Bisnis Lumpur di Tengah Bencana, Haruskah?
Oleh: Irma Ulpah
LenSaMediaNews.Com–Duka masih menyelimuti daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan dalam konferensi pers, Selasa, 6 Januari 2026, total korban meninggal dunia mencapai 1.178 jiwa, 147 jiwa masih dinyatakan hilang dan jumlah korban mengungsi saat ini tercatat 242.174 jiwa.
Bencana meninggalkan dampak yang meluas mencakup berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek fisik yang menyebabkan banyaknya korban yang cedera, meninggal dan terjangkit penyakit. Aspek psikologis yang menyebabkan trauma, PTSD, kecemasan, depresi, rasa kehilangan. Dari aspek sosial, bencana menyebabkan kehilangan keluarga juga tempat tinggal, dislokasi, terhambatnya aktivitas, dan peningkatan kriminalitas. Di sisi aspek ekonomi, korban bencana kehilangan harta benda, mata pencaharian dan kerugian finansial.
Di sisi lain, lumpur yang menumpuk di wilayah terdampak banjir bandang di Aceh ternyata menarik minat beberapa pihak swasta. Presiden Prabowo menyambut hal ini dan mempersilakan pihak swasta membeli lumpur di berbagai wilayah terdampak. Selain itu beliau juga mempersilakan Kemenhan dan TNI melanjutkan upaya tersebut dan mengusulkan agar insinyur ahli dari Kementrian Pekerjaan Umum, BUMN Karya, dan universitas diajak bicara. Pemanfaatan lumpur oleh swasta dinilai membantu pemasukan daerah (CNBCIndonesia.com, 1-1-2026).
Pernyataan ini mengundang perdebatan luas di ruang publik. Pemerintah dinilai tidak tepat membuka ruang bisnis di tengah bencana terlebih tanpa kerangka jelas yang transparan dan berpihak pada korban bencana. Pemerintah juga dinilai nir empati terhadap korban bencana yang seharusnya menjadi prioritas utama penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.
Kebijakan yang muncul adalah buah pemikiran kapitalis sekuler yang diadopsi sistem pemerintahan saat ini. Sistem ini hanya berorientasi pada nilai materi sehingga memberi ruang terbuka di segala bidang bagi pengusaha yang sifatnya memang mencari keuntungan.
Hal ini tentu akan mendorong pengusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum menjadi kepemilikan yang dikuasai segelintir orang. Pemerintah berkolaborasi dengan pengusaha dalam menerbitkan kebijakan. Karena di sisi lain pemerintah melepaskan tanggungjawab politik mengurus rakyat dan menyerahkannya kepada pengusaha.
Islam menyikapi bencana bukan hanya sekedar musibah tapi juga ajang muhasabah. Dalam Sistem Kapitalisme musibah terjadi tidak murni karena kondisi alam tapi karena tidak tunduknya pada aturan Allah dalam mengelola alam.
Oleh karena itu Islam mengajak manusia untuk kembali pada aturan Allah dimana pemimpin adalah raa’in yang mengurus segala kebutuhan rakyatnya, sebagaimana yang dicontohkan Rosulullah saw., “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. bukhari ).
Pemimpin dengan sifat demikian tentunya akan memastikan rakyatnya selamat dari bencana secara menyeluruh di berbagai aspek secara cepat, terpusat dan saling bersinergi agar bantuan segera sampai. Masyarakat terdampak bencana pun bisa segera pulih sehingga roda kehidupan bisa segera berjalan kembali. Wallahu alam bissawab. [LM/ry].
