Komersialisasi Kesehatan, Akibatkan Angka Kematian Ibu Tinggi

Oleh Elly Waluyo
Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam

LensaMediaNews.com, Opini_ Sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan materi, akan menempatkan segala aspek sebagai alat pengeruk keuntungan karena pada dasarnya sistem ini dikendalikan oleh para pemilik modal atau kapital yang juga penyokong kursi kekuasaan di pemerintahan. Hubungan balas budi yang tercipta menyebabkan posisi pemerintah menjadi kepanjangan tangan dari para kapital untuk memuluskan kepentingan mereka melalui kebijakan agar nampak legal. Sehingga wajar jika solusi atas permasalahan yang timbul akibat kebijakan tak pernah berpihak pada rakyat dan tak menyentuh akar permasalahan.

Sebagaimana permasalahan kesehatan yang timbul saat ini yakni peningkatan angka kematian ibu (AKI) hingga mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Berdasarkan data yang diambil oleh Pengurus Pusat Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) tersebut memposisikan Indonesia dalam jajaran negara dengan predikat AKI tertinggi di Asia tenggara, angka kematian tersebut belum termasuk 21 ribu kematian dari 3600 kasus baru terdiagnosis kanker serviks sehingga dikalkulasikan setiap 25 menit, 1 perempuan meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr dr. Budi Wiweko selaku ketua umum POGI saat peringatan hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Beliau juga menyampaikan faktor-faktor lain yang turut memperparah meningkatnya AKI antara lain keterlambatan penanganan akibat akses layanan yang terbatas karena kesenjangan wilayah, norma sosial, stigma. Ditambah dengan kekerasan yang mengkotakkan perempuan sehingga tidak bisa mendapatkan kelayakan layanan kesehatan dalam hal reproduksi. Oleh karenanya Prof Budi mengajak masyarakat untuk merubah cara pandang terhadap kesehatan perempuan dari isu sektoral menjadi fondasi utama pembangunan bangsa melalui program SPIRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia) bertaraf nasional (https://koranindopos.com : 21 April 2026)

Kasus tingginya angka kematian ibu menunjukkan bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan sistemis. Negara bersistem kapitalis tak mampu memberikan layanan kesehatan yang layak bagi setiap warganya, hal ini disebabkan orientasi sistem yang berkutat pada keuntungan materi sehingga layanan kesehatan hanya sebagai komoditas. Kesenjangan pembangunan dan layanan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan antara perkotaan dengan daerah-daerah berkategori 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar menjadi suatu keniscayaan karena dianggap kurang memberikan keuntungan materi. Tenaga medis, dan rumahsakit dengan fasilitas bagus terpusat pada perkotaan sedangkan di daerah 3T, puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) pun tidak ada, hanya layanan kesehatan keliling yang datangnya pun tak menentu atau hanya sekadar dijadikan tempat magang dalam kurun waktu tertentu saja.

Kasus sedemikian rupa hanya bisa dipecahkan dengan menerapkan sistem Islam yang memposisikan negara sebagai pelindung dan pelayan umat. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas layak, mudah, murah bahkan gratis dengan tenaga ahli yang mumpuni secara merata ke seluruh daerah-daerah tanpa terkecuali sehingga setiap individu mendapatkan layanannya bahkan secara door to door yang mencakup pencegahan, saat sakit hingga paska sakit, yang pembiayaannya diambil melalui mekanisme keuangan berbasis baitul mal pada pos harta kepemilikan umum. Hal ini merujuk pada posisi kesehatan dalam sistem Islam termasuk kebutuhan dasar rakyat. Demikianlah sistem Islam melayani dan melindungi umat