Rakyat Tak Pakai Dollar, Tapi Tetap Dikejar Lapar
Oleh : Dinda Ilmiasih
LenSaMediaNews.com–Nilai tukar rupiah ambruk ke level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada periode long weekend pertengahan Mei 2026, memicu kekhawatiran baru di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Di saat sejumlah pakar memperingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari akibat tingginya ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor, publik mulai bersiap mengencangkan ikat pinggang menghadapi kemungkinan lonjakan biaya hidup.
Pelemahan rupiah ini tidak terjadi tanpa sebab. Konstelasi politik internasional, khususnya meningkatnya tensi konflik Amerika Serikat dan Iran, ikut memengaruhi pasar global. Dalam situasi tidak pasti, investor beralih ke aset aman seperti dolar AS sehingga mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, ikut tertekan. Kondisi ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak global karena tingginya ketergantungan pada impor bahan baku.
Dampaknya tidak berhenti pada angka kurs. Ketika dolar menguat, biaya impor meningkat dan mendorong kenaikan biaya produksi. Efeknya terasa melalui potensi naiknya harga pupuk, obat-obatan, BBM, bahan pangan, hingga kebutuhan rumah tangga. Karena itu, kekhawatiran masyarakat terhadap lonjakan biaya hidup bukanlah sesuatu yang berlebihan.
“Tak Pakai Dollar Kok”: Saat Krisis Dibaca Terlalu Sederhana
Namun di tengah kekhawatiran itu, Presiden Prabowo Subianto merespon dengan nada santai. “Rakyat di desa enggak pakai Dollar kok.”. Pernyataan ini dinilai sebagian pihak sebagai upaya menenangkan keadaan, tetapi juga menuai kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan dampak pelemahan kurs. Sebab, meski warga desa tidak bertransaksi dengan dolar, mereka tetap membeli barang yang harga produksinya dipengaruhi dolar melalui impor dan distribusi (kompas.com,16-05-2026).
Di sinilah kritik terhadap pemerintah menguat. Respons tersebut dinilai menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas masyarakat, sebab persoalan utama rakyat bukan memakai dolar atau tidak, melainkan semakin beratnya biaya hidup ketika harga kebutuhan naik. Jika pembacaan masalah keliru, maka penyelesaian kebijakan pun berisiko tidak tepat sasaran.
Klaim pemerintah bahwa “pangan aman, energi aman” tentu menenangkan. Namun tanpa langkah konkret, optimisme itu berisiko dipersepsikan sebagai narasi politik yang belum menjawab keresahan publik. Pada akhirnya, masyarakat kembali dipaksa menanggung beban hidup: mengurangi pengeluaran, menunda kebutuhan, hingga bekerja lebih keras. Kritik makin tajam ketika jumlah utang negara meningkat, sementara kesejahteraan masyarakat belum terasa membaik.
Persoalan rupiah ini bukan sekadar soal kurs Rp17.600 per dolar AS, melainkan cerminan tiga persoalan besar: rapuhnya ekonomi terhadap gejolak global, ketidakpekaan pemerintah membaca realitas rakyat, dan besarnya beban hidup yang akhirnya ditanggung masyarakat sendiri.
Dari Krisis Menuju Solusi: Islam Tak Membiarkan Rakyat Tekor
Dalam perspektif Islam, problem ini tidak cukup dijawab dengan optimisme verbal atau kebijakan jangka pendek. Islam menawarkan solusi sistemik. Pertama, Islam menerapkan sistem moneter berbasis emas dan perak (dinar-dirham) yang lebih stabil karena memiliki nilai intrinsik dan tidak mudah dipengaruhi spekulasi pasar maupun dominasi dolar.
Kedua, negara wajib menjaga stabilitas harga dan menjamin kebutuhan masyarakat melalui mekanisme syariat: larangan riba, jaminan distribusi kekayaan, dan pengaturan kepemilikan sumber daya strategis demi kepentingan publik. Negara tidak menunggu rakyat kesulitan, tetapi mencegah beban ekonomi sejak awal.
Ketiga, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemimpin. Dalam Islam, pemimpin adalah Raa’in (pengurus rakyat) sekaligus Junnah (pelindung), yang wajib memastikan masyarakat tidak terjebak kesengsaraan hidup.
Rupiah yang ambruk seharusnya menjadi alarm bahwa persoalan ekonomi bukan sekadar angka kurs, melainkan soal sistem yang menentukan siapa paling banyak menanggung beban saat krisis datang. Jika setiap gejolak global selalu berujung pada rakyat yang harus mengencangkan ikat pinggang dan harga kebutuhan terus naik, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kebijakannya, tetapi sistem yang melahirkannya.
Islam menawarkan jalan berbeda: negara hadir sebagai pelindung, stabilitas ekonomi dijaga, dan kesejahteraan rakyat menjadi amanah yang wajib ditunaikan, bukan sekadar slogan saat keadaan memburuk. Yaitu dengan penerapan syariat Islam kâfah. Wallahu’alam bishowab. [LM/ry].
