Palestina dan Ketakutan Global atas Kebangkitan Islam Politik

Oleh Nettyhera
(Pengamat Kebijakan Publik)
LensaMediaNews.com, Opini _ Konflik berdarah yang terjadi di Gaza pasca 7 Oktober 2023 bukanlah sekadar respon atas serangan balasan Hamas. Ia telah menjelma menjadi perang ideologis antara proyek penjajahan Barat dengan semangat kebangkitan Islam politik. Ketika Israel menyatakan bahwa kekalahan mereka di Gaza akan menjadi ancaman bagi dunia Barat, publik seharusnya bertanya: apa yang sebenarnya ditakutkan dunia dari perjuangan Palestina?
Pertanyaan ini membawa kita pada akar persoalan yang jarang disentuh dalam narasi arus utama: bahwa perjuangan rakyat Palestina hari ini bukan semata ekspresi nasionalisme, tapi bagian dari perlawanan global terhadap dominasi liberalisme yang dibungkus jargon demokrasi dan HAM.
Politik Global: antara Simpati dan Hypocrisy
Meskipun puluhan negara mengutuk aksi brutal Israel dan ribuan demonstrasi digelar di berbagai penjuru dunia, faktanya tidak ada langkah politik konkret untuk menghentikan genosida. Dewan Keamanan PBB lumpuh oleh veto Amerika. Negara-negara Arab hanya mampu mengeluarkan pernyataan formal. Bahkan sebagian dari mereka terus menjalin normalisasi dengan Tel Aviv.
Ini menunjukkan bahwa sistem internasional yang ada saat ini tidak berpihak kepada korban, tetapi kepada kepentingan geopolitik negara-negara besar. Dunia internasional gagal menempatkan persoalan Palestina sebagai krisis kolonialisme modern yang harus diakhiri secara tuntas. Padahal sejarah telah mencatat, Palestina adalah tanah wakaf umat Islam yang secara sepihak dirampas oleh proyek Zionisme melalui skema imperialis Inggris dan kemudian dilanggengkan oleh Amerika.
Ketakutan Lama yang Kembali Menghantui
Apa yang paling ditakutkan dari kebangkitan rakyat Gaza bukan semata militansi bersenjata. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa di balik perlawanan itu, muncul kesadaran ideologis untuk membangun kembali peradaban Islam. Itulah mengapa para pemimpin Barat menggunakan istilah radikal, teroris, atau ekstremis, untuk mendeskripsikan Hamas dan gerakan Islam lainnya.
Dalam berbagai dokumen strategi keamanan nasional Barat, proyek Islam politik selalu disebut sebagai ancaman jangka panjang. Pidato-pidato seperti milik Tony Blair, George Bush, bahkan Emmanuel Macron menyebut bahwa dunia akan berhadapan dengan kekuatan ideologis yang menantang tatanan internasional pasca Perang Dunia II. Ketika Netanyahu menolak solusi dua negara dan menyebut “tidak akan membiarkan Khilafah berdiri di tepi Mediterania,” ia sebenarnya sedang mengungkapkan ketakutan yang lebih dalam: lahirnya kembali kepemimpinan global berbasis Islam.
Mengapa Dunia Takut Khilafah?
Bagi kalangan sekuler dan liberal, Khilafah seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan absolut, intoleransi, atau anti-demokrasi. Tapi jika dilihat dari perspektif geopolitik, Khilafah adalah ancaman karena ia menyatukan umat Islam lintas negara, mengelola sumber daya besar (minyak, gas, laut, tambang, tenaga muda), dan menawarkan sistem alternatif di tengah krisis kapitalisme global.
Dalam banyak diskusi akademik dan think tank Barat, muncul kekhawatiran bahwa jika umat Islam bersatu secara politik dan militer, maka struktur kekuatan global akan berubah. Negara-negara besar yang selama ini menikmati akses eksklusif atas sumber daya dunia Islam akan kehilangan hegemoni.
Karena itulah gagasan Khilafah selalu dibendung sejak awal. Turki di bawah Ataturk menjadi proyek eksperimen sekulerisasi umat. Dunia Arab dipecah menjadi puluhan negara bangsa. Sementara gagasan persatuan Islam ditekan lewat agenda kontra-radikalisme.
Realitas Baru Perlawanan Palestina
Hari ini, Gaza telah menjadi episentrum perlawanan. Meski diblokade, dihujani bom, dan ditinggalkan oleh dunia, mereka terus bertahan. Bukan karena kekuatan militer yang hebat, tetapi karena ideologi perjuangan yang mereka yakini. Mereka tidak sekadar melawan, tetapi menolak tunduk pada tatanan global yang mereka anggap zalim.
Kita menyaksikan bahwa Palestina bukan sekadar isu bangsa, melainkan simbol perlawanan umat terhadap ketidakadilan sistemik. Karena itu, solusi untuk Palestina tidak cukup dengan konferensi damai, resolusi PBB, atau bantuan kemanusiaan. Diperlukan perubahan mendasar atas tatanan dunia yang saat ini timpang dan tidak adil.
Membuka Kembali Jalan Politik Umat
Kita perlu jujur mengatakan bahwa dunia Islam saat ini tidak memiliki entitas politik kolektif yang mampu membela Palestina secara riil. Liga Arab terbukti lemah. OKI hanya menjadi forum simbolik. Tanpa kekuatan politik yang berani menghadapi Israel dan pendukungnya, tragedi seperti Gaza akan terus berulang.
Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali diskusi serius tentang Khilafah, bukan sebagai romantisme sejarah, tetapi sebagai entitas politik global yang mampu menyatukan umat dan melindungi tanah-tanahnya. Tentu, gagasan ini akan mendapat resistensi, bukan hanya dari Barat, tetapi juga dari elit-elit dunia Islam yang nyaman dengan status quo. Namun sejarah selalu berpihak kepada mereka yang teguh memperjuangkan keadilan.
Saatnya Memandang Palestina dengan Lensa yang Lebih Dalam
Palestina bukan sekadar konflik lokal. Ia adalah refleksi dari ketimpangan global, kegagalan sistem internasional, dan matinya empati politik dunia. Solusi bagi Palestina bukan hanya gencatan senjata atau bantuan pangan. Ia butuh dukungan politik nyata, dan lebih dari itu butuh kebangkitan peradaban yang mampu menghadirkan keadilan hakiki.
Umat Islam memiliki modal sejarah, spiritual, dan demografis untuk menghadirkan solusi itu. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk keluar dari jebakan nasionalisme sempit, dan kembali menatap cita-cita besar umat: berdirinya tatanan dunia baru berbasis Islam yang adil dan menyejahterakan.
Jika dunia takut pada kebangkitan itu, maka mungkin memang sudah waktunya umat Islam memimpin kembali dunia, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan, kegemilangan peradaban.
