Demi Cuan, Semua Dijual: Potret Rusaknya Sistem Kapitalisme

Oleh: Marlina Wati, S.E.

Muslimah Peduli Umat

Lensa Media News, Opini — Di tengah kehidupan yang semakin sulit, muncul fenomena sebagian orang memilih membuat dan menjual konten seksual atau konten yang mengeksploitasi identitas seksual demi mendapatkan penghasilan. Fenomena ini tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan moral individu.

Kasus seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Serdangbedagai, yang ditangkap polisi karena diduga memproduksi dan memperjualbelikan konten pornografi sesama jenis melalui aplikasi MiChat, kembali membuka mata kita terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks. Berdasarkan pemberitaan, tersangka diduga telah berulang kali membuat dan menjual video tersebut dengan harga Rp50 ribu untuk empat video.

Polisi juga menyebut faktor ekonomi sebagai salah satu alasan di balik aktivitas tersebut.

Ada persoalan yang lebih besar ketika kebutuhan hidup, tekanan ekonomi, dan budaya mencari keuntungan bertemu dengan perkembangan teknologi digital. Dalam kondisi seperti ini, sesuatu yang seharusnya dijaga, seperti kehormatan dan martabat manusia, dapat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan demi mendapatkan uang (CNN Indonesia, 5-8-2026).

Inilah salah satu wajah kehidupan dalam sistem kapitalisme. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, hampir segala sesuatu berpotensi dijadikan barang dagangan. Tubuh, privasi, perhatian, bahkan sisi paling sensitif dari kehidupan manusia dapat dieksploitasi selama memiliki nilai ekonomi. Ditambah dengan budaya konsumtif dan kemudahan memperoleh uang melalui platform digital, masyarakat dapat semakin terdorong mengejar cuan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi dirinya maupun lingkungan sosial.

Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan sering kali diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Segala sesuatu dapat dijadikan komoditas selama memiliki nilai jual, termasuk perhatian, tubuh, privasi, bahkan identitas manusia. Ketika kebutuhan hidup semakin tinggi, sementara kesempatan ekonomi tidak merata, sebagian orang dapat terdorong mencari penghasilan melalui cara yang berisiko terhadap kehormatan dan kehidupan sosialnya.

Kerusakan kapitalisme juga terlihat ketika negara tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebutuhan dasar sering kali harus diperjuangkan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Akibatnya, tekanan ekonomi dapat membuat seseorang mengambil jalan yang sebenarnya tidak ingin ditempuh.

Di sisi lain, industri digital dan budaya konsumtif semakin memperkuat anggapan bahwa popularitas dan uang adalah ukuran keberhasilan.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan kemuliaan.

Allah Swt. berfirman:

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” (QS Al-Isra’ [17]: 70)

Karena itu, Islam tidak menjadikan tubuh dan kehormatan manusia sebagai barang dagangan. Islam juga tidak hanya memberikan nasihat moral kepada individu, tetapi memiliki aturan ekonomi dan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Negara wajib memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok secara layak sehingga kemiskinan tidak menjadi alasan seseorang terjerumus pada aktivitas yang merusak kehormatan.

Islam juga mengatur kehidupan ekonomi agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata keuntungan segelintir pihak. Dengan demikian, persoalan ekonomi tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Maka, fenomena “demi cuan semua dijual” seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap sistem yang membentuk kehidupan masyarakat. Solusinya bukan sekadar menyalahkan individu, tetapi membangun sistem yang menjamin kesejahteraan sekaligus menjaga kehormatan manusia. Islam menawarkan aturan kehidupan yang menempatkan kesejahteraan, moral, dan kemuliaan manusia sebagai tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab negara. [LM/AH]