Polemik Pesta Babi dalam Perspektif Islam
Oleh: Yayang Sevia
LenSa Media News _ Opini_ Belakangan ini, polemik film Pesta Babi menjadi perhatian publik. Di berbagai daerah, agenda nonton bareng film tersebut dikabarkan mengalami pelarangan. Film ini sendiri mengangkat isu alih fungsi hutan Papua untuk proyek strategis nasional (food estate) yang dinilai lebih menguntungkan kelompok oligarki, sementara masyarakat Papua justru kehilangan ruang hidupnya.
Pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono terjadi di sejumlah wilayah. Di Ternate, nobar “Pesta Babi” dibubarkan oleh aparat TNI. Sementara itu, kegiatan nonton bareng di Universitas Mataram (Unram) terpaksa dihentikan seusai dibubarkan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakannya beragam, mulai dari persoalan izin, hingga muatan film yang dinilai provokatif. (Kompas.com; 13-05-2026).
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar, benarkah demokrasi hari ini benar-benar memberi ruang bagi kritik rakyat? Ataukah kritik hanya diterima selama tidak menyentuh kepentingan para pemilik modal dan penguasa?
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, kebijakan negara sering kali tidak lahir murni dari kepentingan rakyat, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Ketika proyek besar dijalankan atas nama pembangunan, rakyat kecil sering menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya. Hutan dibuka, tanah adat bergeser, lingkungan rusak, namun keuntungan justru mengalir kepada para pemilik modal.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kapital dapat berjalan beriringan. Negara memberi akses lahan dalam jumlah besar kepada korporasi dengan dalih investasi dan pembangunan nasional. Sementara masyarakat yang hidup turun-temurun di wilayah tersebut kehilangan sumber penghidupan, identitas, bahkan masa depan mereka.
Lebih ironis lagi, ketika muncul suara kritik melalui karya film, diskusi, atau aksi publik, respons yang muncul justru berupa pembatasan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi sering kali bersifat bohong. Kritik dianggap aman selama tidak mengganggu kepentingan elite dan oligarki. Namun ketika kritik mulai membuka kenyataan yang tidak menguntungkan penguasa, pembungkaman dapat terjadi dengan berbagai cara.
Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir pihak. Islam memandang bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat merupakan milik umum yang wajib dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Negara bukan bertindak sebagai fasilitator oligarki, melainkan sebagai pengurus umat.
sumber daya yang menyangkut kebutuhan publik tidak boleh dimonopoli individu maupun korporasi tertentu. Negara wajib memastikan pengelolaannya memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir para elite ekonomi.
Islam juga sangat menjaga hak kepemilikan individu. Tanah yang dimiliki rakyat tidak boleh dirampas secara zalim. Negara tidak dibenarkan menggusur masyarakat demi proyek yang hanya menguntungkan pemodal. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyat secara nyata, termasuk menjaga lingkungan, kehidupan sosial masyarakat, dan keberlangsungan generasi mendatang.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama, Islam menjadikan ridho Allah dan kemaslahatan umat sebagai landasan kebijakan. Karena itu, proyek pembangunan dalam Islam tidak diukur dari besarnya investasi atau keuntungan ekonomi semata, tetapi dari sejauh mana proyek tersebut benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Selain itu, Islam tidak antikritik. Pemimpin dalam Islam justru wajib terbuka terhadap nasihat dan koreksi dari rakyat. Kritik dipandang sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar, yakni bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalan yang benar. Sejarah Islam mencatat bagaimana para khalifah menerima masukan bahkan teguran dari rakyat tanpa membungkamnya.
Karena itu, polemik Pesta Babi sejatinya bukan hanya tentang sebuah film. Ia membuka diskusi lebih besar tentang arah pembangunan negeri ini, apakah pembangunan benar-benar untuk rakyat, atau justru untuk melayani kepentingan oligarki?
Islam punya solusi mendasar dengan adanya sistem yang menempatkan negara sebagai pelayan rakyat, bukan pelayan pemilik modal. Ketika syariat diterapkan secara menyeluruh, pengelolaan sumber daya akan berorientasi pada keadilan, suara rakyat dihargai, dan pembangunan tidak akan mengorbankan kehidupan masyarakat demi keuntungan segelintir orang.
(LM/Sn)
