Ironi Pertemuan Abu Dhabi dan Nasib Palestina

Oleh: Nurjannah S

Lensa Media News, Opini—Luka umat Islam atas genosida di Gaza kembali disayat oleh kenyataan pahit di meja diplomasi. Pejabat dari 10 negara dilaporkan berpartisipasi dalam pertemuan yang diperluas di Abu Dhabi antara Perdana Menteri entitas Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Uni Emirat Arab (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Berdasarkan laporan media penyiaran Channel 14 yang dikutip kantor berita Antara (30/09/2026), pertemuan tersebut berlangsung dalam dua tahap. Sesi kedua bahkan melibatkan perwakilan dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Maroko, Mesir, Kuwait, Bahrain, Libya, dan Oman, dengan agenda utama memperkuat kerja sama keamanan, intelijen, serta pembentukan kerangka kerja pertahanan regional demi menghadapi “ancaman bersama”.

Pertemuan ini menyisakan ironi yang sangat menyakitkan nurani. Bagaimana mungkin seorang arsitek pembantaian rakyat Palestina dapat disambut hangat di tanah jazirah Arab? Puluhan tahun tanah Gaza dibumihanguskan, ribuan anak-anak dan perempuan dibantai tanpa henti lewat kebijakan politik entitas Zionis.

Namun, para penguasa negeri-negeri muslim justru memilih duduk bersama, berjabat tangan, dan membicarakan kerja sama pertahanan. Pantaskah sikap para pemimpin ini dianggap sebagai ikhtiar diplomasi, ataukah ini sejatinya bentuk pengkhianatan nyata terhadap darah kaum muslimin yang terus tertumpah?

Kenyataan ini kian memuakkan tatkala ambisi kolonial entitas tersebut dipertontonkan secara terang-terangan tanpa rasa malu. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara arogan mengklaim bahwa seluruh tiga wilayah administratif di Tepi Barat adalah “milik Israel”.

Pernyataan tersebut secara telanjang menginjak-injak Kesepakatan Oslo II 1995 yang selama ini diagung-agungkan para pemburu diplomasi damai. Padahal, kesepakatan tersebut membagi Tepi Barat menjadi Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil Palestina dan keamanan Israel, serta Area C yang mencakup sekitar 60 persen wilayah di bawah kendali penuh Israel (MetroTV,03-10-2026).

Tak cukup di situ, ia bahkan mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina serta mendorong pengusiran paksa warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza jika dirinya menduduki kursi menteri pertahanan. Lantas, di mana akal sehat para penguasa muslim yang masih sudi berunding dan menjalin pakta pertahanan dengan rezim yang secara terbuka berniat melenyapkan eksistensi Palestina?

Lebih absurd lagi ketika dalih yang dibangun dalam pertemuan di Abu Dhabi adalah pembentukan aliansi pertahanan regional untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “ancaman bersama”. Bukankah selama ini entitas Zionis itulah sumber kekacauan paling nyata di Timur Tengah? Rekam jejak kebrutalan mereka terpampang nyata: genosida tak berkesudahan di Gaza, perampasan tanah di Tepi Barat, agresi militer di Lebanon, hingga serangan terhadap Iran.

Islam memberikan pandangan yang tegas terhadap penjajah kafir harbi yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin yaitu jihad fi sabilillah dan mobilisasi kekuatan militer untuk mengusir penjajah.

Rasulullah Saw. Bersabda,“Dan jihad itu tetap berlangsung sejak Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Jihad itu tidak dapat dibatalkan oleh kezaliman seorang yang zalim maupun keadilan seorang yang adil.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi pengingat bahwa jihad untuk membela kehormatan umat dan mengusir penjajah merupakan kewajiban abadi. Umat Islam hakikatnya adalah satu tubuh. Rasulullah Saw. bersabda, “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Muslim)

Ketika muslim di Gaza, Tepi Barat, dan wilayah lainnya dibantai dan diusir dari tanah airnya, rasa sakit itu semestinya menggerakkan seluruh potensi kaum muslimin untuk bersatu dan menyelamatkan mereka dari kejahatan penjajah serta kroni-kroninya.

Pertemuan di Abu Dhabi serta arogansi menteri Zionis seharusnya menjadi lonceng peringatan bagi kita semua. Umat tidak bisa lagi berharap pada diplomasi semu maupun para penguasa yang tunduk pada kepentingan imperialisme global. Keselamatan Palestina dan kehormatan umat hanya dapat terwujud ketika umat bersatu di bawah kepemimpinan ideologis yang menyatukan mereka dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Oleh karena itu, seluruh kenyataan ini meniscayakan adanya aktivitas dakwah politik Islam (ad-da’wah as-siyasiyyah) di tengah-tengah masyarakat. Umat tidak boleh dibiarkan pasif, apatis, atau sekadar terjebak pada empati kemanusiaan yang berujung pada bantuan kemanusiaan semata. Dakwah politik mendesak digencarkan untuk membongkar makar jahat para penjajah, mengoreksi pengkhianatan para penguasa boneka, serta mencerdaskan umat agar menyadari peran strategisnya sebagai khairu ummah (umat terbaik). Wallahualam bissawab. [LM/ry].