Harga Pertamax Menanjak Rakyat Menjerit

Oleh: Cokorda Dewi

LenSaMediaNews.com–Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green sangatlah luas. Harga kedua BBM ini melambung hingga lebih dari 30 persen. Disparitas yang tinggi dari kedua BBM nonsubsidi ini diperkirakan akan banyak orang beralih pada Pertalite. Hal ini berpotensi memicu kelangkaan, antrean panjang, dan menambah tekanan pada APBN.

Kenaikan harga kedua BBM ini sangat membebani rakyat, sebab penghasilan rakyat makin tergerus demi menjaga kondisi kendaraannya tetap dalam keadaan prima. Ada beberapa jenis mesin kendaraan tidak cocok menggunakan Pertalite, karena berisiko memicu kerusakan jangka panjang, sementara harga suku cadang sepeda motor sudah naik hingga 30 persen (bbc.com, 12-06-2026).

Penetapan harga BBM nonsubsidi oleh pemerintah bersama PT Pertamina (Persero), menurut Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya adalah merupakan bagian dari mekanisme harga BBM nonsubsidi yang mengikuti kondisi pasar global. Hal ini mengacu pada harga minyak dunia dan biaya pengadaan energi, yang tidak terlepas dari dinamika di sektor energi dunia.

Menurutnya lagi, bahwa momentum kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien. Dapat mempercepat transisi menuju penggunaan kendaraan listrik, dan tekhnologi hemat energi. Sehingga ketergantungan terhadap BBM dapat berangsur berkurang dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan energi yang ekonomis (kompas.com, 14-06-2026).

Sistem Ekonomi Kapitalisme Pemicu Kesengsaraan Rakyat

Kenaikan harga BBM nonsubsidi bukanlah kebijakan yang memihak rakyat. Apalagi alasannya untuk mengikuti kondisi pasar global, dan dijadikan momentum transisi penggunaan kendaraan listrik. Antara kebijakan yang ditetapkan dengan kesiapan kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah tidaklah sejalan.

Kehidupan perekonomian masyarakat sudah sulit, ditambah lagi dengan beban BBM yang tinggi, memicu daya beli masyarakat kian menurun. Jangankan untuk beralih membeli kendaraan energi listrik, untuk biaya hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang juga kian meroket, makin membebani rakyat.

Rakyat yang tak mampu membeli BBM nonsubsidi, terpaksa beralih ke Pertalite meskipun sangat berisiko merusak mesin kendaraannya. Rakyat bukannya makin sejahtera tapi makin terhimpit beban ekonomi yang memicu kemiskinan.

Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan memperhatikan kondisi perekonomian rakyat. Negara seharusnya tidak menjadikan rakyat sebagai target pasar, tidak hanya mengejar keuntungan semata, dan mengikuti kondisi pasar global. Hal ini menandakan lemahnya kedaulatan energi yang dimiliki oleh negara.

Sistem Ekonomi Kapitalisme yang diterapkan telah memicu lemahnya kedaulatan energi. Dan mempengaruhi tata kelola BBM, dimana BBM dijadikan komoditas ekonomi. Padahal BBM termasuk harta kepemilikan umum. Sistem Ekonomi Kapitalisme hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat.

Solusi Sistem Islam Atasi Problema BBM

Dalam paradigma Islam, BBM merupakan harta kepemilikan umum. Harta kepemilikan umum dalam Islam merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi dan tidak menyusahkan rakyat. Negara dalam sistem Islam memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dasar rakyatnya. Negara berkewajiban mengelola harta kepemilikan umum, termasuk sumber daya energi untuk kemakmuran rakyat. Harga untuk produk yang berasal dari harta kepemilikan umum, negara wajib memberikan harga termurah dan terjangkau bagi seluruh rakyatnya.

Negara dalam Sistem Islam wajib memiliki kedaulatan energi. Dengan adanya kedaulatan energi, dan pengelolaan mekanisme Baitulmal berdasar pada syariat Islam, akan menuntaskan segala problematika pemenuhan BBM bagi seluruh rakyat. Wallahu a’lam bishshowab. [LM/ry].