Ekonomi Perak Indonesia, Sumber Perekonomian Baru, Benarkah?
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Lensa Media News, Opini—Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, saat peluncuran buku terbarunya, “ Muda Menata, Tua Berdaya dan Kick Off Pengembangan Desain Ekonomi Perak Indonesia di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026 lalu mengatakan harus ada perubahan paradigma terkait penduduk lansia yang selama ini dipandang sebagai beban menjadi pasar ekonomi baru, yaitu yang disebut Economy Silver atau Ekonomi Perak.
Sebab perubahan demografi adalah hal yang lazim, sehingga seharusnya bisa menciptakan pasar, investasi, lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan ekonomi. Hari ini, memandang lansia tidak lagi hanya sebagai penerima bansos, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak, kemampuan, serta kesempatan untuk terus berkontribusi secara ekonomi dan sosial hingga mengurangi angka kemiskinan.
Bappenas memproyeksikan jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas di Indonesia akan mencapai 50 juta jiwa pada tahun 2050, sekitar 16 persen dari total populasi. Peluang yang bisa dikembangkan seperti sektor kesehatan, teknologi, jasa keuangan, hingga industri yang mendukung kebutuhan masyarakat lansia misalnya industri pangan dan gaya hidup sehat (kompas, 22-10-2026).
Menurut Febrian, Indonesia dapat mencontoh Jepang, di mana kebutuhan kelompok lansia mendorong pertumbuhan industri kesehatan, teknologi pendukung kehidupan, layanan perawatan, serta produk dan jasa khusus lansia yang membuka lapangan kerja baru. Potensi Ekonomi Perak (Silver Economy) tak bisa diabaikan begitu saja karena ini menyangkut aktivitas ekonomi, produk, dan layanan sekaligus persiapan masa tua.
Kapitalisme : Fokus Ekonomi Terus Menerus
Memang benar penilaian Febrian, bertambahnya usia harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan karena mencerminkan kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, peningkatan usia harapan hidup jika dikaitkan untuk investasi dan inovasi demi peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, serta perlindungan bagi seluruh kelompok lansia adalah pemikiran yang terlalu materialistis.
Apalagi jika skema pembayaran fasilitas kesehatan masih berbasis asuransi yang preminya diambil dari tabungan atau pensiun para lansia ya artinya, para lansia itu belum sejahtera hingga masa tuanya. Beberapa kebijakan pemerintah daerah seperti renovasi rumah, bantuan kursi roda atau MBG untuk lansia juga hanya kebijakan pelipur lara. Karena masih banyak lansia yang diantar putra putrinya ke panti jompo hanya karena tekanan ekonomi.
Dan apakah negara maju seperti Jepang tidak demikian? Sepertinya lebih kejam, karena di Jepang seringkali muncul kasus keluarga menelantarkan kerabat lanjut usia atau penyandang disabilitas karena tekanan ekonomi atau stres pengurusan. Para lansia itu meninggal seorang diri di rumah yang dahulu berkumpul anak-anaknya. Meski Jepang negara maju, pajak rakyat benar-benar difungsikan untuk mengurusi rakyat, tetap tidak bisa kemudian menjadi indikator kesejahteraan sudah tercapai, karena anak mudanya justru memilih tidak menikah atau jika menikah memilih childfree.
Jepang pun krisis SDM usia produktif dan harus mendatangkan dari luar negeri salah satunya Indonesia. Indonesia tidak bisa begitu saja meniru Jepang, sebab Indonesia bukan negara berdaulat, seluruh kekayaan yang disimpan bumi Indonesia telah dieksploitasi oleh para oligarki yang bekerjasama dengan pemerintah. Walhasil semua wajib dipungut pajak agar negara tidak shutdown karena tak punya biaya. Padahal pajak yang dipungut terus menerus, pada setiap orang, barang dan jasa adalah bentuk kezaliman.
Lansia Sejahtera Hanya Dengan Islam
Miris ketika melihat berita, seorang nenek-nenek di sebuah pasar ketahuan mencuri baju dan beberapa sembako, ketika diusut karena ia tak bekerja. Meski ia selamat dari amukan massa namun menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara, apa saja yang sudah dilakukan hingga rakyatnya yang papa, lansia sampai kelaparan dan melakukan pencurian?
Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab membebaskan jizyah seorang laki-laki Yahudi yang mengemis di gerbang Madinah. Umar bertanya,” mengapa anda meminta-minta?”. Jawab pria tua Yahudi itu, “ Karena Umar bin Khattab memerintahkan kami membayar jizyah ( pajak bagi non muslim yang tunduk kepada syari’at Islam). Dulu ketika aku masih muda hal itu bukan jadi masalah, tapi sekarang aku sudah tua dan jizyah tidak dihapuskan”.
Seketika Khalifah Umar memerintahkan petugas Baitulmal untuk mendata pria tersebut sebagai penerima santunan dari Baitulmal dan kewajiban membayar jizyahnya dihapus (kitab Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf).
Peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa adilnya seorang pemimpin muslim, non muslim saja diperhatikan hak-haknya apalagi muslim. Jika ada lansia tidak memiliki keluarga, anak, atau kerabat yang mampu menafkahi, maka negara wajib mengambil alih tanggung jawab pemenuhan nafkah, sandang, pangan, dan layanan kesehatannya melalui anggaran Baitulmal.
Maka, sebenarnya kehidupan lansia di dalam sistem Islam bukan tulang punggung ekonomi, bahkan keberadaan mereka bukan menjadi pasar baru perekonomian. Mereka adalah hamba Allah yang diciptakan sama dengan para pemuda yaitu untuk beribadah kepada Allah, menjadi kemuliaan bagi keluarganya.
Hal itu karena, Khilafah memosisikan diri sebagai pengurus urusan umat, bukan sekadar regulator sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam atau Khalifah adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari). Wallahualam bissawab. [LM/ry].
