Jalan Rusak Berat, Akibat Belanja APBD Tersendat

1001891749

 

Oleh Bintang Kejora

 

Lensa Media News.com, Opini — Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat total masih ada sekitar 196 kilometer jalan rusak yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Target perbaikan jalan rusak sepanjang 100 kilometer, akan dikebut dan dituntaskan pada tahun 2027. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, membeberkan kerusakan jalan tersebut merupakan bagian dari total seluruh jalan di wilayahnya yang mencapai 1.077 kilometer.

 

Kondisi jalan rusak, telah berkali-kali memicu kecelakaan lalu lintas, mulai dari insiden tunggal yang mengakibatkan luka-luka hingga merenggut nyawa. Berdasarkan data kepolisian setempat, wilayah Bekasi adalah salah satu daerah dengan angka korban luka dan meninggal dunia tertinggi di Jabodetabek, pada 2026, akibat jalan berlubang.

 

Bahkan di sepanjang 28 kilometer yang menghubungkan Bekasi hingga Karawang ini sering dijuluki warga sebagai “jalur tengkorak” karena tingginya angka kecelakaan yang disebabkan lubang-lubang di jalan dan minimnya penerangan. Hal ini tentu perlu segera dievaluasi, termasuk desain jalan serta penempatan halte, hingga tak perlu menunggu jatuhnya korban lainnya.

 

Keterbatasan alokasi dan penurunan anggaran pada APBD Kabupaten Bekasi digadang-gadang sebagai penyebab utama terhambatnya perbaikan jalan rusak. Akibatnya banyak titik kerusakan belum tertangani dan memicu kecelakaan.

Menurut Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, menuntaskan perbaikan seluruh jalan rusak membutuhkan biaya sekitar Rp4 triliun. Angka ini mencapai lebih dari separuh total APBD Kabupaten Bekasi tahun 2026 yang berada di kisaran Rp7,7 triliun

 

Butuh Biaya

Urusan rakyat membutuhkan biaya yang tak sedikit. Kepedulian penguasa yang menetapkan prioritas anggaran yang tepat, tentu akan segera mengatasi hal tersebut. Namun prinsip dasar kapitalisme yang berorientasi pada materi, menyebabkan negara tidak maksimal memberikan pelayanan pada rakyat. Negara hanya menjadi penyedia aturan (regulator) sebab berpihak pada kepentingan para kapital (pemilik modal).

 

Dampaknya kebutuhan dasar rakyat pun terabaikan. Banyak jalan-jalan utama yang rusak, termasuk jalan-jalan kecil di wilayah perkampungan. Padahal pembangunan jalan merupakan hal penting bagi urusan rakyat. Dengan jalan yang tertata rapi dan baik, maka koneksi antar-individu akan semakin mudah, baik untuk menuntut ilmu, berniaga, komunikasi, dan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan asasiyah lainnya.

 

Di samping itu, skema APBD harus dibagi untuk sektor wajib lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan porsi anggaran infrastruktur secara keseluruhan hanya sekitar 8,3%. Pada APBD 2026, anggaran pembangunan dan perbaikan jalan melalui dinas terkait dialokasikan sebesar Rp192 miliar (untuk 106 titik di 23 kecamatan). Anggaran ini turun drastis menjadi sekitar Rp104 miliar, dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp297 miliar.

 

Di samping itu, kenaikan harga material konstruksi (aspal dan beton) membuat target renovasi terpaksa harus tertunda. Dengan dana terbatas, perbaikan hanya mampu menyasar puluhan kilometer per tahun dari ratusan kilometer jalan yang rusak. Maka sisanya yang tak tertangani, terpaksa harus menunggu.

 

Solusi Islam

Kepemimpinan dalam Islam berfungsi sebagai pengatur (raa’in) dan pelindung (junnah) yang tegak di atas fondasi akidah. Kepemimpinan ini akan menerapkan syariat Allah secara menyeluruh (kaffah) yang hanya bisa diwujudkan oleh negara berbentuk Khilafah.

 

Dalam Islam, negara memiliki pos khusus untuk perbaikan jalan, yang akan dibiayai dari pos kepemilikan umum dan pendapatan negara: hasil pengelolaan sumber daya alam, kharaj (pajak tanah), usyur (bea cukai), serta dharibah saat kas negara tidak mencukupi.

 

Karena jalan rusak terbukti membahayakan pengguna dan memicu kecelakaan fatal, maka perbaikannya masuk dalam kategori kebutuhan mendesak untuk menjaga keselamatan jiwa (hifzh an-nafs), yang merupakan salah satu tujuan utama syariah (Maqashid Syariah). Negara akan menuntaskan perbaikannya.

 

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu adalah salah seorang pemimpinernah mengungkapkan kekhawatiran beratnya tanggung jawab pemimpin terhadap kondisi jalan umum dengan perkataan terkenalnya: “Seandainya seekor keledai terperosok di jalanan Kota Baghdad (Irak), niscaya aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya.”

 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memperbaiki jalan-jalan utama dan mendirikan pos-pos perhentian serta fasilitas untuk musafir. Begitu pula pada kepemimpinan Khilafah Abbasiyah, Al-Mansur, jalan-jalan yang dibangun tampak teratur dan lebar. Sedangkan pada masa Utsmaniyah, terjadi perluasan lahan akwah. Khalifah membangun jalan-jalan yang terbentang panjangnya, menghubungkan Anatolia dan Balkan.

 

Negara memegang amanah terhadap sektor publik tanpa melepaskan aset-aset strategis negara kepada swasta. Kebijakan fiskal dan alokasi anggaran dengan prioritas kemaslahatan publik mencegah pemborosan dari proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran. Allahumma ahyanaa bil Islam.