Totalitas Iman di Tengah Normalisasi Ketidakadilan

Oleh Nadisah Khairiyah

LensaMediaNews.com, Tsaqofah Aqliyah_ Ramadan mengajarkan kita satu hal: taat tanpa tawar-menawar. Kita berhenti makan padahal lapar. Kita menahan minum padahal haus. Bukan karena tak mampu. Tapi karena Allah memerintahkan.

Total, Tidak setengah-setengah.

Lalu di luar sana, Gaza terus dibombardir.
Wilayah makin dikontrol. Ketimpangan makin nyata. Dunia menyebutnya konflik. Hati kita tahu: ini ketidakadilan. Di saat seperti ini, istilah “perdamaian” kembali diangkat. Dibentuklah Board of Peace oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Namanya indah, tapi iman tidak berhenti pada nama. Jika yang tertindas tidak menjadi penentu arah, sementara yang unggul secara militer duduk sebagai arsitek perdamaian,
maka pertanyaannya sederhana:
Perdamaian untuk siapa?

Jika pihak yang kuat diselamatkan daya tawarnya, sementara pihak yang lemah dilucuti pertahanannya. Itu bukan keseimbangan, tetapi penataan ulang dominasi.

Dan di sinilah kita gelisah. Kita berpuasa dengan khusyuk, tapi dunia seperti berjalan tanpa moral.

Sebagian dari kita bertanya dalam hati:
“Haruskah aku bersikap? Atau cukup fokus memperbaiki diri?”

Kegelisahan itu bukan kelemahan.
Ia tanda iman belum mati rasa.
Islam tidak menyuruh kita menjadi analis politik global.
Tapi Islam memberi batas yang jelas:
“Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (TQS al-Maidah: 2)

Ini bukan ayat untuk masjid saja.
Ini ayat keberpihakan.

Allah juga berfirman:
“Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim…” (TQS Hud: 113)
Perhatikan: bahkan “cenderung” saja diperingatkan.
Karena keberpihakan tidak selalu bermula dari tindakan besar. Ia sering lahir dari kelunakan hati terhadap narasi yang salah—dari pembenaran kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi.
Ketika arah dan kendali keputusan umat perlahan diserahkan kepada pihak yang tidak menjadikan syariat sebagai standar, kecondongan itu tidak lagi sekadar rasa. Ia menjelma menjadi struktur. Bukan hanya sikap pribadi, tetapi bangunan kebijakan yang menentukan nasib banyak orang.

Dalam pemikiran politik Islam sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, keterlibatan dalam struktur yang secara faktual menguatkan pihak penindas bukanlah posisi netral. Ia adalah pilihan sikap. Sebab dalam Islam, kedaulatan (as-siyadah) adalah milik syariah. Ia tidak tunduk pada kompromi kepentingan, dan tidak diserahkan pada standar selain hukum Allah.

Ramadan sedang menguji kita. Apakah kita bisa meninggalkan yang halal karena Allah, tetapi ketika yang batil dibungkus rapi, kita justru ragu bersikap?

Diam terasa aman. Padahal dalam ketimpangan, diam tidak menghentikan arus.
Ia hanya membuat arus itu tidak terganggu.

Islam tidak membatasi amar ma’ruf pada satu bentuk, tapi ia terikat pada metode yang diridai syariah. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kecenderungan hati.

Ramadan tidak datang untuk membuat kita lembut dalam ibadah dan lunak dalam prinsip. Ia melembutkan hati kepada Allah, dan menegaskan komitmen pada kebenaran.

Takwa bukan hanya rasa takut. Takwa adalah keberanian untuk tetap lurus saat dunia mengajak miring.

Mungkin kita belum bisa mengubah konfigurasi global. Tapi kita bisa memastikan satu hal: kita tidak ikut menguatkan ketidakadilan, tidak nyaman dengan dominasi dan tidak netral terhadap kezaliman.

Ramadan menuntut totalitas. Dan totalitas tidak lahir dari kompromi nilai. Perubahan besar selalu dimulai dari satu keberanian: menolak menormalisasi kesalahan. Menolak menormalisasi yang salah, bersembunyi di balik istilah dan memisahkan iman dari sikap. Jika Ramadan membuat kita lebih takut kepada Allah daripada kepada opini manusia, maka mungkin dunia belum berubah. Tetapi kita sudah berubah.
Dan dari situlah perubahan besar selalu dimulai.

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.