Penggeledahan Ponpes Bukti Mahalnya Rasa Aman

Oleh: Nurjannah

LenSa Media News, Opini—Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran di Mojolaban, Sukoharjo, menjadi sorotan publik setelah pengurus Ponpes mengungkap dugaan intimidasi terhadap santriwati saat penggeledahan berlangsung pada 27 Oktober 2026 lalu. Polisi menyebut tindakan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus perusakan dan pembakaran warung mi babi di Grogol (Kompas, 03-11-2026).

Setelah melalui proses yang panjang yaitu penggerebekan dini hari hingga pemeriksaan, pihak kepolisian menyatakan bahwa Ponpes tersebut terbukti tidak terlibat dalam kasus pembakaran warung mi babi. Meskipun begitu, trauma akibat perlakuan kasar, intimidasi dan lapar selama satu hari dalam menjalankan proses pemeriksaan telah menyisakan luka bagi warga Ponpes dan ini tentu sangat melukai hati umat Islam.

Warung mi babi yang berada di dekat rumah ibadah yang notabene penduduknya mayoritas muslim sebenarnya sudah mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Hanya saja dengan alasan sudah mengantongi ijin usaha membuat warung tetap beroperasi. Tentu ini adalah bukti tidak berpihaknya pemerintah setempat terhadap rakyat. Padahal selama ini selalu menggaungkan slogan polisi bersama rakyat. Rakyat protes justru diabaikan hingga rakyat main hakim sendiri. Oknum pelaku pembakaran warung mi babi tetaplah salah karena Islam tidak membenarkan hal itu. Akan tetapi lambatnya aparat dan pemerintah setempat dalam merespon keresahan dan kritikan masyarakat justru inilah problemya.

Sayangnya justru sikap yang muncul adalah kejamnya intimidasi dan jahatnya penggerebekan Ponpes, apalagi itu adalah Ponpes yang isinya perempuan (santriwati). Dari sini kita bisa menilai bagaimana ketimpangan sikap yang ditunjukkan oleh oknum aparat. Membiarkan warung tetap beroperasi dan menggerebek Ponpes dengan keji. Ini semua menunjukkan betapa mahalnya rasa nyaman dan aman di negeri ini. Padahal penduduk negeri ini mayoritas muslim tapi justru umat Islam mendapatkan intimidasi dan hilang rasa aman.

Meskipun Kapolres Sukoharjo dan tiga personel yang terlibat telah dicopot, namun itu belumlah menyentuh akar persoalannya. Akar masalah sesungguhnya ada pada paradigma sekuler-kapitalistik yang menjadi pijakan bernegara saat ini. Dalam sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan ini, nilai materi diagungkan di atas segalanya. Selembar kertas bernama “izin usaha” seolah menjadi tameng sakti yang membuat sebuah usaha tidak mungkin ditutup, meskipun keberadaannya jelas-jelas memicu keresahan sosial.

Sikap aparat dalam kasus ini sekaligus menelanjangi standar ganda dalam sistem demokrasi. Demokrasi selalu mengklaim sebagai sistem yang mewakili suara rakyat, terlebih lagi suara mayoritas. Namun ironisnya, ketika masyarakat mayoritas muslim bersuara dan memprotes keberadaan warung babi di dekat rumah ibadah mereka, aspirasi itu justru diabaikan dengan dalih kebebasan usaha dan ijin usaha. Sebaliknya, ketika kekecewaan warga berujung pada aksi perusakan—yang secara hukum memang tidak dibenarkan—aparat dengan sangat cepat, tegas, bahkan represif langsung mengambil tindakan.

Seharusnya, peran utama negara adalah menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh rakyat. Dalam pandangan Islam, pemimpin negara (Al-Imam) ibarat seorang penggembala (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas gembalaannya. Kepemimpinan bukanlah alat untuk melindungi kepentingan pengusaha semata, melainkan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari). Tanggung jawab ini menuntut negara untuk aktif mencegah potensi konflik, bukan sekadar bertindak reaktif sebagai “pemadam kebakaran” setelah rakyat main hakim sendiri.

Islam memiliki institusi pengawas ketertiban umum yang dikenal sebagai Qadhi Hisbah. Institusi ini bertugas memastikan ketertiban masyarakat di ruang publik dan mencegah pelanggaran syariat sebelum membesar menjadi keresahan massal. Dalam sistem Islam, negara tidak akan pernah mengeluarkan izin bagi aktivitas perdagangan makanan haram di tengah lingkungan mayoritas muslim. Ini demi menjaga akidah dan ketaatan pada syariat. Meskipun di lingkungan non muslim tentu akan dibolehkan.

Selain itu, dalam penegakan hukum, aparat terikat batasan syariat. Penggeledahan secara paksa, teror terhadap rakyat sesuatu yang diharamkan. Memaksa dan meneror rakyat adalah sebuah dosa. Rasulullah ﷺ dengan tegas memperingatkan: “Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain” (HR. Abu Dawud). Parahnya pelakunya adalah aparat sendiri, bagaimana rakyat bisa merasa aman?

Kasus Sukoharjo ini menjadi bukti nyata bahwa sistem sekuler-demokrasi gagal memberikan perlindungan. Rasa aman dan keadilan itu hanya akan lahir ketika negara kembali memfungsikan dirinya sebagai perisai (junnah) yang mengatur, mengurus, dan melindungi rakyatnya secara adil berdasarkan syariat Islam.

Wallahu’alam

(LM/Sn)