Bara di Papua: Menguliti Kerakusan Sistem Kapitalisme

Oleh : Resti

Aktivis Dakwah Ideologis

Lensa Media News, Opini—Bara api yang mengamuk di Tanah Papua bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan jeritan pedih hutan hujan tropis yang sedang ditumbalkan oleh kerakusan modal. Bencana ini bukan sekadar soal kemarau, dan itu terlihat dari rangkaian faktanya yang saling menguatkan.

Skalanya masif dan menyumbang lebih dari seperempat karhutla nasional. Laporan riset dan data satelit MapBiomas mencatat sebanyak 173.197 hektare hutan dan lahan di Papua hangus terbakar sepanjang 2026, menyumbang 27,2 persen dari total karhutla nasional (kompas, 09-11-2026). Angka sebesar ini tidak mungkin dijelaskan hanya sebagai musibah musiman yang kebetulan terjadi.

Lonjakan titik panasnya pun mengindikasikan adanya pembakaran sengaja. Tragedi ini kian mengiris hati setelah pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lonjakan titik panas di Papua Selatan mencapai 66 persen, yang mengindikasikan kuat adanya praktik pembakaran lahan secara sengaja di area konsesi perkebunan swasta dan proyek pangan (kompas, 10-11-2026). Lonjakan sebesar ini sulit dijelaskan hanya oleh cuaca kering. Ia menunjuk pada pola, bukan kebetulan.

Dan korbannya adalah manusia dalam jumlah masif. Akibat kabut asap beracun ini, Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menembus 425.167 kasus di tujuh provinsi terdampak, dengan kelompok anak dan balita sebagai korban paling menderita (metrotvnews, 11-11-2026). Di balik angka ini ada anak-anak yang sesak napas, balita yang batuk tanpa henti, dan orang tua yang cemas karena udara di kampungnya sendiri berubah menjadi racun.

Upaya Pemerintah Belum Sepadan

Kita tentu tidak menutup mata terhadap berbagai langkah penanganan yang diupayakan pemerintah. Pengerahan pasukan pemadam darat, bantuan helikopter water bombing (pemadaman udara), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penyediaan jalur rujukan medis gratis, hingga hadirnya bantuan pesawat pemadam militer Hercules C-130 dari Australia merupakan fakta upaya teknis di lapangan.

Namun, jika dipahami secara mendalam, seluruh langkah tersebut hanyalah tindakan pragmatis yang bersifat reaktif dan tambal sulam. Negara tampak sebatas menjalankan peran sebagai regulator administrasi dan pemadam kebakaran teknis, tanpa pernah berani menyentuh akar masalah penguasaan lahan.

Karhutla yang berulang setiap tahun ini pada hakikatnya merupakan buah pahit penerapan sistem kapitalisme sekuler. Dalam pandangan hidup kapitalistik, hutan tidak dipandang sebagai amanah ekologis demi kemaslahatan publik, melainkan komoditas ekonomi materi demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Metode land clearing (pembakaran lahan) terus dipilih oleh oligarki modal karena dipandang sebagai opsi paling murah dan cepat demi efisiensi bisnis, sementara negara justru memfasilitasi privatisasi hutan melalui pemberian izin konsesi skala besar.

Syariat Islam Solusi

Sengkarut bencana ekologis ini tidak akan pernah selesai hanya dengan solusi pragmatis. Umat manusia sangat membutuhkan perubahan mendasar dan menyeluruh, yang diawali dengan perubahan paradigma berlandaskan akidah Islam.

Dalam syariat Islam, Rasulullah SAW secara tegas menetapkan status hukum sumber daya alam strategis seperti hutan agar tidak dikuasai oleh individu maupun swasta, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api.” (HR Abu Dawud, Kitab Sunan Abi Dawud).

Melalui hadis ini, Islam menetapkan tata kelola yang adil. Hutan dikategorikan sebagai al-milkiyyah al-‘ammah (kepemilikan umum) yang haram hukumnya diserahkan kepada korporasi swasta melalui izin konsesi. Negara wajib mengelola aset milik umum ini secara mandiri dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab “An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam” menegaskan bahwa pengelolaan harta kepemilikan umum merupakan tanggung jawab mutlak negara yang tidak boleh dialihkan. Dalam Islam, penguasa berkewajiban menjalankan fungsi kepemimpinan yang hakiki, yakni bertindak sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang melayani kebutuhan warganya dan junnah (perisai pelindung) yang membentengi keselamatan masyarakat serta lingkungan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW., “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya“. (HR Muslim).

Negara Islam akan menerapkan kebijakan hima (kawasan lindung) untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah agar tidak terbakar, serta menjatuhkan sanksi ta’zir  bagi siapa pun yang merusak alam.

Sudah saatnya kita mengakhiri ketergantungan pada sistem kapitalisme sekuler yang destruktif dan mengarahkan ikhtiar umat untuk kembali pada kehidupan Islam dalam naungan Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah . Wallahualam bissawab. [LM/ry].