Masalah Pendidikan Butuh Solusi Fundamental 

Oleh : Nurjannah

LenSaMediaNews.Com, Opini–Presiden Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2025. Keempatnya dinamakan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Program pertama yang ia luncurkan adalah revitalisasi sebanyak 10.441 sekolah pada tahun ini. Renovasi sekolah ini dengan anggaran dana Rp. 17 triliun. Adapun program kedua adalah digitalisasi pendidikan dengan menggunakan smart board atau papan pintar. Prabowo berencana mendistribusikan 15 ribu papan interaktif pada 2025. Ketiga, bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu tiap bulan untuk guru honorer non-ASN. keempat, memberikan bantuan dana pendidikan bagi guru-guru yang belum menamatkan pendidikan sarjana atau diploma 4 (Tempo.com, 02-05-2025).

Selama ini realitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menemui banyak masalah, baik dari sisi sarana maupun prasarana. Banyak bangunan sekolah tidak layak, gaji guru tidak layak termasuk gaji honorer yang rendah. Anggaran Pendidikan yang minim, dan adanya korupsi juga turut menambah masalah dunia pendidikan. Belum lagi guru dianggap sebagai pekerja dengan beban yg banyak, dan jauh dari sejahtera. Ini adalah potret buram pendidikan Indonesia.

Semua itu adalah dampak kebijakan yang berlandaskan kapitalisme termasuk dalam bidang Pendidikan. Dalam sistem kapitalisme, di mana peran negara sangat sedikit, tidak akan mungkin membuat perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab negara hadir sebagai fasilitator semata dengan membuat kebijakan.

Apalagi fakta menunjukkan bahwa sekolah yang diadakan pemerintah selama ini ternyata tidak mencukupi. Munculnya sekolah swasta menunjukkan negara setengah hati dalam mengurusi pendidikan. Padahal pendidikan adalah hak setiap warga negara. Bagaimana mungkin hak ini terpenuhi jika sekolah yang ada ternyata tidak mencukupi untuk warga negara?

Sebagai contoh realitas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur tahun 2025 sebanyak 682.252 murid, sedangkan daya tampung jenjang SMAN dan SMKN hanya tersedia 261.396 murid. Artinya sekolah yang diadakan pemerintah hanya menampung 38.31 persen dari jumlah lulusan. Masih ada 420.856 calon siswa atau sekitar 61.69 persen yang harus ditampung di sekolah swasta.

Kapitalisasi pendidikan menyebabkan negara berlepas tangan dari penyelenggaraan pendidikan, mencukupkan apa yang sudah disediakan swasta. Sehingga sarana prasarana yang disediakan pun minimalis sesuai anggaran yang ada. Sehingga negara kesulitan memberikan pelayanan kepada rakyat karena anggaran yang terbatas.

Sistem ekonomi Kapitalis membuat negara kesulitan menyediakan anggaran. Sebab, satu-satunya sumber pemasukan negara yang utama hanyalah pajak. Ini akhirnya memaksa negara menjadikan utang sebagai jalan untuk mendapatkan anggaran Pembangunan. Jika begitu bagaimana mungkin program untuk menyelesaikan problem pendidikan akan tuntas jika dana yang dibutuhkan ternyata tidak ada.

Belum lagi persoalan korupsi dalam bidang pendikan makin membuat minimnya dana yang tersedia. Indonesia Corruption Watch dalam sebuah kajian tren kasus korupsi antara 2016 hingga 2021 menyebutkan korupsi di sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi di Indonesia berdasarkan sektor.

Dalam Islam pendidikan adalah bidang strategis yang akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa dan negara. Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mewajibkan negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan Pendidikan dengan gratis dan kualitas terbaik.

Sistem ekonomi Islam akan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk memberikan penghargaan besar terhadap para guru atau pendidik. Negara memiliki sumber anggaran yang banyak dan beragam. Sebab Islam telah membagi kepemilikan dengan terperinci.

Sebagai contoh Islam menjadikan kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu atau swasta. Kepemilikan umum ini mencakup mencakup : hutan, perairan, barang tambang, barang galian, dan lain-lain. Ini menjadikan negara selalu memiliki dana untuk mengurusi rakyat termasuk untuk urusan pendidikan. Wallahua’lam. [LM/ry].