Korban Bencana Sumatra Kian Mengkhawatirkan Saat Ramadan

Oleh: Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor

LenSaMediaNews.com–Bencana Aceh dan Sumatera belum juga usai. Ribuan warga Aceh masih tinggal di pengungsian. Hunian sementara (huntara) belum rampung dan sebagian besar wilayah masih belum teraliri listrik.

Penanganan Lamban

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 17.000 kepala keluarga atau sekitar 96.000 jiwa yang masih tinggal di pengungsian. Fadhlullah juga menyampaikan harapannya, agar huntara bisa segera dipercepat pengerjaannya, mengingat bulan puasa sudah di depan mata.

Begitu banyak warga Aceh dan Sumatera yang hidup dalam ketidakpastian setelah bencana banjir bandang melanda. Terlebih saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya. Para korban banjir berharap pemerintah pusat mampu memfasilitasi keperluan bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Keadaan pun kian memprihatinkan karena korban bencana belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak memiliki penghasilan pasti (kompas.com, 10-2-2026). Sebagian besar warga hanya menggantungkan pada bantuan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, kebutuhan air bersih juga masih belum optimal terselesaikan.

Bencana Aceh dan Sumatera kini jarang sekali disorot media, padahal keadaannya masih sangat memprihatinkan. Kebutuhan primer masih terabaikan. Ketahanan pangan semakin rapuh dan butuh solusi cepat tanggap agar masyarakat mampu melalui bulan suci dengan kekhusyukan.

Sayangnya, kini negara abai dalam mengurusi rakyat. Terlebih pada korban bencana yang urgent membutuhkan pertolongan langsung dari negara. Negara telah mengklaim penanganan bencana telah optimal. Namun faktanya, rakyat belum merasakan hasil rekonstruksi yang sudah digembor-gemborkan. Parahnya lagi, negara telah menetapkan kebijakan represif bagi setiap individu yang membagikan keadaan sebenarnya di wilayah terdampak bencana. Banyak teror yang ditujukan, hak-hak rakyat pun kian tidak terlindungi.

Dalam hal ini, negara telah mandul dalam fungsinya sebagai pengurus rakyat. Justru sebaliknya, negara malah disibukkan dengan program-program populis yang diciptakan untuk mendongkrak pencitraan di mata dunia. Tengok saja program andalan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang terus dipaksa tetap berjalan sepanjang Ramadan, meskipun telah jauh melenceng dari tujuan perbaikan gizi generasi.

Wilayah bencana tak kunjung pulih. Rakyat hanya bisa merintih. Pilu menatap masa depan yang kian tak pasti. Inilah model kepemimpinan kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Kehidupan rakyat terus dikorbankan karena rakyat tidak pernah diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga.

Namun rakyat dianggap beban yang menghalangi jalan kepentingan para penguasa dan pengusaha. Buruknya lagi, model kepemimpinan ini jauh dari konsep benar karena esensinya bersandar pada konsep sekuleristik yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Wajar saja, kepentingan rakyat kian disisihkan.

Pandangan Islam

Islam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan fitrah manusiawi. Setiap rakyat wajib dilayani dan dijaga setiap kebutuhannya oleh negara. Negara menyadari fungsinya yang krusial dalam penjagaan umat. Karena negara merupakan satu-satunya insitusi yang bertugas meriayah (mengurusi) setiap individu rakyat.

Rasulullah SAW. bersabda, “Imam adalah pemelihara (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhori Muslim). Sistem Islam merupakan satu-satunya sandaran yang mampu memberikan harapan. Terkait pemulihan wilayah bencana, negara yang berpegang pada sistem Islam (yakni khilafah) menjamin percepatan pemulihan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan asasiyah rakyat.

Negara pun mampu menetapkan kebijakan pemulihan wilayah dengan cepat tanggap melalui skema pembiayaan yang bersumber dari Baitulmaal. Sistem keuangan tangguh ala Islam yang berasal dari beberapa pos, seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i dan beberapa pos lain yang ditetapkan hukum syara.

Khilafah juga memiliki skema penanggulangan bencana melalui optimasi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dipadukan untuk mempercepat rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Khilafah tidak membatasi jumlah anggaran dalam kebijakan rekonstruksi wilayah bencana, karena visi utama Khilafah adalah menjaga dan melayani rakyat dengan menyeluruh. Bukan pencitraan kekuasaan, bukan juga demi keuntungan.

Keunggulan sistem Islam tidak diragukan lagi. Sejarah kepemimpinan Islam menorehkan bijaknya kepemimpinan ala Khalifah. Salah satunya kebijakan Khalifah Umar bin Khaththab yang tegas menetapkan kebijakan pengiriman bahan pangan dari wilayah Mesir dan Syam saat terjadi bencana kekeringan, kelaparan, krisis pangan yang parah hingga wabah penyakit di Madinah.

Apiknya kebijakan yang ditetapkan sistem Islam. Hanya dengannya kemaslahatan umat terjaga. Kesejahteraan pun niscaya dalam tatanan terpercaya. Wallahu’alam bisshowwab. [LM/ry].