Motor Listrik Nasional (Molinas), Siapa yang Diuntungkan?

Oleh Ade Ummu Mumtaz

LensaMediaNews.com, Opini_ Pemerintah baru saja meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) pada 13 Agustus 2026 lalu. Pada pidatonya Presiden menyatakan bahwa tidak hanya Motor Listrik, saat ini pemerintah sedang menyiapkan ekosistem industri Mobil Listrik di kabupaten Subang dan diperkirakan akan diproduksi besar-besaran, paling lambat pada tahun 2028 nanti. (Presidenri.go.id, 13/08/2026)

Presiden berujar, gagasan tersebut merupakan ‘Game charger’ bagi industri otomotif Indonesia, karena dianggap bisa menjadi terobosan besar yang mengubah arah industri otomotif Indonesia, misalnya dari kendaraan yang tergantung bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

Pengembangan motor listrik ini dimotori oleh kolaborasi pelaku usaha dalam negeri seperti PT Indika Energy Tbk serta didukung pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut Rosan Perkasa Roeslani yang merupakan CEO Danantara juga Menteri Investasi dan Hilirisasi , ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap industri Molinas ini.

Lebih dari itu, Bos Grup Lippo, James Riady menyatakan komitmennya untuk memborong motor listrik nasional sebanyak 20.000 unit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden RI bahwa pengembangan industri Molinas merupakan salah satu contoh baik dari apa yang disebutnya Indonesia Incorporated. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik menunjukkan keterlibatan perusahaan swasta, BUMN, pelaku usaha, akademisi ,serta peneliti dalam satu ekosistem industri. (Beritasatu, 13/08/2026).

Siapa yang Diuntungkan?

Molinas digadang-gadang sebagai masa depan transportasi Indonesia. Selain dianggap sebagai kendaraan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan BBM, memanfaatkan energi dalam negeri serta mengembangkan industri dalam negeri. Lalu akankah pengembangannya benar benar untuk kepentingan rakyat atau justru untuk menguntungkan segelintir perusahaan yang terlibat didalamnya?? Siapa yang akan diuntungkan?

Jika ditelaah lebih dalam, akan terlihat skema yang disusun untuk mengelabui umat agar kelemahan negara dalam menjamin kebutuhan BBM rakyat. Hal ini bisa dilihat dalam 3 hal. Pertama, apresiasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto atas keberanian berinisiatif dan mengambil risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional, yang disampaikan saat meluncurkan. Dari sini sudah terlihat jelas siapa yang akan menikmati proyek Molinas.

Kedua, sekalipun pemerintah menetapkan adanya syarat perusahaan yang mengambil peran, yaitu keharusan adanya kriteria pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDM) oleh kementerian Industri, tetap saja 60% komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi Molinas harus impor.

Ketiga, Adanya upaya pemerintah membantu skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk membeli Molinas yang tidak lain merupakan tipuan kebijakan sekuler untuk mengalihkan perhatian akan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

Adapun klaim bahwa Molinas adalah strategi kedaulatan industri mobil nasional, tetap saja dalam hal ini yang diuntungkan adalah oligarki, keberadaan ramah lingkungan hanya berlaku di jalan, namun dibalik itu ada ekosistem disisi lain yang dirusak demi keuntungan para elit. Sebagaimana disebutkan dalam data Auriga Nusantara bahwa demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 ha hutan alam Indonesia.

Pandangan Islam

Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi bagi rakyat merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan, memfasilitasi, mencukupi dan memudahkan aksesnya. Hal Ini karena Islam menetapkan negara sebagai pengatur urusan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “ Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari dan Muslim) 

Dalam pandangan Islam, pengadaan sarana transportasi dan seluruh kebutuhan rakyat lainnya haruslah berbasis kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan bisnis oligarki seperti yang terjadi saat ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Dalam hal ini negaralah yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaannya untuk kemaslahatan rakyat.

Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara sehingga tidak bergantung pada oligarki. Negara Islam memiliki kemampuan mandiri dalam membiayai kebutuhan masyarakat, mengelola kekayaannya sendiri, memiliki sistem keuangan yang adil, serta tidak bergantung kepada utang dan kekuatan ekonomi asing. Sistem politik dan ekonomi Islam seperti ini hanya bisa diterapkan secara ideal dalam bingkai Khilafah Islamiyah dan ini bertentangan secara total dengan sistem politik ekonomi kapitalis sekuler yang terjadi saat ini. Wallahu a’lam Bish Shawwab.