Ramadan, Duka Pengungsi  Korban Bencana Sumatera

Oleh: Iliyyun Novifana

LenSaMediaNews.com–Tiga bulan telah berlalu pasca bencana banjir di Sumatera. Selama itu pula ratusan warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Apalah daya, Ramadan tahun ini tidak bisa dengan suasana yang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ramadan tahun ini disambut dengan keterbatasan, sahur dan buka seadanya, hidup bersama dengan pengungsi lainnya, keadaan kurang nyaman di bawah tenda pengungsian bahkan ada yang beratapkan terpal saja. Meskipun demikian warga tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan semangat yang tinggi (metrotvnews.com, 21-2-2026).

Adapun kabar pemerintah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah Andalika mengatakan  setelah pemerintah melakukan validasi dan pendataan kepada warga, tahap awal yang akan menempati huntara terdapat 781 kartu keluarga dengan rincian 252 KK dibangun huntara di Kecamatan Ketol (sudah diresmikan dan sudah ditempati) dan 529 KK dialihkan ke enam lokasi huntara (masih proses pembangunan dengan harapan sebelum lebaran sudah selesai).

Sebelumnya, Kementerian Bappenas melaporkan kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 56,3 triliun dengan total 2.108 kegiatan selama tiga tahun ke depan (antaranews.com,20-2-2026).

Menurut data BNPB per 27 Januari 2026, bencana ini telah mengakibatkan 1.204 orang meninggal, 140 orang hilang, sekitar 111.800 orang harus mengungsi, 247.949 rumah rusak, 4.546 fasilitas pendidikan rusak, 803 rumah ibadah rusak, 215 fasilitas kesehatan rusak, 866 jembatan rusak, dan 2.165 jalan rusak. (databoks.katadata.co.id, 27-1- 2026).

Tiga bulan di pengungsian merupakan waktu yang terlalu lama bagi rakyat dalam menunggu pemerintah melakukan perbaikan wilayah terdampak bencana. Klaim pemerintah  sudah gelontorkan dana untuk korban bencana alam  tak sesuai fakta yang berjalan, sebab terlalu lambat. Para korban di pengungsian hingga kini hidupnya masih serba sulit, belum ada rumah tetap, banyak yang belum dapat huntara, akses listrik sebagian juga belum menyala, belum ada pekerjaan untuk nafkah.

Warga belum mendapatkan periayahan yang memadai dari pemerintah. Padahal untuk MBG saja pemerintah bisa menggelontorkan dana 1T tiap harinya. Seharusnya di bulan Ramadan ini MBG dihentikan dan dananya dialokasikan untuk merenovasi dan merekonstruksi Sumatera dengan cepat, sehingga warga di sana dapat segera beraktivitas kembali seperti semula. Bangkit kembali dari ujian bencana.

Demikianlah seharusnya negara mendukung rakyatnya yang ditimpa musibah. Terlebih lagi musibah yang terjadi sebenarnya adalah ulah pemerintah sendiri yang telah menggunduli hutan di kawasan Sumatera dan menanaminya dengan tanaman sawit berhektar-hektar disana.

Jika dana untuk MBG begitu mudah untuk dianggarkan dengan anggaran yang besar, bahkan sempat-sempatnya ikut tergabung dalam BoP yang biaya keanggotaannya 17T, mengapa kedaruratan masyarakat di Sumatera pascabencana tidak dipulihkan dengan segera? Yakin ada yang salah dengan kebijakan pemerintah ini.

Ada yang tidak beres dengan cara berpikir pemerintah. Namun segala nasihat dan muhasabah dari rakyatnya baik yang demo secara langsung maupun melalui media sosial tak digubris. Proyek bancakan jalan terus. Siapa saja yang mengkritisi kebijakan pemerintah, yang tidak sejalan, siap-siap saja. Katanya negara demokratis tapi anti kritik. Bagaimana lagi, memang begitulah negeri kapitalis. Setiap kebijakan akan melihat untung rugi.

Berbeda dengan  Sistem Islam, negara tidak melihat untung-rugi dalam kebijakan kepada rakyat. Tetapi periayahan terbaik untuk rakyat. Negara memberikan kebijakan  sesegera mungkin untuk pemulihan wilayah terdampak bencana. Tidak itung-itungan pembatasan anggaran untuk pemulihan. Tidak ada pencitraan. All out untuk umat.

Apalagi di bulan Ramadan, negara sangat memperhatikan ibadah warganya agar bisa dengan optimal dalam pelaksanaannya. Penggunaan harta rakyat tidak digunakan sembarangan. Benar-benar dikelola sesuai syariat demi kemaslahatan rakyat. Hanya saja kebijakan seperti ini tidak akan pernah terwujud jika sistem kehidupan yang digunakan masih menggunakan Sistem Kapitalisme. Harus beralih ke Sistem Islam secara kafah dengan syariat Islam sebagai pengatur kehidupan manusia dalam naungan Khilafah. Wallahua’lam bishshowab. [LM/ry].