Kemacetan Mudik, Masalah Sistematik

Oleh : Yayang sevia
LenSaMediaNews.com–Menjelang Idul fitri, fenomena kemacetan dan kecelakaan lalu lintas kembali menjadi persoalan tahunan yang seolah tak pernah menemukan solusi tuntas. Salah satu titik krusial terlihat di jalur selatan Nagreg, di mana arus kendaraan meningkat tajam hingga menyebabkan antrean panjang, bahkan mencapai 5 kilometer. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan cerminan masalah sistemik yang terus berulang (metrotv.com,19-03-2026).
Kecelakaan maut juga terjadi di Tol Pejagan-Pemalang (PPTR) KM 290 jalur B antara Bus dengan mobil LCGC Toyota Calya. Kecelakaan terjadi pada Kamis (19/3) pagi, jalur kecelakaan saat itu digunakan untuk one way arah Pemalang. Akibat kejadian ini 4 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka luka (Kumparannews.com,19-03-2026).
Tak Belajar Dari Masa Lalu
Lonjakan kendaraan pribadi menjadi faktor dominan penyebab kemacetan. Namun, hal ini tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan layanan transportasi massal yang belum mampu menjadi pilihan utama masyarakat. Di sisi lain, kondisi jalan yang tidak merata kualitasnya serta adanya titik penyempitan dan persimpangan yang padat aktivitas, semakin memperburuk situasi. Akibatnya, perjalanan mudik yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru berubah menjadi pengalaman yang melelahkan dan berisiko.
Namun, upaya yang dilakukan kerap bersifat sementara dan teknis, seperti pengaturan lalu lintas sesaat atau rekayasa jalur yang tidak menyentuh akar persoalan. Padahal, permasalahan ini berkaitan erat dengan perencanaan infrastruktur, tata kelola transportasi, serta tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan rakyatnya.
Islam Solusi Mudik Nyaman
Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran sebagai raa’in (pengurus rakyat), yang wajib memastikan setiap kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk keamanan dan kenyamanan dalam mobilitas. Konsep ini menegaskan bahwa penguasa tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan penanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.
Rasulullah Saw bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam menuntut adanya tanggung jawab nyata, bukan sekadar kebijakan parsial yang tidak menyelesaikan masalah.
Dalam kerangka tersebut, negara seharusnya menyediakan sistem transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau, sehingga masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Selain itu, pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam. Dengan demikian, potensi kemacetan dan kecelakaan dapat diminimalkan secara signifikan.
Lebih jauh, Islam memandang pelayanan terhadap rakyat sebagai bagian dari amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi dan infrastruktur tidak boleh didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, melainkan pada prinsip kemaslahatan umum.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada pelayanan, sebagaimana diajarkan dalam Islam, persoalan mudik bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Justru, ini menjadi ujian nyata sejauh mana negara hadir sebagai pelindung dan pengurus rakyatnya, bukan sekadar pengamat dari permasalahan yang terus berulang setiap tahun. Wallahualam Bissawab. [LM/ry].
