Rakyat Korban Politik Anggaran Mahal
Oleh : Windi Permana S.Sos
Lensa Media News – SPPG, Maksimal Anggaran Minim Layanan
Papua menghadapi darurat gizi dengan angka stunting yang sangat tinggi, tetapi hanya 1 persen dari total kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nasional yang terpenuhi di wilayah tersebut (bbc.com/Indonesia, 28/07/26). Kesenjangan ini menunjukkan kegagalan akses layanan di daerah yang paling membutuhkan pelayanan serius.
Lebih ironis, ketika layanan minim, ditemukan 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi namun tetap menerima transfer anggaran (nasional.kompas.com, 31/07/26). Artinya, di tengah kelangkaan fasilitas, justru ada pemborosan dana yang seharusnya dialokasikan untuk menyelamatkan generasi Papua dari ancaman stunting.
MBG, Populisme Anggaran dan Pengorbanan Rakyat
Kelemahan utama program MBG terletak pada orientasi keliru, di mana capaian keberhasilan diukur dari realisasi anggaran, bukan dari turunnya angka stunting. Akibatnya, dana besar mengalir tanpa pernah benar-benar menyentuh persoalan gizi yang menjadi alasan lahirnya program ini.
Sementara itu, mengeringnya anggaran dikarenakan MBG dan proyek populis lainnya membuat sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T semakin terpinggirkan. Padahal di sanalah ibu dan generasi muda bergantung, tetapi justru dikorbankan demi kepentingan elite dan bancakan para kroni di sekitar kekuasaan.
Dalam logika kapitalisme politik yang berlaku, setiap kebijakan semacam ini dirancang untuk pencitraan penguasa dan mengamankan kontestasi periode berikutnya, bukan untuk kemaslahatan masyarakat. Sistem demokrasi biaya tinggi memaksa para pemimpin sibuk mengelola bagi-bagi keuntungan bagi lingkaran pendukungnya, sementara penggelembungan dana untuk biaya politik menjadi hal lumrah. Akibatnya, nasib rakyat terutama mereka yang terdampak stunting justru tersisihkan oleh kepentingan kekuasaan sesaat.
Islam dan Kepemimpinan yang Memihak Rakyat
Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, tidak ada penderitaan rakyat yang boleh diabaikan, terlebih jika menyangkut nyawa. Setiap kebijakan akan dihisab, sehingga pengabaian sekecil apa pun tidak memiliki tempat dalam kepemimpinan Islam.
Kebijakan dalam sistem Islam semata-mata berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan pada pencitraan penguasa. Fokus utama adalah menyelesaikan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat, bukan sibuk mengamankan popularitas atau kepentingan politik jangka pendek. Ukuran keberhasilan adalah dampak nyata bagi kesejahteraan, bukan dari gemerlap publikasi.
Pemilihan pemimpin dalam Islam berlangsung sederhana, efektif, dan efisien, tanpa menguras biaya besar seperti sistem demokrasi modern. Kesederhanaan ini menyirnakan praktik politik balas budi yang kerap mempermainkan anggaran kebijakan. Dengan proses yang bersih, pemimpin terpilih benar-benar fokus mengabdi kepada rakyat, bukan membayar utang politik kepada para pendukungnya.
Islam Solusi, Pemahaman Utuh Kuncinya
Kita tidak bisa terus diam menyaksikan rakyat menjadi korban kebijakan berbiaya mahal yang hanya menguntungkan elite. Islam menawarkan jalan keluar yang nyata, tetapi hanya jika kita memahaminya secara utuh, bukan sepotong-sepotong.
Pemahaman Islam yang menyeluruh akan menyadarkan kita bahwa; Syariat adalah rahmat yang melindungi kehidupan, harta, jiwa dan martabat manusia. Penerapannya dalam pemerintahan memastikan anggaran berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan. Tanpa pemahaman utuh, Islam justru bisa dimanipulasi, padahal hakikatnya adalah keadilan dan kemaslahatan universal. Jadi, mari kita kembalikan orientasi kita pada syariat yang kaffah, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat.
Wallahu ‘alam bish-shawab
[LM/nr]
