Harga Beras Naik, Siapa yang Diuntungkan?
Lensa Media News, Surat Pembaca- Harga beras di Indonesia lebih mahal 20 persen dari pada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini menempati peringkat tertinggi di kawasan nagara ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk. Ia menyoroti tingginya harga beras dalam negeri nyatanya tak sebanding dengan pendapatan para petani lokal. Ia menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat oleh petani rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar beras dengan harga yang tinggi. (Kompas.com, 20/9/2024).
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiarini menyampaikan bahwa salah satu pengaruh yang menyebabkan harga beras di Indonesia melonjak adalah biaya produksi beras di dalam negeri yang telah meningkat. (Liputan6.com, 21/9/2024).
Tingginya harga beras dikarenakan biaya produksi yang juga tinggi maklum terjadi di dalam sistem pertanian saat ini. Sektor pertanian yang sudah dikuasai oleh oligarki dari hulu ke hilir membuat para petani yang memiliki sedikit modal tidak bisa berbuat lebih dibandingkan para oligarki.
Di sisi lain, negara tidak membantu petani secara tuntas. Kebijakan negara saat ini adalah melakukan pembatasan impor beras, namun yang terjadi justru ketersediaan beras semakin menipis dan harga beras semakin mahal. Menipisnya ketersediaan beras berpeluang untuk mendorong dibukanya keran impor yang akan semakin menguntungkan kaum oligarki dan menyengsarakan petani.
Inilah buah penerapan sistem Kapitalisme, di mana negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator yang berpihak kepada oligarki. Negara seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang murah dan mudah dijangkau para petani. Menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras), pupuk yang terjangkau, pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih, serta pengembangan bibit unggul dan meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli.
Islam memiliki sistem kehidupan yang rinci dalam mengatur urusan umat, termasuk sistem ekonomi dan pertanian. Negara Islam (Khilafah) menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara dan basis menyejahterakan rakyatnya.
Negara akan melakukan seluruh upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mudah dijangkau oleh seluruh rakyat sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Negara akan memastikan tidak ada kecurangan dalam produksi dan distribusi pangan dari hulu ke hilir, serta menindak tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan tanpa pandang bulu.
Semua ini merupakan wujud peran negara sebagai perisai bagi seluruh rakyatnya dan akan terwujud ketika aturan Islam diterapkan secara Kaffah dalam negara. Wallahu a’lam bishawab.
Yumna Nur Fahiimah
[LM, Hw]
