Haramnya Tajassus: Solusi Islam Mengakhiri Penyadapan Ilegal 

Oleh: Harnita Sari Lubis,S.Pd.I

Aktivis Dakwah

Lensa Media News, Opini—Empat jenderal Polri kini berstatus tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, politikus, jurnalis, hingga pengusaha pada 2025-2026. (DetikNews,06-11-2026). Penyadapan itu diduga dilakukan lewat sistem LIMS tanpa mengikuti Perkap Nomor 5 Tahun 2010, dan jejaknya diduga dihapus pada Oktober 2026.

Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Penyadapan terhadap kepala negara yang dituding mengarah ke makar adalah serangan terhadap negara hukum itu sendiri. Aparat yang seharusnya menjaga hukum justru diduga menggunakannya untuk memata-matai.

Akar Masalahnya: Kapitalisme Sekulerisme

Kasus ini bukan sekadar ulah oknum. Ini adalah buah busuk dari sistem kapitalisme sekulerisme yang hari ini menguasai negara.

Dalam sistem sekuler, agama dipisahkan dari negara dan hukum dibuat berdasarkan kepentingan manusia, bukan wahyu. Maka kekuasaan tidak lagi diukur dari ketaatan kepada Allah, tapi dari siapa yang paling kuat mengendalikan informasi, uang, dan aparat. Penyadapan pun menjadi alat yang sah dalam logika politik sekuler: siapa yang memegang data, dia yang memegang kekuasaan.

Dalam sistem kapitalisme, politik berubah menjadi bisnis. Jabatan bukan amanah untuk melayani rakyat, tapi komoditas untuk merebut proyek, melindungi oligarki, dan menjegal lawan. Para jenderal yang diduga menyadap presiden, politikus, jurnalis, hingga pengusaha, tidak sedang bekerja untuk hukum. Mereka sedang bekerja untuk kepentingan kelompok kapital yang membiayai mereka. LIMS yang seharusnya untuk penegakan hukum berubah menjadi alat dagang kekuasaan.

Inilah sebabnya pergantian orang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hari ini empat jenderal jadi tersangka, besok akan muncul jenderal-jenderal baru dengan kasus yang sama. Selama sistemnya masih kapitalisme sekuler, aparat akan selalu bisa dibeli, hukum akan selalu bisa dipesan, dan penyadapan akan selalu terulang dalam bentuk yang berbeda.

Solusi Islam

Dalam Islam, penyadapan ilegal disebut tajassus, mencari-cari kesalahan dan mengintip privasi orang lain. Ini diharamkan secara tegas. Allah SWT berfirman yang artinya,”Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain“.(TQS. Al-Hujurat: 12).

Islam tidak melarang negara menjaga keamanan. Tapi penyadapan hanya boleh dilakukan dengan syarat yang sangat ketat: ada bukti kuat adanya kejahatan yang mengancam nyawa dan negara, ada izin dari Qadhi (hakim syar’i) yang independen, terbatas pada orang yang diduga kuat dan dalam waktu terbatas, dan hasilnya hanya untuk pembuktian di pengadilan, bukan untuk menjatuhkan lawan politik.

Jika dilakukan di luar itu, seperti yang diduga terjadi lewat LIMS tanpa prosedur dan menghapus jejak, maka itu adalah tajassus yang haram. Solusi sistemiknya ada tiga, pertama, mengembalikan amanah Kekuasaan. Penguasa dalam Islam adalah pelayan umat, bukan pemilik negara. Pejabat yang menyalahgunakan alat negara untuk menyadap harus dipecat dan dihukum ta’zir yang membuat jera, bukan sekadar mutasi.

Kedua, kedaulatan hukum syariat. Dalam kapitalisme sekuler, hukum bisa dibeli. Dalam Islam, hukum berasal dari Allah dan berlaku untuk semua, termasuk jenderal dan presiden. Tidak ada kebal hukum. Ketiga, membangun ketakwaan aparat. Sistem sekuler hanya mengawasi dengan CCTV dan audit. Islam mengawasi dengan iman bahwa Allah Maha Melihat. Allah berfirman yang artinya, “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan“.(TQS. Al-Hadid: 4).

Penutup

Penyadapan ilegal tidak akan selesai dengan ganti Kapolri atau ganti pasal. Selama sistemnya memisahkan agama dari negara, tajassus akan dianggap strategi politik yang wajar. Islam menyelesaikannya dari akar yaitu mengharamkan tajassus, membatasi kekuasaan negara dengan syariat, menghukum pelaku secara adil, dan menanamkan ketakwaan bahwa Allah selalu mengawasi.

Selama kapitalisme sekulerisme masih dipertahankan, jangan berharap ada keadilan. Yang ada hanya pergantian siapa yang menyadap dan siapa yang disadap. Hanya dengan menerapkan syari’at Islam secara kaffah dalam naungan khilafah maka semua itu dapat terwujud danenjadi negeri aman sentosa. Wallahu a’lam bisshawwab. [LM/ry].