“Tidak” Untuk MBG, Mengapa Sibuk Klarifikasi?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.Com–Sebuah potongan video saat peringatan May Day 2026 di Monas yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, beredar dan kemudian viral. Dalam video tersebut, ribuan buruh terdengar menjawab “tidak” saat ditanya mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Ketua Panitia May Day 2026 , Andi Gani Nena Wea, pun beberapa hari kemudian sigap memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa jawaban tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan refleksi dari profil demografi buruh yang hadir di lokasi saat itu (suaradotcom, 4-5-2026).

Andi mengatakan bahwa suara penolakan yang nyaring saat May Day itu berasal dari barisan pekerja yang belum berkeluarga, bagi mereka yang belum memiliki tanggungan anak, dana dari program pemerintah itu dinilai akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan pengembangan masa depan mereka sendiri. Andi menyebut bahwa aksi spontan tersebut adalah bentuk murni kebebasan berpendapat kaum buruh. Ia memastikan, bagi kelompok pekerja yang sudah berumah tangga, program MBG tetap mendapat dukungan penuh karena bermanfaat untuk anak-anaknya (CNNIndonesia.com, 4-5-2026).

Suara Lajang Tak Ada Nilainya?

Ketika rakyat jujur tak butuh MBG, pemerintah justru sibuk klarifikasi. Bukannya evaluasi, meski itu suara lajang tetap bagian dari rakyat Indonesia, apakah pemerintah tahu kalau  lajang adalah orang yang salah satu anggota keluarganya pernah keracunan, atau ia punya anggota keluarga yang tak pernah menerima MBG karena sekolahnya tidak terdaftar? Bisa jadi juga ia memiliki keluarga yang tak pernah dibeli SPPG hasil panennya dan lain sebagainya. Mengapa tidak peka dan tetap melanjutkan kebijakan ABS ( Asal Bapak Senang)?

Suara rakyat di negeri ini hanya didengar lima tahun sekali saat pemilihan kepala negara atau kepala daerah. Setelahnya tak akan dipedulikan. Saat kampanye suara rakyat, tua muda, kaya miskin, terpelajar atau buruh, tukang becak atau ojek online, sakit atau sehat, bahkan gila atau mantan narapidana sekalipun suaranya dihargai. Dengan slogan suara emas adalah suaran rakyat, semua elit politik berlomba merebut hati rakyat agar suara teraih sesuai itungan syarat kemenangan. Janji manis bertaburan, giliran sudah menang maka janji tinggal janji. Kini, jangankan suara yang banyak, satu pun tak ada harganya. Politik Demokrasi Kapitalisme memang sungguh kejam.

Islam Hapus Kebijakan Populis

Dalam Islam, perkara MBG bukanlah sesuatu yang urgen. Negara Daulah Khilafah yang berbasis syariat justru akan fokus pada upaya mewujudkan ketahanan pangan. Baik pertanian, peternakan , kelautan, kekayaan hutan hingga alih teknologi modifikasi pertanian, industri alat penunjang, pengembangan sains dan teknologi hingga pendidikan agar tercetak para ahli di berbagai bidangnya.

Ketika ketahanan pangan dalam negeri telah stabil, maka negara mengambil kebijakan dengan negara di luar Daulah dalam berbagai urusan sepanjang urusan itu tidak menjadikan posisi kaum muslim lemah di hadapan musuh. Hal ini karena mindset negara hanyalah untung atau atau karena ada tekanan dari keputusan yang dihasilkan dalam kerjasama ekonomi dengan negara di luar, salah satunya kontrak teken pasar bebas, yang bebas bea masuk.

Jelas Indonesia bukan tandingan, perindustrian kita lemah. Kebijakan impor akibat pasar bebas meluluhlantakan produk lokal. Negara lebih membuka investasi, yang justru mengeksploitasi kekayaan negeri ini. Rakyat sendiri kesulitan mengakses, bahkan tak jarang ruang hidup mereka terenggut. Apalagi jika sudah mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional, rakyat seolah hanya numpang di negeri ini.

Rasulullah Saw. Bersabda,” Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sedangkan, seburuk- buruk pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian…” (HR Muslim).

Bagaimana bisa dikatakan pemimpin yang menyayangi rakyatnya jika hanya sibuk klarifikasi dan bukannya evaluasi? Terus menutup hati atas penderitaan rakyat, sebab sebetulnya bukan MBG yang bisa jamin rakyat sejahtera, melainkan sistem pengaturan yang berasal dari Allah SWT. yaitu syariat Allah. Sejarah menunjukkan ketika peradaban Islam memimpin, manusia dari berbagai kalangan dan golongan hidup dalam kemakmuran yang belum bisa tertandingi hingga hari ini.

Perubahan yang dikehendaki buruh akan sulit terwujud dalam sistem kapitalisme. Yang lemah dianggap beban, jikapun diberi bantuan sifatnya temporal. Apalagi pajak masih dipungut, bukankah yang terjadi adalah ketidakadilan, ketika buruh yang sama-sama bayar pajak untuk negara namun hingga hari ini masih menuntut kesejahteraan? Wallahualam bissawab. [LM/ry].