Saat Oligarki Menjadi Sang Raja Hutan

Oleh : Ika Nur Wahyuni

Lensa Media News, Opini—Spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan oleh para demonstran gabungan dari berbagai elemen mahasiswa, seperti BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional bersama buruh, petani, serta elemen masyarakat lainnya saat aksi unjuk rasa di kawasan Dukuh Atas, Bunderan HI Jakarta Pusat pada 20 Oktober 2026 lalu. Tuntutannya jelas yakni agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional serta beberapa tuntutan lain. Karena hingga saat ini, karhutla masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia (suara, 28-10-2026).

Hasil pemantauan terbaru WALHI terhadap titik panas (hotspot) ditemukan setidaknya 75.621 di 37 provinsi selama bulan September hingga Oktober. Data Nusantara Atlas mencatat kebakaran hutan dan lahan mencapai 1.912.926 hektar, angka ini sama dengan 29 kali luas provinsi DKI Jakarta.

Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI menegaskan bahwa karhutla bukanlah bencana alam melainkan bencana yang dibiarkan terjadi akibat penegakan hukum yang lemah dan menguatnya kepentingan bisnis.

Ratusan hotspot ditemukan di lahan konsesi tapi hanya sebagian kecil saja yang diproses hukum. Ini dikarenakan pesan yang sampai pada korporat adalah membakar lebih ekonomis dan tidak berisiko. Negara harus segera menghentikan normalisasi impunitas ini (walhi, 02-11-2026).

Kapitalisme Akar Masalah

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa lahan yang di dalamnya berisi pepohonan serta berbagai sumber daya alam hayati. Hutan merupakan wadah berinteraksi antar tumbuhan, hewan, air dan berbagai unsur lingkungan lainnya. Hutan membantu menjaga kualitas udara bukan hanya di lingkungan sekitarnya saja tapi juga sebagai paru-paru dunia, serta berperan penting menjaga kestabilan tanah, mengikat tanah melalui perakarannya sehingga mengurangi erosi, risiko tanah longsor dan banjir.

Akan tetapi dalam sistem ekonomi kapitalisme, hutan yang sejatinya milik umum mulai dikuasai segelintir elite politik dan para pengusaha (oligarki). Ketika oligarki yang menguasai hutan melalui konsesi maka kebijakan yang diambil pun hanya diperuntukkan guna memuluskan eksploitasi hutan.

Ini merupakan ancaman serius karena deforestasi makin masif dilakukan. Jutaan hektar hutan setiap tahunnya hilang, hanya untuk membuka perkebunan sawit. Tak segan untuk mempermudah pembukaan lahan sawit, pembakaran hutan pun dilakukan. Masyarakat harus menanggung dampak buruknya, sedangkan oligarki menangguk cuan besar.

Negara Islam Adalah Raain

Dalam Islam, hutan merupakan harta kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh pribadi maupun oligarki. Bahkan negara sekalipun dilarang mengambil alih hak kepemilikan umum tersebut menjadi milik negara.

Sistem ekonomi Islam mengatur ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput (gembalaan) dan api.” (HR. Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Majah).

Oleh karenanya pengelolaan hutan hanya boleh dilakukan oleh negara (Daulah Khilafah). Masyarakat diperbolehkan mengambil manfaat hutan dalam skala terbatas dan diawasi ketat oleh negara. Semua yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan menjadi sumber pendapatan atau kas negara yang disetorkan ke Baitulmal dari sektor kepemilikan umum. Yang nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Negara wajib menerapkan sains dan teknologi yang dapat menjaga kelestarian hutan, melakukan konservasi hutan, menjaga keanekaragaman hayati, melakukan penelitian kehutanan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari penjagaan negara terhadap alam seperti dalam firman Allah Swt, yang artinya, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (TQS Al-A’raf:56).

Negara juga menjatuhkan sanksi takzir terhadap individu atau kelompok yang melakukan pembalakan liar, penebangan di luar batas yang diperbolehkan, hingga pembakaran hutan. Takzir bisa berupa denda, cambuk, penjara, bahkan hukuman mati tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Sanksi takzir harus tegas agar menimbulkan efek jera sehingga kejahatan perusakan hutan tidak berulang dan hak seluruh masyarakat dapat terlindungi.

Inilah fungsi negara yang sesungguhnya, sebagai pelayan rakyat (ra’in) dan sebagai pelindung masyarakat (junah). Dan ini hanya dapat diwujudkan ketika sistem Islam ditegakkan dalam metode Khilafah Islamiyah sesuai dengan manhaj kenabian. Sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan alam semesta. Hutan dikembalikan fungsi dan pemanfaatannya dengan cara adil. Oligarki tidak akan pernah merajai hutan dan merusaknya. Wallahualam bissawab. [LM/ry]