Lahan Terbakar, Siapa Dibalik Eksploitasi Hutan?

Oleh :Ummu Faiha Hasna

Pena Muslimah Cilacap

Lensa Media News, Opini—Viral di media sosial, bertepatan dengan momen peringatan hari sumpah pemuda, pada 28 Oktober 2026 lalu, diwarnai aksi mahasiswa, elemen masyarakat sipil, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Para demonstran tersebut menawarkan 5 tuntutan kepada pemerintah pusat. Diantara tuntutan tersebut salah satunya adalah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan (Kompas, 28-10-2026).

Dalam aksi tersebut, terbentang spanduk raksasa yang dibuat menggunakan cat semprot bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”. (Suara, 28-10-26)

Tulisan spanduk yang dibawakan para demonstran ini sejatinya mencerminkan bahwa adanya peningkatan taraf berfikir masyarakat. Kini, masyarakat tidak sekedar menerima kerusakan hutan sebagai sesuatu yang lumrah. Tetapi mereka pun mulai melihat persoalan lebih jauh dengan memahami siapa yang berada dibalik eksploitasi hutan?

Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia memang dikuasai oleh oligarki yang telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan menyengsarakan rakyat.

Terhitung 9 tahun lama nya dari 2016-2025 sekitar 1,4 juta hektar yang berada di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat mengalami deforestasi akibat aktivitas enam ratus perusahaan pemegang izin tambang, Perkebunan sawit, kehutanan, panas bumi, dan PLTA (kompas, 1-12-2025).

Oligarki Penguasa Sesungguhnya

Jelas, oligarki tidak mungkin bisa menguasai hutan tanpa adanya izin yang yang diberikan melalui regulasi negara. Perizinan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari aturan politik yang melahirkannya.

Aturan demokrasi sejatinya meletakkan kedaulatan rakyat menjadi bagian dari persoalan besar ini karena hukum dapat diubah dan disesuaikan dengan kepentingan manusia. Aturan politik pun tidak berdiri sendiri melainkan lahir dari ideologi yang mendasarinya. Kapitalisme memilih demokrasi sebagai aturan politiknya dan dinilai sejalan dengan kepentingan ideologi tersebut.

Hidup di alam kapitalisme hutan diposisikan sebagai komoditas ekonomi karena adanya prinsip kebebasan kepemilikan. Para kapital membutuhkan regulasi untuk menjamin keberlangsungan eksploitasi mereka.

Maka, wajar dalam kapitalisme hutan terus di rusak dan terus dikuasai oleh oligarki.Para oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, sementara rakyat tertimpa bencana banjir bandang dan kabut asap karhutla. Selama aturan yang dijalankan dengan kapitalisme demokrasi, hutan selamanya tak akan benar-benar terjaga.

Terjaganya kelestarian hutan, sesungguhnya akan membawa kebaikan apabila diatur dengan aturan yang bersumber dari sistem Islam. Sebagai sistem kehidupan, Islam sejatinya tak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur pemanfaatan bumi dan seisinya agar berjalan sesuai dengan ketentuan Sang Pencipta.

Islam Sistem Sempurna Hapus Oligarki

Dalam Islam, hutan memiliki karakteristik kepemilikan umum termasuk kategori milkiyah ‘ammah. Rasulullah Saw., bersbda,  “kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni Padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Maka, sumber daya alam termasuk hutan menjadi kebutuhan bersama yang tidak boleh dikuasai individu, perusahaan apalagi oligarki. Dan seharusnya negara tidak boleh mengubah status kepemilikan umum menjadi milik negara.Negara pun harus memastikan manfaatnya dinikmati seluruh rakyat dan tidak menimbulkan dharar atau kemudharatan (bahaya).

Inilah tata kelola politik ekonomi Islam yang memanfaatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama pengelolaan kekayaan alam. Sistem yang berasaskan Islam akan senantiasa mengatur kepemilikan umum semata-mata untuk kemaslahatan rakyatnya bukan untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

Islam juga mewajibkan manusia untuk selalu menjaga alam, tidak boleh merusak bumi ataupun membakarnya. Oleh karena itu, kewajiban negara sebagai pengayom rakyat adalah mengatur pemanfaatan hutan, mengawasi pengelolaanya serta memberikan sanksi (ta’zir) kepada pihak yang merusak lingkungan.

Hanya saja, semua ini hanya bisa dilakukan negara yang menerapkan Islam secara sempurna yakni Daulah Islam. Daulah akan berfungsi sebagai raa’in dan junnah bagi seluruh rakyat. Kekayaan alam ketika diatur oleh syariat Islam tentu tidak akan dibiarkan untuk dirampas atau dirusak demi keuntungan segelintir orang hingga membuat rakyatnya sengsara berkepanjangan. Wallahualam bissawab. [LM/ry].