Lagi, Jual Beli Ginjal karena Alasan Ekonomi
Oleh : Ulfah Sari Sakti,S.Pi
(Jurnalis Muslimah Kendari)
Lensa Media News – Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) dengan berbagai modus tumbuh subur di sistem kapitalis-sekuler saat ini. Teranyar polisi mengamankan TPPO bermodus jual beli ginjal. Mirisnya aparat penegak hukum dan instansi terkait terlibat di dalamnya. Ini menunjukkan sistem saat ini belum menjadi solusi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap 12 anggota TPPO jaringan internasional yang menjerat 12 korban dengan modus penjualan organ ginjal ke Kamboja. Dua orang diantaranya merupakan anggota polisi dan petugas imigrasi, mereka turut membantu merintangi penyidikan sejak markas sindikat ini terungkap di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi,sindikat ini dikordinasi oleh tersangka H (40). Dirinya menjaring korban melalui facebook hingga memberangkatkan korban untuk operasi ginjal di Kamboja. Tersangka H dibantu oleh tersangka D (30), A (42) dan E (23) melalui dua grup facebook. Setiap ginjal dihargai senilai Rp 135 juta, kemudian ginjal itu dijual seharga Rp 200 juta.
Sejak beraksi pada 2019, para pelaku meraih omzet sebesar Rp 24,4 miliar. Yang mana para korban tergiur mendonasikan ginjalnya karena terimpit masalah ekonomi, akibat Pandemi Covid 19. “Menurut keterangan pendonor, penerima ginjal ini akan dijual ke sejumlah negara, seperti India, Malaysia, Singapura hinga China,” kata Hengki. (Kompas.Id/20/7/2023)
Sistem Islam Tuntaskan TPPO
TPPO dengan berbagai modus beralasan masalah ekonomi merupakan hal klasik di negeri ini. Hal tersebut akan terus terjadi karena negeri ini menerapkan sistem kapitalis-sekuler, yang mana pada sistem ini agama dipisahkan dari kehidupan, sehingga orientasi masyarakat hanya hidup untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dan mengenyampingkan perkara akhirat.
Tidak heran demi mendapatkan materi, segala hal ditempuh tanpa mempedulikan halal haram. Hal ini diperparah dengan sulitnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makan, pendidikan dan kesehatan.
Lemahnya keimanan individu membuat aparatur sipil negara (ASN) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan amanah. Selain itu sistem sanksi yang berlaku cenderung tajam ke bawah serta tumpul ke atas plus tidak berefek jera.
Bandingkan dengan saat sistem Islam masih tegak, ketaatan individu telah terbentuk mulai dari tingkat individu, keluarga hingga negara. Hal ini terjadi karena masyarakat hidup sesuai dengan hukum syariat Islam, sehingga tujuan hidup semata-mata untuk mencari ridha Allah swt.
Pada sistem Islam, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan seamanah mungkin. Karena pemerintah sadar bahwa mereka akan mempertanggung jawabkan amanah tersebut di dunia dan akhirat.
Rasulullah saw bersabda, ”Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR Al Bukhari dan Muslim).
Itulah sebabnya saat sistem Islam masih tegak, kejahatan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan, karena masyarakat berpikir ribuan kali untuk melakukan aktivitas yang melanggar syariat.
Di sisi lain kesejahteraan masyarakat pun terwujud, karena negara mengelola langsung semua potensi sumberdaya alam, bukan diserahkan kepada swasta asing/aseng. Yang mana potensi sumberdaya alam termasuk dalam kepemilikan publik dan haram dikelola selain oleh negara. Karena dikelola oleh negara, maka tentunya manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan untuk segelintir pihak seperti yang terjadi pada sistem hari ini.
Selain itu, negara menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk para kepala keluarga, serta negara menjamin kebutuhan sandang, pangan dan papan serta layanan publik bagi masyarakat yang tidak memiliki kepala keluarga.
Adapun sistem sanksi yang diterapkan bersifat memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Tidak kalah pentingnya sanksi pada sistem islam berefek jera.
Betapa lengkapnya solusi yang ditawarkan sistem Islam. Semoga sistem Islam tidak lama lagi akan kembali tegak.
Wallahu’alam bishowab.
[LM/nr]
