Proyek Danantara, akankah Menyejahterakan Rakyat?
Oleh Dian Agus Rini,S.E.
Lensamedianews.com__ Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan harapan atau masa depan yang baru bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah meluncurkan proyek bernama Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara). Proyek Danantara ini merupakan warisan dari ayahanda Presiden Prabowo yaitu Sumitro Joyohadikusumo yang merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Beliau berpendapat investasi dari laba BUMN akan membantu ekonomi rakyat.
Desain ekonomi yang nampaknya sedang disiapkan tersebut sejatinya adalah konsep Kapitalisme negara dengan mengusung ekonomi kerakyatan namun dengan tidak melepaskan oligarki yang telah menjadi tim sukses terpilihnya presiden. Apalagi muncul aturan demi melindungi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh direksi dan komisaris Danantara, mereka tidak lagi termasuk obyek UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadikan para petingginya kebal hukum.
Pembentukan Danantara merupakan langkah untuk optimalisasi modal dan aset BUMN seperti halnya China dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Maka aktor yang menikmati Danantara diduga kuat adalah para oligarki seperti yang terlihat dari jajaran petinggi Danantara. Modal raksasa Danantara ini adalah uang rakyat, yang akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas global. Mulai dari penarik investasi asing maupun sebagai modal investasi Indonesia di luar negeri atau bahkan investasi di program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit, MBG (makan bergizi gratis), dan pembentukan pasukan militer baru di berbagai daerah.
Dapat dipastikan muncul kekhawatiran terhadap aliran dana Danantara yang bukannya untuk investasi demi membantu ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi malah akan dinikmati oleh para oligarki minerba dan sawit, dan untuk program prioritas pemerintah lainnya, menjadi hal yang wajar dan perlu untuk diperhatikan. Islam memberikan tuntunan tentang konsep kepemilikan dan bagaimana mengelolanya.
Islam memiliki sistem ekonomi yang telah menentukan tata cara pengelolaan kepemilikan negara, serta siapa yang berhak mengelola, juga hasilnya untuk siapa. Dengan sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud individu per individu. Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntunan Islam. Semua akan terwujud dalam bangunan Khilafah Islamiyah.
