Perkembangan politik demokrasi saat ini menghasilkan pandangan tertentu terhadap pelaksanaannya yaitu bahwa di Indonesia ada fenomena kemunduran demokrasi (Democratic Backsliding). Oleh karena itu, muncul harapan agar kaum muda khususnya mahasiswa bisa menjadi agen perubahan demokrasi. Hal ini dapat terwujud dengan adanya reformasi di tubuh partai politik dengan adanya perubahan pola rekrutmen, kaderisasi, dan distribusi kader.
Meski terasa tepat, pandangan ini justru bisa menyesatkan, karena realitanya politik demokrasi tidak berkorelasi dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Realitas ini yang malah membentuk para pemuda malas berpolitik dalam bingkai demokrasi meskipun mereka tidak memahami kesalahan demokrasi secara konseptual.
Pragmatisme berpikir juga yang membetuk generasi muda menjauh dari politik demokrasi. Ketika politik demokrasi itu menampakkan berbagai kerusakan yang diindra pemuda, sejatinya itu bukanlah kemunduran demokrasi. Lebih tepat disebut demokrasi sebagai sebuah sistem yang merusak, sehingga demokrasi memang layak ditinggalkan oleh pemuda.
Para pemuda harus berpartisipasi dalam perubahan politik Indonesia. Dan untuk itu pemuda membutuhkan peran partai politik untuk membimbing mereka memahami politik yang benar, dan melakukan perubahan politik. Hal ini bisa terwujud jika pemuda mau berusaha memahami politik Islam dan perubahan politik menuju sistem Islam, bukan mempertahankan demokrasi yang terbukti problematik. Jadi sudah semestinya pemuda harus bergabung dengan parpol yang sahih untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara. Diharapkan juga dapat mewujudkan tata dunia baru yang berbeda dengan model politik demokrasi yang jelas telah gagal sejak lama.
Kriteria parpol sahih harus dipahami pemuda yaitu memiliki ideologi sahih (Islam) sekaligus menjadi ikatan yang menghimpun para anggotanya; memiliki konseptual politik yang dipilih untuk menjalankan perubahan (mengadopsi politik tertentu); memiliki metode langkah perubahan yang relevan dengan problem sistem (metode perubahan yang teruji); memiliki para anggota yang memiliki kesadaran yang benar (bukan sekedar karena ketokohan, kepakaran, jabatan).
Untuk itu, penting membangun narasi kepada pemuda agar dapat menghentikan kepercayaan kepada partai-partai sekuler apapun basis massa yang dimiliki. Dan tentunya tanggung jawab mengadakan pendidikan politik seperti ini adalah tanggung jawab negara. Sebagaimana pada masa Khilafah Islam berdaulat, negara akan melakukan pendidikan politik Islam kepada para pemuda/ Gen Z, karena politik dalam Islam adalah satu kebutuhan. Dan umat Islam termasuk Gen Z wajib berpolitik sesuai dengan tuntunan Islam.
