Program MBG, Solusi atau Ilusi?

­Oleh: Dias Paramita 

LenSa Media News.com, Usai dilantiknya masa jabatan pemimpin baru, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan hasil perubahan dari program pemberian makan siang dan susu gratis (dari susu sapi menjadi susu ikan) akan dimulai per Januari 2025.

Dengan jangkauan 3 juta siswa di 923 titik, mulai dari PAUD hingga SMA. Selain siswa, program ini juga menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dengan target sasaran total 82,9 juta orang di tahun 2027. Pemerintah menetapkan anggaran per individu sebesar 10 ribu rupiah atau 71 triliun untuk keberhasilan program hingga 2029 mendatang (tempo.co, 26-11-2024).

Program MBG yang bertujuan untuk menangani masalah stunting dan perbaikan status gizi anak sejak dini merupakan salah satu program intervensi gizi spesifik yang diajukan.

Kasus stunting per tahun 2022 sebesar 21,6% dan ditargetkan pada tahun 2024 menjadi 14%. Sedangkan di tahun 2023 kasus hanya menurun 0,1% (setneg.go.id, 04-09-2024) dan kemungkinan besar target pemerintah tersebut tidak tercapai, mengingat sekarang sudah akhir tahun 2024.

Sebelumnya, telah ada kebijakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal di setiap posyandu balita dan ibu hamil untuk mencukupi gizi dan mengoptimalkan pertumbuhan. Bercermin dari program tersebut, ketercapaian program ini dari segi sasaran hanya 93,3% (antaranews.com, 06-10-2023).

Apabila dilihat dari kesesuaian pedoman makanan, beberapa desa belum menerapkan hal tersebut. Seperti yang terjadi di Puskesmas Kowel, Pamekasan, seorang ibu senang melihat perubahan menu yang katanya jauh lebih baik dan berkualitas (madurapost.net, 01-08-2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi sebelumnya memang tidak layak atau tidak sesuai.

Berdasarkan evaluasi tersebut, mengapa pemerintah tidak mengoptimalkan program yang sudah ada dari pada membuat program baru?

Ditinjau dari penanganan sensitif soal aspek ketersediaan pangan. Saat ini, harga pangan pokok cenderung melonjak setiap tahunnya. Bahkan, berapa warga di beberapa wilayah negeri harus mengurangi porsi makan untuk menghemat pengeluaran terhadap bahan makanan.

Konon, harga pangan mahal karena permintaan tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan. Nyatanya, lahan-lahan pertanian dan hutan sekarang ini banyak dialihfungsikan sebagai bangunan perumahan, toko, maupun jalan tol.

Dengan semakin menipisnya lahan pertanian juga akan berdampak pada kehilangan mata pencaharian seorang petani. Dari dulu, petani lokal selalu kalah saing dalam modal dan kecanggihan alat dibandingkan dengan produsen luar. Tidak heran,  apabila sampai saat ini Indonesia sering impor beras karena kualitasnya yang lebih bagus. Nasib malang bagi petani Indonesia yang sering mengalami gagal panen.

Artinya, saat ini pemerintah seakan melepas tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi untuk setiap generasi. Orientasi saat ini memang lebih diarahkan pada hal-hal yang memungkinkan korporasi meraup keuntungan. Pembangunan infrastruktur (jalan tol) yang kian berkembang sebagai bentuk kerja sama investasi internasional justru seperti menindas rakyat secara perlahan.

Jadi, MBG tidak menyelesaikan masalah stunting secara mendasar. Karena realitanya stunting adalah masalah cabang yang disebabkan oleh ketidak terpenuhinya kebutuhan pangan pokok. Akarnya adalah kemiskinan yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara pendapatan yang kecil, nyaris tidak ada dan pengeluaran yang harganya terus melonjak.

Seharusnya, pemerintah menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Tetapi, dalam sistem kapitalisme memang pemimpin negara lalai akan perannya sebagai pengurus rakyat.

Negara harusnya tidak hanya sebagai regulator dan fasilitator, melainkan juga pelayan bagi rakyatnya. Tidak hanya membuat kebijakan iming-iming yang sementara, melainkan turut berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Sebuah negara dalam pemerintahan Islam akan memastikan bahwa memberikan pelayanan kebutuhan pokok kepada rakyat adalah hal utama. Memastikan bahwa sistemnya bersih dari kepentingan bisnis individu atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan kesehatan rakyat akan mudah didapatkan.

Untuk itu menjadi urgensitas kaum muslim mewujudkan pemerintahan berdasarkan syariat dan mencabut kapitalisme sekuler agar mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Wallahualam bissawab.  [ LM/ry ].