Nasionalisme dan Negara Bangsa: Penghalang Utama Pembebasan Palestina

Oleh Keke Nurhabibah
LensaMediaNews.com, Opini_ Munculnya Global March to Gaza (GMtG) adalah refleksi dari kemarahan dan kepedihan umat Islam di seluruh dunia atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. (Kompas.tv 12/06/2025) Puluhan aktivis dari berbagai negara yang bergerak ke perbatasan Rafah bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga pesan kuat: dunia tidak bisa lagi diam terhadap kezaliman Zionis Israel. Namun, mereka justru diadang dan ditolak masuk oleh rezim Mesir. Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa gerakan kemanusiaan semata tidak cukup dan tidak akan pernah mampu menembus tembok sistemik yang dibangun penjajah dan para penguasa bonekanya.
Gerakan ini memperlihatkan kenyataan pahit: harapan terhadap lembaga-lembaga internasional dan para penguasa muslim saat ini adalah ilusi. Blokade Gaza tak mungkin runtuh selama umat Islam masih terjebak dalam kerangka nasionalisme dan konsep negara bangsa (nation-state), dua warisan penjajah yang justru menjadi alat untuk menjaga kelanggengan dominasi Barat di dunia Islam.
Nasionalisme telah mematikan hati nurani para penguasa negeri-negeri muslim. Mereka lebih loyal kepada batas-batas imajiner yang diciptakan penjajah daripada kepada ikatan akidah dengan saudara seiman. Bahkan, mereka tak segan membantu kepentingan Amerika dan Israel demi legitimasi kekuasaan semu mereka. Tentara-tentara yang seharusnya membela kehormatan dan darah umat Islam justru menjaga perbatasan dan mengusir saudara-saudaranya yang ingin membela Gaza.
Dalam konteks ini, umat Islam harus sadar bahwa persoalan Palestina bukanlah sekadar isu kemanusiaan, tetapi isu politik dan akidah umat Islam. Masalah ini tak akan pernah selesai hanya dengan bantuan makanan dan obat-obatan, tetapi harus diselesaikan dengan mencabut akar sistemik yang menopang penjajahan, yaitu sistem internasional sekuler yang dilanggengkan oleh para penguasa nasionalis di negeri-negeri muslim.
Islam telah memberikan solusi yang jelas dan mendasar untuk membebaskan Palestina dan seluruh negeri-negeri Islam yang tertindas: menyatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni Khilafah Islamiyah. Sebuah institusi yang tidak terbelenggu oleh kepentingan nasional sempit, tetapi menjadi perisai dan pelindung umat Islam di mana pun mereka berada. Dalam sistem khilafah, tidak akan ada lagi perbatasan Rafah yang terkunci, tidak akan ada lagi pengusiran aktivis kemanusiaan, karena Palestina adalah bagian dari tubuh umat yang wajib dibela dengan seluruh kekuatan.
Lebih dari itu, solusi jihad fi sabilillah harus kembali ditempatkan sebagai metode syar’i dalam membebaskan tanah umat yang dijajah. Jihad bukanlah terorisme, melainkan pengorbanan suci yang diatur oleh syariat, dipimpin oleh imam (khalifah), dan dijalankan oleh tentara kaum muslimin untuk melindungi darah, kehormatan, dan wilayah Islam. Hanya dengan jihad yang dipimpin oleh khilafah, Al-Quds dapat dibebaskan sebagaimana dulu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Oleh karena itu, arah perjuangan umat Islam dalam menyelesaikan krisis Palestina haruslah jelas: perjuangan politik ideologis berbasis Islam, bukan perjuangan kemanusiaan semata. Umat Islam harus mendukung dan bergabung dengan gerakan dakwah politik yang konsisten menyeru kepada penerapan Islam secara kaffah dan menolak sekat-sekat nasionalisme yang membunuh ukhuwah serta menggagalkan jihad yang sebenarnya.
Hari ini, hanya dengan kembalinya Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj nubuwwah dan ditegakkannya jihad yang dipimpin negara Islam, Palestina benar-benar bisa dibebaskan. Dan bukan hanya Palestina, tapi juga seluruh wilayah kaum muslimin yang masih berada dalam cengkeraman penjajahan modern.
Wahai kaum Muslimin, saatnya bangkit! Bukan dengan bendera nasionalisme, tapi dengan panji tauhid. Bukan dengan diplomasi semu, tapi dengan jihad yang terorganisir di bawah komando khilafah. Inilah satu-satunya jalan menuju pembebasan yang hakiki.
