Ramadan MBG Tetap Jalan, Jelas Kebijakan Dipaksakan

Oleh: Sunarti

LenSaMediaNews.com–“Anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan” maknanya mengarah pada orang yang salah prioritas dalam hidup. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa ini, berkenaan dengan cara mengatasi problematika stunting, yaitu program MBG.

Tanggung jawab negara memang sangat besar. Apalagi menyangkut stunting ( kekurangan gizi), berarti menyangkut kesejahteraan rakyat. Tingginya angka stunting, sejatinya juga membuktikan tingkat kesejahteraan rakyat. Mengingat, kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Jika mengalami gizi buruk, maka hal itu identik dengan asupan nutrisi keluarga.

Ditambah dengan pengetahuan gizi dalam masyarakat yang kurang, serta tingkat perekonomian yang rendah, sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan. Memang pada dasarnya MBG merupakan langkah awal peningkatan gizi, namun penanganan stunting membutuhkan tindakan medis khusus. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bahwa stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) (detikNews.com, 8-1-2026).

Sementara dalam laman Wikipedia disebutkan bahwa Center of Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) mengkritik bahwa program MBG belum sepenuhnya tepat sasaran. Salah satu masalah utama adalah distribusi yang tidak merata. Kasus gizi buruk dan stunting lebih tinggi di beberapa daerah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Sisi lain ada kekhawatiran bahwa pemangkasan biaya per porsi makan dari Rp. 15.000-20.000 menjadi Rp. 10.000 akan menurunkan kualitas makanan yang diberikan. Pembagian MBG pada saat libur dan hari raya juga menjadi masalah yang masih dipertanyakan.

Dan saat ini bulan Ramadan, pembagian MBG tetap dilaksanakan dengan penyesuaian distribusi sesuai karakteristik penerima manfaat. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bahwa program MBG tetap berjalan selama Ramadan (Bgn.go.id, 26-1-2026).

Hal serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan,  ada skema yang akan diatur dalam pelaksanaan sehingga mendukung umat yang menjalankan ibadah. Bagi sekolah dengan siswa muslim, maka menu MBG akan diberikan berupa makanan kering dan ini berlaku bagi siswa yang berpuasa (Liputan6.com, 29-1-2026).

Usulan para ahli seringkali diabaikan, demi mengalir target proyek SPPG tetap beroperasi. Salah satunya ahli gizi, dokter, penulis dan edukator kesehatan terkemuka di Indonesia yaitu Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum, yang menilai skema pemberian MBG pada bulan puasa lebih baik diserahkan pada keluarga masing-masing.

Pemaksaan terhadap pelaksanaan pelayanan MBG di bulan Ramadan, bukti pelayanan MBG jelas ada ketiadaan untuk kemaslahatan rakyat. Hanya berpijak pada paradigma kapitalistik yang berfokus memberikan keuntungan kepada para pemilik modal. Tentunya hal ini juga jauh dari pijakan syariat.

Jaminan Makanan Bergizi untuk Rakyat

Mekanisme penjaminan makan dalam syariat diatur melalui mekanisme kepala keluarga, wali, kerabat yang mampu, tetangga yang mampu dan terakhir negara melalui Baitulmall.

Negara sebagai penjamin terhadap kecukupan makanan per individu harus murni pelayanan langsung. Tidak diperbolehkan adanya komoditas bisnis, target proyek maupun peluang politik praktis. Soal profit oriented dan kemanfaatan bukan sebagai landasan. Namun, negara menjaga amanah sebagai raa’in di dalam mengelola keuangan Baitulmall sesuai fungsi dan skala prioritas.

Kecukupan Gizi Didukung dengan Sistem Perekonomian

Bak menegakkan benang basah berharap kesejahteraan rakyat dalam negeri yang menganut sistem perekonomian sekuler-kapitalis. Karena sistem ini akan terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dalam kapital, dia yang akan menang (berkuasa). Juga kehidupan yang kaya, akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Maka berharap kasus stunting bisa terurai dengan MBG, itu juga belum bisa menyelesaikan persoalan. Pasalnya, distribusi tidak tepat sasaran, kualitas menu makanan juga tidak bisa menjamin tercukupinya kebutuhan gizi rakyat.

Adanya dukungan perekonomian yang memihak pada rakyat, akan memunculkan kesejahteraan rakyat, sehingga kebutuhan gizi terpenuhi. Perekonomian yang berbasis riayah suunil umat (mengurusi urusan rakyat) bukan kebijakan yang berpihak pada pengusaha atau pengusaha asing. Pengelolaan harta milik umum oleh negara untuk kemaslahatan umat yang maksimal juga diperlukan.

Perlu diperhatikan kondisi masyarakat yang sehat butuh edukasi mengenai personal higiene dan higiene sanitasi lingkungan. Juga butuh edukasi mengenai pengasuhan anak bahkan sebelum pengasuhan yaitu edukasi sebelum hamil. Ini membutuhkan peran bidang pendidikan dan kesehatan.

Semua itu bisa terlaksana dengan sistem yang sempurna, yaitu sistem Islam. Dalam sistem Islam mengatur segala urusan manusia. Dan dijalankan atas ketaatan kepada Allah SWT, agar terwujud masyarakat baldatun thayibatun nggafur.Waallahu alam bisawab. [LM/ry].