Stimulus Ekonomi Efektifkah?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini mengumumkan program stimulus ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp300 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kepada 36.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan mulai Oktober, November, dan Desember 2025. Di saat yang sama pemerintah juga meluncurkan program magang nasional untuk 100.000 lulusan baru. (detikNews com,17/10/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari program percepatan atau quick wins pemerintah yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut jika dilihat bernilai positif. BLT diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat, sementara program magang nasional dianggap bisa membuka peluang bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja.
Program BLT dan magang nasional memang bermanfaat, banyak masyarakat yang terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan juga banyak generasi muda yang mendapatkan kesempatan untuk magang kerja. Namun, manfaat ini hanya bersifat sementara dan tidak efektif. Karena setelah bantuan berakhir, masyarakat kembali dihadapkan dengan kenyataan yang sama, yaitu kebutuhan hidup yang masih tinggi, penghasilan yang tidak menentu, dan sulit mencari lapangan kerja.
Akar masalah yang mendasar pada bangsa ini sesungguhnya terletak pada kemiskinan yang bersifat struktural akibat diterapkan sistem ekonomi kapitalisme yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang melimpah dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat hanya menjadi penonton atas kekayaan di negeri sendiri. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator pasar dan penjaga stabilitas ekonomi bukan sebagai pelindung rakyatnya.
Akibat berbagai kebijakan yang diambil cenderung pragmatis dan tidak efektif. Karena BLT hanya dijadikan alat menjaga daya beli bukan memperdayakan masyarakat secara produktif. Begitu juga dengan magang nasional hanya dijadikan simbul dukungan untuk generasi muda tanpa kepastian kerja yang berkelanjutan.
Selama paradigma kapitalisme ini masih dipertahankan, masyarakat akan tetap pada posisi lemah yang terus bergantung pada bantuan pemerintah bukan berdaya karena sistem yang adil.
Islam menegaskan bahwa pemimpin adalah pelayan umat. Maka dari itu sudah seharusnya negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada mekanisme pasar atau membiarkan masyarakat bertahan hidup melalui bantuan sementara.
Negara harus mengelola sumber daya alam dengan baik untuk kemaslahatan umat. Dengan pengelolaan yang adil dan amanah kesejahteraan akan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang.
Wallahu alam bishshawab.
Umi Hafizha
[LM/nr]
