Vaksin Individu Berbayar, Peluang Korupsi Terbuka Lebar
Oleh: Chaya Yuliatri, S.S.
(Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi)
Lensa Media News – Karut-marut penanganan pandemi terus berlanjut. Kondisi masyarakat yang hampir kolaps, nyatanya tidak mengurungkan niat pemerintah untuk semakin membebani rakyat. Pemerintah melalui Kemenkes dan Kementerian BUMN membuka program Vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu (Cnnindonesia.com, 13/07/2021).
Baru digulirkan, kebijakan ini menuai protes dari banyak pihak. Pemerintah dianggap menyalahi janji untuk memberikan vaksin gratis yang selama ini digaungkan. Melihat gelombang penolakan yang sangat keras, akhirnya aturan ini pun ditunda pelaksanaannya. Walau begitu, polemik terus berlanjut. Rakyat terlanjur terluka melihat kezaliman merajalela.
Di tengah badai pandemi yang kian ganas, penguasa seakan tak punya empati melihat penderitaan rakyat. Diberlakukannya PPKM darurat, membuat rakyat semakin sekarat. Ekonomi yang sudah kritis, semakin miris. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rakyat harus mengais rezeki. Apapun dilakukan demi bertahan hidup. Jangankan memikirkan vaksin berbayar, bisa makan sehari sekali saja sudah bersyukur. Jika memang tidak bisa memberikan solusi, tak perlu mengobral janji. Pemerintah berjanji akan memberikan bantuan sosial selama PPKM darurat, agar tidak ada rakyat yang kelaparan. Nyatanya, hanya janji semu yang urung terwujud. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, justru dikorupsi oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikhawatirkan akan terulang dengan keberadaan vaksin berbayar.
Banyak pejabat negara yang menolak program vaksin berbayar. KPK pun menentang keras program ini karena beresiko tinggi menjadi lahan korupsi. Senada dengan pernyataan Ketua KPK, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni, berpendapat bahwa vaksin berbayar akan meniscayakan bermunculan para mafia obat (Liputan6.com, 14/07/2021).
Peluang ini akan digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menimbun vaksin dan menjualnya dengan harga sangat mahal. Ini akan melukai nurani rakyat yang bersama-sama berjuang menghadapi badai Covid-19. Masyarakat pun akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan jalan, nyatanya sibuk berbisnis dengan rakyat dan memperhitungkan untung-rugi.
Berbagai peristiwa ini semakin menyadarkan masyarakat bahwa sistem kapitalisme sudah sekarat. Nyatanya solusi tambal sulam yang dijanjikan justru semakin memperburuk keadaan. Rakyat menjadi budak keserakahan para kapitalis. Sudah waktunya sistem rusak ini menemui ajalnya. Digantikan sistem hakiki bersumber dari Ilahi.
Sistem Islam terbukti telah berjaya selama 14 abad. Rakyat hidup makmur dan sejahtera dalam naungan khilafah. Kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan pun dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas kesehatan yang layak diberikan kepada seluruh warga negara tanpa memandang kasta. Sistem Islam telah menghancurkan ketidakadilan dan kesenjangan di tengah-tengah umat. Semua diperlakukan sama, bahkan warga non muslim.
Inilah tugas mulia para pengemban dakwah, mengembalikan kehidupan Islam. Jika, kita gambarkan situasi saat ini, bisa dikatakan bahwa wabah Covid-19 adalah blessing in disguise. Pandemi ini telah membongkar kebusukan dan kegagalan sistem kapitalisme yang diemban negara ini. Jalan untuk membangkitkan pemikiran umat semakin terbuka lebar. Semoga kita istikamah untuk menegakkan syariat Allah di bumi pertiwi.
Wallahu a’lam bishshawab.
[ah/LM]
