Seni Downgrade di Tengah Tekanan Ekonomi
Oleh: Ummu Maryam, S.Pd.
LenDa Media News, Opini—Pernahkah kamu merasa dompet tiba-tiba terasa lebih tipis padahal gaya hidup sudah ditekan sekecil mungkin? Atau, akhir-akhir ini istilah downgrade mendadak sering banget sliweran di media sosial? Mulai dari pindah kontrakan yang lebih kecil, beralih ke merek skincare lokal yang harganya lebih ramah di kantong, sampai urusan nongkrong yang tadinya di kafe estetik sekarang cukup es teh manis di warung sebelah.
Fenomena ini bukan sekadar tren hemat musiman, tapi sebuah kenyataan pahit yang sedang melanda banyak orang. Kalau dibedah dari data yang ada, kondisinya memang bikin mengelus dada. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan drastis dari 60,8 juta orang (atau sekitar 23 persen) pada tahun 2018, kini merosot tajam menjadi 46,7 juta orang (16,6 persen) pada tahun 2025. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan miskin justru makin mendominasi piramida ekonomi, melonjak dari 68,5 persen di tahun 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025.
Artinya, jurang menuju kemiskinan itu kian tipis. Kalau dulu saat tekanan finansial datang orang-orang masih bisa mengandalkan “Mantab” (makan tabungan), sekarang situasinya jauh lebih ngenes karena banyak yang beralih ke “Maut” (makan dari utang). Pinjol dan gali lubang-tutup lubang jadi pelarian darurat demi menyambung hidup.
Di Balik Layar: Kenapa Kita Bisa Terjepit?
Kalau kita jujur melihat akar masalahnya, ada dua hal besar yang bikin kita sering merasa “sistem kok kayaknya nggak adil ya?”.
Pertama, tekanan sistem ekonomi yang kita jalani saat ini—kapitalisme—gemar sekali mendikte masyarakat untuk mengejar gaya hidup mewah, validasi sosial, dan memelihara gengsi setinggi langit. Barang siapa yang tidak ikut standar tren, dianggap ketinggalan zaman. Padahal, di balik gemerlapnya gaya hidup konsumtif itu, sistem yang sama justru melahirkan kemiskinan struktural. Lapangan kerja makin susah, harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa permisi, kebijakan pajak terasa makin mencekik, ditambah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus mengintai kapan saja.
Kedua, dalam cengkeraman politik ekonomi kapitalisme sekuler, negara sering kali terkesan bersikap setengah hati atau bahkan seolah “berlepas tangan” dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Urusan sandang, pangan, hingga papan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Akibatnya, yang kuat makin perkasa, yang lemah makin tersingkir. Ketika krisis global atau kebijakan domestik yang keliru menghantam, rakyat kecil dan kelas menengah yang jadi korban paling empuk.
Menata Ulang Arah: Saatnya Kembali ke Akar yang Lebih Tenang
Menghadapi situasi yang serba tidak pasti ini, bertahan hidup tentu butuh strategi cerdas. Dari sudut pandang pandangan hidup Islam, ada cara pandang yang jauh lebih menenangkan dalam mengelola kehidupan, termasuk urusan finansial.
Paradigma gaya hidup Islam mengajarkan kita untuk mengutamakan kebutuhan berdasarkan skala prioritas, bukan sekadar menuruti semua keinginan atau gengsi semata. Kebutuhan primer diposisikan di tempat utama, sementara hal-hal yang sifatnya sekunder atau tersier bisa disesuaikan dengan kemampuan riil. Dengan cara ini, tekanan psikologis akibat tuntutan sosial bisa diredam, dan kita bisa lebih lapang dada menjalani hidup apa adanya tanpa harus terjebak jeratan utang konsumtif.
Namun, tentu saja penyelesaian masalah ini tidak boleh hanya dibebankan pada pundak individu lewat “mental sabar” saja. Peran negara sangat krusial. Dalam sistem yang ideal, negara semestinya hadir menjalankan fungsi ra’in—yakni sebagai pelayan dan pelindung rakyat secara keseluruhan.
Negara wajib hukumnya menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi warga negaranya, tanpa perlu membebani rakyat dengan berbagai pungutan pajak yang memberatkan. Lebih dari itu, sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar publik secara merata, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan. Jika pilar-pilar ini ditegakkan dengan benar, krisis finansial massal dan ketakutan mendalam akan jurang kemiskinan tentu tidak akan menghantui keseharian masyarakat.
Pada akhirnya, downgrade gaya hidup mungkin bisa menjadi mode bertahan sementara untuk menyelamatkan diri dari badai ekonomi saat ini. Namun, perubahan sistem yang lebih adil dan manusiawi tetap menjadi kunci utama agar masa depan kita tidak terus-menerus diselimuti rasa cemas. Wallahu’alam.
(LM/Sn)
