Indonesia Gelap Karena Cengkeraman Sistem Kapitalisme
Oleh : Nurjannah Sitanggang
LenSa MediaNews.com, Opini–Istilah Indonesia Gelap telah meluas dengan diadakannya aksi demo oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Aksi itu digelar serentak di masing-masing kantor pemerintahan berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali (CNNIndonesia.com, 20-2-2025).
Tajuk Indonesia Gelap merupakan gambaran ketakutan dan kekhawatiran warga terhadap masa depan bangsa dan kesejahteraan masyarakat sebab kebijakan pemerintahan dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat.
Kebijakan yang Kontradiktif
Pemerintah mengambil kebijakan kontradiktif, di satu sisi menghemat anggaran tetapi di sisi lain justru menambah pengeluaran. Setidaknya ada 14 kementrian baru dalam Kabinet Merah Putih. Pemerintah juga mengadakan retreat Kepala Daerah yang berlangsung selama 8 hari dan menghabiskan dana yang tidak sedikit.
Efisiensi anggaran ini nyatanya telah merugikan rakyat dengan bertambahnya angka PHK, pembatalan beasiswa, dan ASN bekerja dari rumah. Sementara hasil dari efisiensi belanja yang sebesar Rp306,69 triliun justru akan digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan ”menyuntik” BPI Danantara (Kompas.com, ,17-2-2025).
Negara Justru Menyediakan Modal bagi Oligarki
Sebagaimana diketahui bahwa efisiensi anggaran sebagian digunakan untuk menyuntik BPI Danantara dan Badan ini digadang-gadang akan membawa Indonesia Emas pada 2045. Danantara, yang merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara ini merupakan badan pengelola investasi nasional yang dibentuk untuk mengelola aset negara yang dipisahkan dari APBN.
Tidak tanggung-tanggung total aset yang akan dikelola oleh Badan ini lebih dari Rp. 10.000 Triliun. Ini merupakan kumpulan aset BUMN yang notabene merupakan dana segar untuk membantu oligarki dalam menjalankan bisnisnya di Nusantara. Danantara merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap oligarki dengan alasan mendorong investasi, menaikkan pendapatan nasional, dan membuka lapangan kerja baru untuk rakyat.
Rakyat Makin Sengsara dengan PHK Massal
Prabowo telah membeberkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2050 yang berada di urutan keempat setelah China, Amerika, dan India. Menurutnya, Indonesia akan berada di atas Jepang, Inggris, hingga Prancis (detik.com, 25-2-2025). Prediksi ini bisa meleset jauh jika negara tidak serius berbenah diri. Sebab baru tiga bulan memerintah justru banyak dari rakyat yang tidak memiliki kepastian ekonomi sebab sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan PHK massal.
PHK besar-besaran sedang terus terjadi. Beberapa perusahaan gulung tikar. PT Danbi International yang memproduksi bulu mata palsu, menghentikan produksinya sejak Rabu, 19 Januari 2025 dan 2100 karyawannya terancam PHK. PT Sanken Indonesia akan menghentikan operasionalnya bulan Juni 2025 nanti. Ini akan menyebabkan 459 orang pekerja jadi korban PHK (CNBCIndonesia.com, 20-2-2025). Artinya jumlah pengangguran justru meningkat.
Negara Gagal Menyediakan Ruang Ekonomi bagi Rakyat
Sistem Ekonomi Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini membuat negara gagal paham akan kewajiban mengurus rakyat. Dalam Islam negara berperan sebagai pengurus rakyat. Konsekuensinya Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya yang terkategori lemah fisik, lemah akal dan tidak memiliki ahli waris.
Sementara bagi warga negara yang tidak memiliki modal, keahlian atau tidak memiliki pekerjaan maka negara wajib membantu mereka dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, memberikan pendidikan sesuai kebutuhan dan keahliannya, bahkan memberikan modal usaha tanpa bunga dari kas Baitulmal.
Salah besar jika negara selalu bersandar pada pihak swasta dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Apalagi jika negara justru hanya menyediakan modal untuk para oligarki, sementara rakyat gigit jari tidak bisa mengakses modal dan lapangan pekerjaan. Itu berarti negara hanya melindungi orang kuat dan membiarkan orang lemah menderita.
Wajib Menjamin Kebutuhan Individu Rakyat
Konsep Islam dalam memandang sejahtera sangat sederhana yaitu saat kebutuhan pokok tiap individu rakyat terpenuhi baik dari sisi sandang, pangan maupun perumahan. Sejahtera itu tidak boleh dipandang dari peningkatan pendapatan nasional semata. Sebab Pendapatan Nasional belum menggambarkan terpenuhi kebutuhan individu per individu rakyat.
Penerapan sistem kapitalisme mengakibatkan kemiskinan ekstrim merata, namun disisi lain kekayaan beberapa individu justru menggunung. Ini adalah konsekuensi ideologi kapitalisme yang memberikan kebebasan kepemilikan terhadap individu tanpa memperhatikan distribusi kekayaan yang benar. Hanya sistem Islam yang mampu memberikan cahaya dalam menerangi kekacauan di Indonesia baik di bidang pemerintahan maupun ekonomi. Wallahua’lam. [LM/ry].
