Asta Cita Bidang Kesehatan di Pemerintah Daerah, Tuntaskah? 

Oleh : Ria Nurvika Ginting,SH,MH

Dosen- FH

LenSaMediaNews.Com–Visi Presiden Prabowo dan Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden saat ini yakni “Bersama Indonesia Menuju Indonesia Emas” akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita.

Salah satu Asta Citanya merupakan peningkatan dalam bidang kesehatan. Hal ini ditekankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang lewat Bupati Deli Serdang sendiri yakni dr. H. Asri Ludin Tambunan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Dinas Kesehatan Deli Serdang di Aula Kantor Dinas Kesehatan pada hari Rabu, 11 Juni 2025 lalu.

Yang termasuk pada bidang kesehatan dimaksud antara lain, cek kesehatan gratis, pemeriksaan makanan Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional serta Program strategis Nasional (PSN) seperti penanganan gizi, pengentasan stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (desernews.com, 11-6-2025).

Pembenahan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan Asta Cita pemerintah saat ini dan dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah yang jika kita teliti kembali,  nyatanya hingga saat ini masih sekedar upaya dan ‘lip service semata’. setiap pergantian pemimpin baik pusat maupun daerah (Bupati).

Masalah kesehatan ini selalu ada hingga habis masa jabatannya pun masalah ini tidak kunjung selesai bahkan semakin bertambah. Belum lama ini aksi protes sekitar seratus guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kembali menyuarakan keresahan mereka terkait tata kelola kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunandi Sadikin.

Ini merupakan sedikit fakta bahwa tata kelola kesehatan hingga saat ini masih semraut. Dari sini jelas bahwa masalah kesehatan bukan hanya terletak pada seapik apa Bupatinya merancang program kesehatan tapi apakah sistem yang membersamai kesehatan itu mendukung atau tidak.

Kesehatan Ala Kapitalisme

Sebagus apapun rancangan yang dibuat oleh para pemimpin saat ini, hanya menjadi sekedar upaya tambal sulam dalam menyelesaikan segala persoalan di bidang kesehatan, yang hanya retorika dan manfaat sebab landasan sistem ini adalah mengurusi urusan para kapital (pemilik modal).

Sebagaimana yang diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang menjadikan landasan Asta Cita presiden yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarkat dengan segala pembenahan yang dilakukan menjadi angin segar bagi dunia kesehatan khususnya masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Namun, jika hanya pembenahan saja, yang dilakukan dalam sistem Kapitalis sebagaimana diterapkan saat ini justru tidak akan memberikan dampak peningkatan apa pun. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena dunia kesehatan tersebut berada dalam cengkaraman kapitalisasi itu sendiri.

Sistem Kapitalis yang merupakan sistem dimana negara hanya sebagai regulator bagi para investor yang akan berhitung setiap apa yang telah diberikan pada masyarakat. Dan bukan menjadi penanggungjawab dalam pemberian kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan pun menjadi salah satu bisnis yang mendatangkan keuntungan bukan dalam rangka pelayanan.

Kesehatan Ala Islam

Sistem Islam ketika diterapkan sebagai sistem kehidupan seperti pada masa kekhilafahan menjamin kebutuhan rakyat yakni kebutuhan layanan kesehatan terbaik yang semuanya diberikan secara gratis.

Hal ini dikarenakan dalam Islam kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara dan merupakan hak setiap individu tanpa melihat ekonominya. Sudah seharusnya pemimpin menjalankan tugasnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Imam (Khalifah) pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.”(HR.Ahmad Bukhari) .

Secara praktis ini telah diterapkan oleh negara Islam terdahulu. Diantaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan oleh Khilafah al-Mansyur (1248M) dengan kapasitas 4000 pasien setiap harinya. Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis dan berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Tak hanya itu, pada masa Sulthan Mahmud (511-525 H) juga memberikan pelayanan berupa rumah sakit keliling yang dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran yang menelusuri pelosok-pelosok negara.

Bagaimana pendanaan kesehatan tersebut? Sistem Islam akan menerapkan sistem ekonomi sesuai syariat yang mana dana untuk hal tersebut dapat dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditetapkan syariah.

Ada beberapa pos pemasukan sumber keuangan dalam sistem Islam. Pertama, pos hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti hutan, bermacam tambang, migas, panas bumi, hasil laut dan kekayaan alam lainnya.

Kedua, pos kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua pos sumber pemasukan ini lebih dari cukup untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis untuk seluruh rakyat. Ini semua hanya dapat bisa terwujud jika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab. [LM/ry].