Pajak, Bentuk Dukungan atau Palak Rakyat?

Oleh: Rut Sri Wahyuni ngsih
Institut Literasi dan Peradaban
Lensa Media News, Opini—Dengan intonasi lancar, Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp 1.796 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357 triliun (Beritasatu, 17-11-2026) . Proyeksi pemerintah penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai Rp 2.310,8 triliun, masih ada kekurangan Rp 514 triliun yang perlu dikejar dalam waktu dua bulan hingga akhir tahun.
Menkeu Suahasil mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik masyarakat dan media agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk membiayai belanja pemerintah. Dukungan ini dipastikan tidak berimbas menaikkan tarif pajak.
Cara yang ditempuh pemerintah adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penguatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan ada kebijakan marketplace, kebijakan pengurangan sanksi administratif, kebijakan global minimum tax.
Di Sektor perdagangan pengawasan industri pengolahan (manufaktur). Sektor jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta ekonomi digital. Di sisi teknis, Dewan Jenderal Pajak akan memperkuat pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, sehingga bisa dipastikan pertambahan pajak bukan dari mereka yang selama ini sudah taat pajak.
Kebijakan ini jelas berdampak baik kepada masyarakat (kelas rendah dan menengah) maupun pelaku usaha. Data beli melemah, akibat harga kebutuhan pokok yang naik dan pungutan pajak yang sudah beragam. Mulai pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak kendaraan, pajak properti, hingga pajak atas transaksi tertentu.
Inilah fakta tinggal di negara dengan sistem kapitalisme , kaya SDA namun tak menetes sedikit pun kepada rakyat. Mengapa? Karena posisi negara bukan pelayan umat, melainkan hanya regulator. Yang menjembatani hubungan pengusaha dengan rakyat. Sehingga banyak kebutuhan asasi yang semestinya diterima rakyat malah dikelola korporasi. Jika itu fasilitas umum, maka rakyat wajib membayar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Perusahaan tidak bisa dilepaskan dari tujuannya berusaha yaitu profit oriented. Modal terkumpul pada para oligarki, mereka mengutak atik undang-undang agar upaya mereka menguasai SDA bebas hambatan. Inilah yang disebut investasi dan seringnya pula sebagai balas budi sudah membiayai kampanye salah satu paslon kepala negara dan wakilnya atau di saat pemilu.
Negara Tanpa Pajak Itu Khilafah
Allah swt. berfirman yang artinya,”Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. “(TQS al-Baqarah :188). Imam Ibnu Katsir rahimahulLâh menjelaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk kezaliman dan perampasan hak milik (harta), apalagi yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya (Lihat: Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, 1/521).
Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang telah Allah beri amanah untuk mengurus urusan rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan memperdaya rakyatnya, kecuali dia tidak akan mencium bau surga“.(HR al-Bukhari dan Muslim). Semuanya jelas berbicara tentang pajak, disifati zalim karena dipungut sepanjang waktu kepada siapa saya baik kaya maupun miskin dan kepada apa saja.
Solusinya jelas hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Karena hanya Khilafah ang menerapkan syariah Islam secara kâfah, perekonomian negara pun diatur dengan hukum-hukum Islam, termasuk dalam pengelolaan APBN, baik terkait pemasukan maupun pengeluarannya.
Syaikh Abdul Zallum (2003), dalam kitabnya yang berjudul ” Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah”, halaman 30, menjelaskan terkait pemasukan dalam APBN Khilafah Islam, ada 12 kategori. Di antaranya pemasukan dari: harta rampasan perang (anfâl, ghanîmah, fai dan khumûs); pungutan dari tanah kharaj; pungutan dari non-Muslim (jizyah); harta milik umum; harta milik negara; harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (‘usyr); harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram; zakat; dan seterusnya.
Pendapatan terbesar dalam APBN Khilafah Islam adalah harta milik umum (milkiyyah ‘âmah). Sebagaimana sabda Rasulullah saw. bersabda,”Manusia berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api (energi). “(HR Abu Dawud). Syaikh Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah, halaman 48-66 menjelaskan kembali semua sumber daya alam, di antaranya tambang, yang depositnya melimpah, adalah milik umum. Harta milik umum ini wajib dikelola oleh Negara. Semua hasilnya lalu diberikan kepada seluruh rakyat, langsung ataupun tidak langsung. Harta milik umum ini haram diserahkan kepada individu/swasta apalagi dikuasai oleh pihak asing sebagaimana yang terjadi selama ini.
Kembali kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara kaya SDA, APBN jelas bisa defisitnya ditutup hanya dari delapan harta milik umum saja (batubara, minyak mentah, gas, emas, tembaga, nikel, hutan dan laut) yang dapat diperoleh laba sebesar Rp 5.510 triliun (melebihi kebutuhan APBN yang hanya sekitar Rp 3.000 triliun. Sisanya SDA lainnya masih berlimpah, wajar jika negara tak perlu memungut pajak dari rakyat ataupun berutang ke luar negeri. Syaratnya satu: semua itu harus dikelola berdasarkan ketentuan syariah Islam. Wallahualam bissawab. [LM/RT].
