Anak Terpapar Asap Karhutla, Bukti Negara Lalai

Oleh: Rini Rahayu
Aktivis Muslimah Yogyakarta
Lensa Media News,Opini—Asap masih belum benar-benar hengkang dari bumi Nusantara. Walaupun sudah mulai menipis, tetapi masih menyesakkan dan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Khususnya bayi dan anak-anak. Karena mereka termasuk dalam kategori kelompok rentan atau berisiko lebih tinggi terkena ISPA.
Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah ini, sebanyak 91.913 kasus ditemukan pada kelompok balita berusia 0 hingga 5 tahun (CNBC Indonesia,5-11-2026).
Anak merupakan kelompok yang rentan terkena ISPA. Karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sempurna. Selain itu, Saluran pernapasan anak masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi, terpaparnya paru-paru anak akibat karhutla bukanlah sekedar batuk pilek biasa tetapi ancaman tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.
Paparan asap kronis yang terjadi selama berbulan-bulan akan merusak perkembangan paru-paru. Jika sejak usia 0-5 tahun paru-parunya sudah terpapar racun, maka kita sedang menciptakan generasi yang lemah secara fisik. Lalu, bagaimana mungkin Generasi Emas 2045 akan tercapai apabila sejak balita sudah terpapar asap beracun dan mempunyai fisik yang lemah?
Negara Gagal Lindungi Rakyatnya
Inilah bukti bahwa upaya negara belum optimal dan lambat. Karhutla bukan bencana yang tiba-tiba. Ia datang setiap tahun dengan pola yang sama, di wilayah yang kurang lebih sama pula. Namun, penanganan negara selalu reaktif yaitu menangani setelah kejadian. Tidak ada keseriusan menyelesaikan dari hulu. Negara telah lalai menjaga kesehatan generasinya sendiri.
Sistem kapitalisme-sekulerisme hari ini memandang hutan sebagai komoditas dan pelayanan kesehatan sebagai bisnis. Selama korporasi sawit dan tambang masih menguasai jutaan hektar hutan, dan pembakar hutan hanya dihukum ringan, maka asap akan selalu kembali.
Dalam Islam, negara harus hadir sebagai Junnah (perisai) yang cepat tanggap.Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,“Imam (Khalifah) itu adalah junnah (perisai), dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim).
Sebagai junnah, negara adalah pelindung yang berada di garda terdepan. Jika nyawa generasi terancam, maka tidak akan menunda untuk mengeluarkan anggaran dari Baitulmal. Karena dalam Islam, menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia.
Negara wajib bertindak sebagai Raa’in (Pengurus) yang menjamin kesehatan rakyatnya dan bertanggungjawab secara total. Penguasa akan bersungguh-sungguh dalam mengurus rakyatnya, karena mereka sadar akan dimintai pertanggungjawaban kelak dihadapan Allah SWT.
Negara juga wajib memenuhi sarana dan prasarana kesehatan terbaik untuk rakyat. Semua fasilitas ini diperoleh secara gratis, karena kesehatan adalah hak dasar rakyat, bukan barang dagangan atau alat untuk mengeruk keuntungan semata.
Pemerintah dalam Islam akan melakukan mitigasi yang proaktif dan secara tuntas dari hulu. Inilah bedanya sistem Islam dengan sistem kapitalisme-sekulerisme. Dalam Islam yang harus ditangani tidak hanya memadamkan api ketika sudah terjadi kebakaran, tetapi mencegah supaya api atau kebakaran tidak terjadi lagi.
Menurut Islam, hutan adalah milik umum (milkiyah ammah) yang haram diserahkan kepada korporasi atau suasta untuk dieksploitasi secara serakah. Negara akan mengelola hutan secara langsung untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi.
Pembukaan lahan dengan cara membakar adalah kejahatan besar. Pelakunya, baik individu maupun korporasi, akan dikenai sanksi ta’zir yang tegas dan menjerakan. Hal ini dilakukan sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Sanksi bisa berupa denda berlipat, penyitaan aset, penjara, bahkan hukuman mati jika perbuatannya masuk kategori fasad fil ardh (membuat kerusakan di muka bumi).
Hari ini, 90 ribu lebih balita sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tangisan mereka adalah alarm keras bagi pemerintah. Generasi emas tidak akan lahir dari anak yang terganggu kesehatannya. Kita butuh perisai yang sesungguhnya. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
