Ancaman Pengangguran Massal, Islam Sajikan Solusi Cerdas
Oleh : Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Lensa Media News – Badai PHK masih terus menghantui hingga kini. Fenomena ini pun semakin menambah jumlah pengangguran.
Predikat sarjana yang digadang-gadang mampu mendongkrak nasib, kini faktanya tidak demikian. Semakin banyak lulusan universitas justru terjebak dalam pusaran arus pengangguran.
Keadaan ini dibenarkan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyebutkan jumlah pengangguran berstatus sarjana terus bertambah dari waktu ke waktu (cnbcindonesia.com, 1-5-2025). Yakni sebesar 842.378 pada tahun 2024. Meskipun data menunjukkan tren penurunan, tetap saja angka tersebut tergolong tinggi. Gelar sarjana tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk menangkal pengangguran.
Laporan International Monetary Fund (IMF) menyebutkan Indonesia tergolong dalam negara dengan tingkat pengangguran tertinggi diantara enam negara lainnya di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024 (kompas.com, 30-4-2025).
Kerusakan Sistematis
Masalah pengangguran yang terus memburuk merupakan dampak dari serentetan kebijakan yang tidak berpihak kepada nasib rakyat. Saat penguasa lebih memprioritaskan keuntungan materi dibandingkan kesejahteraan rakyat, kebijakan yang ada ditetapkan untuk melayani kepentingan segelintir elit penguasa. Sejumlah regulasi disesuaikan agar menguntungkan oligarki. Walaupun berbagai program bantuan ekonomi digelontorkan, dampaknya hanya berlaku temporal, dan tidak mampu menopang kehidupan rakyat secara kontinyu.
Fakta tersebut menciptakan kehidupan yang terus menekan rakyat. Beban kehidupan yang terus membengkak diperparah dengan menyempitnya kesempatan kerja. Dalih efisiensi disebut-sebut sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. Padahal faktanya, perusahaan pun sudah tidak mampu lagi bergerak secara operasional. Tidak hanya itu, tuntutan kualifikasi yang semakin kompleks pun menjadikan kesempatan kerja semakin sedikit. Betapa buruknya tatanan kehidupan dalam pola kebijakan populis. Seolah-olah pro rakyat, namun faktanya justru menyulitkan.
Inilah kepemimpinan ala sistem sekularisme kapitalistik. Sistem yang memisahkan aturan agama dari pengaturan urusan rakyat. Halal haram ditinggalkan demi kepuasan dan keserakahan segelintir pihak. Keadaan ini tampak pada pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai pihak asing dan swasta. Konsep inilah yang menjadikan negara mandul dalam memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan.
Pekerjaan yang bernilai ekonomi tinggi dikuasai oleh asing dan swasta, sementara rakyat hanya menjadi buruh rendahan yang mudah diberhentikan demi efisiensi biaya. Pemerintah pun hanya berperan sebagai penghubung yang menjual segala bentuk kebutuhan rakyat dengan harga tinggi. Negara hilang fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat.
Selama sistem yang rusak ini tetap diterapkan, nasib rakyat terus terpuruk tanpa ada solusi bijak yang adil. Mau tak mau, sistem rusak ini harus dicampakkan kemudian menggantinya dengan sistem tangguh yang mampu mengurus rakyat secara adil dan amanah.
Solusi Bijak
Sistem Islam menawarkan solusi yang mampu menyelesaikan masalah pengangguran secara tuntas. Dalam sistem Islam, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama negara.
Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas mereka.” (HR. Bukhari)
Islam memiliki aturan sempurna yang mengatur mekanisme negara dalam memenuhi kepentingam rakyat. Segala bentuk ketetapan disandarkan pada hukum syarak secara menyeluruh. Konsep ini hanya mampu diterapkan dalam satu tatanan yang amanah, khilafah manhaj an nubuwwah.
Khilafah mendorong terbukanya peluang kerja dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dan mengutamakan tenaga kerja dalam negeri yang kompeten. Pendidikan dan pelatihan akan ditingkatkan agar kualitas sumberdaya manusia dalam negeri juga meningkat. Tenaga kerja asing tidak akan mudah masuk, karena dapat mengganggu stabilitas tenaga kerja lokal.
Lebih dari itu, khilafah menetapkan kebijakan untuk menolak investasi asing yang merugikan kedaulatan ekonomi. Semua kebijakan ditujukan demi kemandirian negara agar perekonomian menjadi kuat dan berkelanjutan. Dengan sistem Islam, baik pengusaha maupun pekerja akan memperoleh jaminan hak dan perlindungan yang seimbang.
Kesejahteraan yang nyata tidak sekedar ilusi. Sistem Islam yang bijaksana menciptakan kehidupan yang penuh berkah. Hak hidup rakyat terpenuhi dalam tatanan Islam yang mengayomi.
Wallahu a’lam bisshowwab.
[LM/nr]
