnya demi menjaga keseimbangan produktivitas dan harga di pasar. Operasi pasar dilakukan setiap waktu demi mencekal para oknum nakal yang akan merusak pasar. Tentu saja, kebijakan yang ditetapkan pun memuat sanksi yang akan memberikan efek jera.

Khilafah menetapkan kebijakan demi menjaga stabilitas harga benih, melarang alih fungsi lahan yang akan menimbulkan kekisruhan produktivitas bahan pangan. Khilafah pun menetapkan kebijakan distribusi yang aman sehingga stok bahan pangan di pasaran tetap aman kualitas dan harganya. Kebutuhan pangan rakyat terjaga optimal. Ketahanan pangan pun tercipta sempurna karena pengelolaan yang amanah para pemimpinnya.

Semua ini karena penerapan sistem Islam yang amanah mengurusi rakyat. Sehingga dilahirkan jiwa pemimpin yang amanah sebagai bentuk ketundukan pada Allah SWT. Pemimpin yang mampu menjaga rakyat dadi segala kezaliman.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(TQS. Al-Anfal: 27). Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/ry].