Ilusi Perdamaian Gaza Ala Trump
Oleh: Iky Damayanti, ST.
LenSaMediaNews.com–Amerika Serikat, khususnya Donal Trump memiliki ambisi besar membangung “Gaza baru” untuk mendamaikan Palestina. Dengan membangun gedung pencakar langit dan menjadikan Gaza sebagai tempat wisata. Gaza akan diubah menjadi kawasan bisnis dalam kurun waktu 3 tahun kedepan (kompas.id, 23-1-2026).
Visi besar itu disampaikan Trump disela-sela pertemuan World Economic Forum (WEF) yang diselenggarakan di Swiss pada kamis, 22 Januari 2026. Juga membentuk Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), dengan 22 negara tergabung menjadi anggota. Yakni Amerika, Amerika Latin, Timur Tengah, sebagian Eropa dan Asia. Dan Indonesia termasuk didalamnya beserta Israel yg di wakili oleh Netanyahu.
Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Donald Trump dengan masa jabatan seumur hidup. Pembentukan dewan Perdamaian ini menimbulkan pro kontra di beberapa negara Asia dan Eropa Barat. Mereka menyatakan menolak bergabung karena khawatir badan tersebut menyaingi dan melemahkan PBB.
Sistem pendanaan transaksional yang diterapkan juga dinggap menyerupai konsorsium politik-ekonomi ketimbang organisasi internasional konvensional. Pasalnya anggota harus menyetor iuran sebesar 1 miliar dolar. Perbedaan pandangan ini menunjukkan terpecahnya negara-negara Barat terkait legitimasi dan masa depan tata kelola konflik global di luar kerangka PBB (kompas.tv.com, 22-1-2026).
Dewan Perdamaian Takkan Mampu Mendamaikan
Terpecahnya negara besar dunia dalam upaya “Gaza baru”, menunjukan lemahnya standart kebijakan dalam sistem sekuler kapitalis. Kita bisa pahami ambisi Dewan Perdamaian Gaza bukan lahir dari wajah dunia namun ambisi serakah Trump semata.
Dari mulai mandat yang belum jelas, mekanisme keanggotaan yang mengeruk dana fantastis, serta terlibatnya Israel dalam Dewan Perdamaian, sungguh rasanya mustahil Gaza akan benar-benar di merdekakan. Karena faktanya Palestina tidak diikut sertakan dalam rancangan tersebut.
Sebelumnya sudah ada Piagam PBB (UN Charter), yang didalamnya Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab atas perdamaian dunia. Namun sejak awal juga kita pahami kebijakan politik luar negeri tumpul pada Israel dan tajam kepada Palestina. Dari mulai genjatan senjata, solusi dua negara dan upaya pembebasan lainnya berujung merugikan Palestina.
Tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya proyek ini tidak lebih ‘real estete’ Trump, yang akhirnya merampas hak hidup rakyat Palestina. Serta penjajahan gaya baru seputar kepentingan bisnis dari aktor-aktor luar yang sejak lama ingin menguasai Palestina. Justru dikhawatirkan Dewan Perdamaian Gaza menjadikan rakyat Palestina bukan tuan rumah.
Sudah banyak tinta hitam yang ditorehkan oleh badan-badan hukum dunia kepada rakyat Gaza. Terbukti sekuler kapitalis tidak mampu menyelesaikan persoalan Palestina dan malah menjadi aktor utama penjajahan. Tidak berhasil menguasai Gaza dengan jalur perang, penjajahan dibungkus dengan Dewan Perdamaian.
Sayangnya, pemimpin muslim justru ikut serta dalam pengkhianatan ini. Terutama presiden Indonesia, bahkan beliau bangga atas keikutsertaannya. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 Indonesia mengakui bahwa penjajahan dalam bentuk apapun harus dihapuskan. Tampak sekali pemimpin negeri muslim hanya membebek pada adidaya. Sampai-sampai regulasinya hanya dianggap teks belaka.
Lemahnya Pemimpin Islam Tidak Akan Tampak Pada Sistem yang Sahih
Sudah tidak diherankan lagi jika setiap kebijakan dunia hanya sebatas kepentingan negara adidaya sebagai peran utama. Karena begitulah asas dasar sistem adidaya sekuler kapitalisme. Sungguh cara pandang kebijakan ini tidak akan ada dalam Islam. Sementara di mata Islam kemerdekaan adalah hak mutlak bagi setiap manusia.
Merdeka dalam versi Islam ialah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya hanya menghamba pada Allah SWT. Dan jika negara melarang menjalankan perintah Allah secara utuh maka negara tersebut wajib diperangi. Tidak ada kata damai pada mereka yang hanya paham bahasa kekerasan. Mereka yang sudah jelas-jelas memusuhi kaum muslimin dan merenggut hak hidupnya menjadikan wajibnya panggilan jihad dalam sistem Islam.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Islam adalah junnah (perisai), yang senantiasa melindungi umat dari kezaliman penguasa kufur. Satu darah kaum muslimin tumpah tanpa alasan syari sudah cukup menyakiti seluruh umat. Persoalan Palestina adalah persoalan seluruh umat. Maka persatuan umat menjadi langkah awal kuatnya kaum muslimin.
Sebagaimana persatuan umat pada kekhalifahan Umar bin Khattab, yang telah berhasil membebaskan Baitul Maqdis dan wilayah Syam lainnya termasuk Palestina dari cengkeraman Imperium Romawi yang memerintah dengan zalim. Juga Sultan Shalahuddin al-Ayyubi mengerahkan pasukannya untuk membebaskan Palestina dari kaum salib.
Sudah seharusnya kita sadari satu-satunya opsi kemerdekaan Palestina hanya bisa diraih dengan sistem kepemimpinan Islam. Sistem yang sahih berasal dari Allah SWT. ini adalah Daulah Khilafah Islamiyyah. Yang akan mengomandoi jihad pembebasan Palestina. Wallahu’alam bissawab. [LM/ry].
