Sarjana Menganggur, Ekonomi Tumbuh untuk Siapa?
Oleh : Dinda Ilmiasih
Lensa Media News – Gelar sarjana ternyata belum menjadi tiket menuju pekerjaan layak. Sekitar satu juta lulusan perguruan tinggi menganggur. Di tengah kondisi itu, pemerintah justru terus membanggakan pertumbuhan ekonomi. Lantas, untuk siapa sebenarnya ekonomi tumbuh? (kompas.id/11-08-2026)
Pertanyaan ini semakin relevan ketika mahasiswa menagih janji 19 juta lapangan kerja. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi.
Persoalannya bukan sekadar kurangnya lapangan kerja. Ekonomi tumbuh, tetapi kesempatan kerja tidak tumbuh sebanding. Fenomena jobless growth menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan pekerjaan yang cukup dan layak. Di saat yang sama, PHK terus terjadi. (money.kompas.com/04-08-2026)
Kondisi ini terlihat di berbagai job fair. Ribuan pencari kerja berdesakan mengejar lowongan yang terbatas. Bahkan orangtua ikut mengantar dan menunggu anaknya berburu pekerjaan. Sarjana yang telah bertahun-tahun menempuh pendidikan akhirnya harus berebut satu posisi kerja. Jika demikian, masih pantaskah pertumbuhan ekonomi disebut keberhasilan?
Pertumbuhan untuk Siapa?
Dalam Kapitalisme, keberhasilan ekonomi diukur melalui pertumbuhan produksi, investasi, dan akumulasi modal. Namun angka tersebut tidak otomatis menunjukkan kesejahteraan setiap individu. Ekonomi dapat tumbuh sementara rakyat tetap menganggur.
Keuntungan pemilik modal menjadi orientasi penting. Ketika perusahaan mengejar efisiensi, PHK dapat menjadi pilihan. Pekerja akhirnya diposisikan sebagai bagian dari biaya produksi yang dapat ditekan.
Negara pun cenderung menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan swasta. Negara menjadi regulator, menarik investasi, lalu berharap pasar menciptakan pekerjaan. Ketika pasar gagal, rakyat menanggung akibatnya.
Ironisnya, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah: minyak, gas, tambang, hutan, dan sumber daya strategis lainnya. Namun dalam Kapitalisme, pengelolaannya dapat diserahkan kepada korporasi swasta maupun asing atas nama investasi. Padahal jika dikelola negara dan dikembangkan menjadi industri dari hulu hingga hilir, kekayaan tersebut berpotensi membuka lapangan kerja luas.
Maka persoalannya bukan semata rakyat kurang skill. Persoalannya adalah sistem ekonomi dan siapa yang menguasai kekayaan negeri.
Islam Menempatkan Rakyat sebagai Tujuan
Islam memiliki paradigma berbeda. Keberhasilan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan, tetapi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Negara tidak boleh berbangga dengan ekonomi yang tumbuh jika rakyat masih kesulitan memperoleh pekerjaan.
Dalam Negara Khilafah, negara berperan sebagai raa’in, pengurus rakyat. Negara tidak sekadar menunggu pasar menciptakan pekerjaan, tetapi berkewajiban membuka lapangan kerja, mengembangkan industri strategis, memfasilitasi keterampilan dan penempatan kerja, serta melindungi hak pekerja sesuai syariat.
Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, negara bertanggung jawab menjamin kebutuhannya sekaligus menciptakan kondisi agar ia kembali bekerja.
Islam juga menetapkan minyak, gas, tambang, hutan, dan air sebagai kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Pengelolaan ini dapat menjadi basis industri strategis, menciptakan lapangan kerja luas, dan mengembalikan hasil kekayaan alam kepada rakyat.
Karena itu, satu juta sarjana menganggur tidak cukup dijawab dengan pelatihan skill atau job fair. Jika sistem ekonominya tetap menghasilkan pertumbuhan tanpa pekerjaan yang memadai, masalah akan terus berulang.
Rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan. Sarjana tidak makan dari statistik investasi.
Maka pertanyaannya bukan hanya, “di mana lapangan kerja?” tetapi “mengapa negeri yang kaya sumber daya dan ekonominya terus tumbuh justru gagal menjamin rakyatnya memperoleh pekerjaan?”
Di sinilah Kapitalisme patut dipertanyakan. Islam menawarkan paradigma berbeda : negara hadir untuk mengurus rakyat, mengelola kekayaan demi kemaslahatan umat, dan memastikan kebutuhan setiap individu terpenuhi. Wallahua’lam bishowab.
[LM/nr]
