Polemik Desil, Potret Ilusi Kesejahteraan
Oleh: Cokorda Dewi
Lensa Media News, Opini — Polemik hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai kegaduhan di masyarakat melalui media sosial. Sebab, banyak masyarakat yang kondisi ekonominya pas-pasan, bahkan jauh dari sejahtera, termasuk dalam desil 9 atau 10. Desil 9 atau 10 merupakan gambaran kelompok masyarakat dengan kondisi kesejahteraan tinggi, termasuk masyarakat yang tingkat kesejahteraannya relatif mampu. Hasil pendataan dari petugas DTSEN yang dituangkan dalam desil tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat.
Desil merupakan urutan kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat dan akan digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga. (Kompas, 28-8-2026)
Dalam rangka memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi, sekaligus mengurangi beban belanja subsidi energi, pemerintah sedang mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Terutama bagi masyarakat kategori desil 9 dan 10 atau kelompok berpenghasilan tinggi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Pertalite merupakan BBM bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, selama ini penyalurannya dinilai belum tepat sasaran. Saat ini, kebijakan sebatas pembatasan kuota pembelian Pertalite untuk jenis kendaraan tertentu. Ke depannya, akan diarahkan pembatasan pada kelompok masyarakat berdasarkan desil. Sehingga, subsidi BBM dapat lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. (SindoNews, 19-8-2026)
Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalis
Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilihat dari apa yang dimiliki saat ini tanpa mengetahui bagaimana proses kepemilikannya. Ada kalanya tingkat kesejahteraan dapat diindera secara langsung, tetapi ada kalanya perlu pendataan yang relevan terkait penghasilan dan pengeluaran untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Hasil pendataan DTSEN berupa desil merupakan gambaran ilusi kesejahteraan rakyat. Sehingga, tampak bahwa kesejahteraan rakyat meningkat, padahal pada kenyataannya banyak rakyat yang menjadi miskin. Tingkat kesejahteraan dalam sistem kapitalis bersifat relatif (tidak baku). Sistem kapitalis terbukti gagal dalam mendefinisikan tingkat kesejahteraan rakyatnya.
Kebijakan terkait tingkat kesejahteraan rakyat pada akhirnya hanya akan menguntungkan para kapital. Tingkat kemiskinan saat ini meningkat tajam dan merupakan problem sistematis (kemiskinan struktural). Sebagai akibat dari tata kelola sistem ekonomi kapitalis, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan energi diberikan kepada swasta maupun korporasi, serta adanya keberpihakan kebijakan penguasa kepada para kapital. Sehingga, program pemberantasan kemiskinan hanyalah sebuah ilusi semata, tak akan bisa diwujudkan.
Solusi Sistem Islam Atasi Kemiskinan Struktural
Dalam sistem Islam, definisi miskin tidak bersifat relatif, tetapi sangat jelas dan dapat diindera secara nyata. Negara dalam sistem Islam (Khilafah) akan bertindak sebagai ra’in, mengurusi dan memastikan kesejahteraan setiap individu rakyatnya. Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya serta memberikan peluang bagi rakyatnya untuk dapat memenuhi kebutuhan pelengkapnya.
Negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap kepala keluarga sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.
Negara mengambil alih pengelolaan SDA dan energi sebagai kepemilikan umum serta sepenuhnya dikelola oleh negara tanpa campur tangan pihak swasta maupun korporasi. Hasil dari pengelolaan SDA dan energi dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat.
Ketika sebuah negara menerapkan syariat Islam dalam kehidupan, Allah SWT akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi.
Wallahualam bissawab. [LM/AH]
