Pahlawan Devisa, Penyelamat Denyut Ekonomi Negara

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.Com–Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengajak masyarakat untuk menengok sosok-sosok yang berjuang di luar medan perang, termasuk mereka yang mengharumkan nama bangsa lewat kerja keras di negeri orang.

Mereka adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga layak disebut “pahlawan devisa”. Pasalnya, peran mereka tidak hanya menopang ekonomi, tetapi juga memperkuat citra dan martabat Indonesia di dunia kerja global (kompas.com, 10-11-2025).

Kerja keras dan kedisiplinan PMI mengubah hidup keluarga dan bermanfaat bagi bangsa. Mereka banyak berangkat dari desa kecil dengan tekad memperbaiki nasib. Penghasilan PMI langsung menyentuh lebih dari tiga juta rumah tangga untuk kebutuhan hidup, pendidikan, rumah, hingga usaha kecil.

Secara makro mampu memperkuat cadangan devisa dan membantu stabilitas rupiah. Aktivitas remitansi yang dilakukan PMI juga ikut menggerakkan ekonomi lokal. Desa yang dulu tertinggal, kini perlahan tumbuh. Ini terlihat dari bermunculannya toko-toko, perbaikan rumah, hingga akses pendidikan membaik.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengiriman uang dan nilai ekonomi lain dari PMI ke keluarga mereka mencapai 15,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 253,77 triliun pada 2024. Angka ini naik dari 10,99 miliar dollar AS pada 2023.

Kementerian P2MI mencatat, saat ini terdapat 3,6 juta PMI aktif di berbagai negara. Negara yang menjadi tujuan utama mereka meliputi Malaysia (42 persen), Taiwan (14 persen), Hong Kong (12 persen), Arab Saudi (10 persen), dan Singapura (8 persen).  Pengirim (PMI) terbanyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapitalisme Gagal Menjamin Pekerjaan Layak Bagi Rakyat

Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Kardingata dari periode 2020 hingga 2025, menunjukkan mayoritas PMI adalah perempuan, yang jumlahnya mencapai kisaran 64,5 persen hingga 70 persen. Dan sektor yang paling banyak menampung pekerja migran perempuan adalah sektor domestik atau pekerjaan rumah tangga (Antaranews.com, 15-3-2025).

PMI ilegal hanya salah satu kasus, Dzulfikar menyebutkan ada sisi rentan lainnya seperti perbedaan bahasa dan budaya serta risiko kerja tinggi, pelanggaran hak, hilang kontak, tertipu calo hingga praktik penjualan orang. Maka, guna meningkatkan perlindungan KP2MI membuat  kebijakan digitalisasi One Channel System dan program Desa Migran Produktif yang diklaim mampu menurunkan penempatan ilegal hingga 32 persen dalam tiga tahun terakhir dan lebih dari 50.000 purna-PMI telah mengikuti program reintegrasi ekonomi.

Selain itu juga program lainnya yaitu Migrant Centre Berbasis Perguruan Tinggi. Sekolah Vokasi Migran,  mendirikan Sekolah Rakyat dengan Kurikulum Plus dan SMK Go Global. Program ini bukan sekadar pelatihan tapi menjadi strategi sistemis yang mengubah paradigma migrasi dari berbasis kebutuhan menjadi berbasis kompetensi dan kebanggaan nasional.

Sungguh menyedihkan!  dengan bangga pejabat kita mengartikan PMI sebagai pahlawan devisa penjaga denyut perekonomian bangsa. Bukankah seharusnya penguasa itu malu? Dan pahlawan yang mereka maksud adalah buruh di negeri orang.

Apa peran negara sehingga rakyat harus berjuang sendiri mengubah nasib? Apa guna kekuasaan di tangan jika hanya pandai menadah devisa? Pelatihan yang dimaksudkan pun tak sebesar apa yang ditinggalkan oleh para PMI itu, anak, keluarga, tanah, air, kehidupan yang nyaman sesuai budaya sejak mereka lahir. Sungguh telah mati hati para penguasa kita. Hujan emas di negeri orang bisa jadi lebih baik hujan batu di negeri sendiri.

Terlebih, mayoritas PMI adalah perempuan, berapa banyak keluarga yang tidak bisa bertumbuh secara optimal karena peran masing-masing anggota keluarga, terutama ibu atau istri hilang? Contoh mereka yang sukses tak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan seperti perselingkuhan, perceraian, depresi, sakit mental, dan lain sebagainya.

Padahal bangsa yang maju dan mandiri tercermin dari kondisi SDMnya. Namun inilah realita hidup di bawah penerapan Sistem Kapitalisme. Segala sesuatu dihitung berdasarkan materi pun pelayanan penguasa kepada rakyatnya, diitung untung rugi. Rapuhnya APBN menjadi salah satu sebab negara memilih memfasilitasi rakyatnya untuk bekerja di luar negeri dibandingkan dengan membuka lapangan di dalam negeri.

Islam Wujudkan Kesejahteraan

Sebab yang fatal adalah kapitalisme telah mencabut  kedaulatan negeri. SDA yang melimpah dijual kepada asing atas nama investasi, hilirisasi atau kontrak kerja. Padahal jika merujuk pada hadis Rasulullah saw, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Maka akan ada banyak lapangan pekerjaan terbuka. Negara sebagai wakil rakyat, bahkan bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok lainnya tanpa harus rakyat bayar pajak atau utang luar negeri berbasis riba. Wallahualam bissawab. [LM/ry].