Paradigma Kapitalistik, Akar Berulangnya Bencana Banjir

Oleh Heriani
(Pena Ideologis Maros)

LensaMediaNews.com, Opini_ Lagi-lagi ibu kota negara Indonesia yakni wilayah Jakarta dan sebagian kota-kota besar lainnya kembali tergenang banjir. Diketahui, hal yang menjadi pemicu meluapnya air banjir disebabkan karena derasnya curah hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak hari kamis 22 Januari 2026. Dampaknya bukan hanya merendam suatu pemukiman, tetapi juga mengganggu mobilitas warga hingga layanan transportasi publik. (Tempo.co, 25 Januari 2026).
Dalam hal ini pemerintah mengklaim bahwa, penyebab yang paling menonjol terjadinya bencana banjir, tidak lain adalah akibat dari curah hujan tinggi, sehingga pemerintah mengupayakan modifikasi cuaca dan normalisasi tiga sungai, untuk mengurangi resiko banjir.

Bila diperhatikan, kejadian banjir di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Jakarta, sudah menjadi suatu fenomena dan langganan tahunan yang terjadi secara rutin tanpa ketinggalan. Hal ini tentunya merupakan suatu problem klasik berulang yang memerlukan solusi efektif dalam mengatasi resiko banjir dengan tuntas.

Maka dengan menetapkan curah hujan sebagai penyebab utama terjadinya banjir secara berulang, tentu bukanlah suatu hal yang logis. Sebab penyebab utama yang sebenarnya, bukan pada titik curah hujan melainkan adanya suatu kekeliruan dalam mengelola tata ruang, di mana lahan sudah tidak mampu menyerap air, hingga akhirnya menyebabkan meluapnya air di berbagai wilayah.

Namun mirisnya penyebab utama ini justru tidak dijangkau dan terpikirkan oleh pemerintah, sehingga problem fenomena langganan banjir akan terus terjadi apabila menghadapi curah hujan tinggi tanpa pertahanan dan perlindungan yang tidak diupayakan oleh pemerintah sampai saat ini.

Tabiat Kapitalistik

Sesungguhnya pemerintah yang lemah dan abai dalam mengatasi problem banjir berulang adalah hasil paradigma kapitalistik yang lahir dari sistem kapitalisme. Pemerintah yang memakai paradigma kapitalistik inilah yang membuat kebijakan dalam tata kelola lahan tanpa mempertimbangkan dampak rusaknya lingkungan yang berpotensi pada suatu bencana.

Hal ini terbukti bagaimana pemerintah kapitalistik mengelola ruang lahan yang lebih kepada perusakan daripada perbaikan. Di antara lain kebijakan rusak paradigma kapitalistik adalah pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya serap tanah, penebangan pohon secara liar, penggundulan hutan dan masih banyak lagi kebijakan pemerintah kapitalistik yang merusak lingkungan tanpa memperhitungkan dampak kerusakan fatal setelahnya.

Tapi yang lebih ironisnya dampak kerusakan yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah ini, hanya di derita dan dirasakan oleh segelintir rakyat saja, sedangkan para pembuat kebijakan justru malah asik menikmati hasil keuntungan dari kebijakan bobrok yang dijalankannya.

Inilah sebenarnya tabiat asli dari pemerintah kapitalistik Indonesia yang merupakan motor utama dalam menjalankan kebijakan rusak yang menyengsarakan rakyat. Adapun dalam pemberian solusi dari pemerintah kapitalistik hanya bersifat pragmatis saja tanpa menyentuh akar permasalahan.

Pemimpin Periayah

Perlu diketahui, pemimpin dalam sistem Islam memiliki perbedaan cukup kontras dengan pemimpin sistem kapitalisme yang bertabiat rusak dan lemah. Islam memandang seorang pemimpin wajib bertanggungjawab atas kemaslahatan seluruh umat (rakyat). Maka apabila terjadi suatu problematik yang menyengsarakan umat seperti bencana banjir, pemimpin Negara Islam atau Khalifah akan langsung turun tangan untuk menyelesaikan problem sampai ke akar-akarnya.

Karena sejatinya Negara merupakan pelayan umat dan pemimpin adalah perisai/pelindung seluruh umat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:
“Sesungguhnya Al-Imam (khalifah) itu perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengan kekuasaannya”.

Dengan demikian segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin Islam tentunya sangat memperhatikan dampak lingkungan demi menjaga kemaslahatan umat. Seperti mengenai tata kelola lahan serta pembangunan berskala, pemimpin Islam tidak berpatok pada asas keuntungan sebagaimana yang dipraktikkan oleh pemimpin kapitalistik, namun sebaliknya hasil kebijakannya lebih mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam jangka panjang.

Sejarah telah mencatat lebih dari 13 abad lamanya kegemilangan Negara Islam di bawah konstitusi Khilafah, kemaslahatan dan keamanan umat terjamin secara hakiki bahkan dampak dari aspek kemaslahatan sistem Islam bukan hanya dirasakan oleh manusia saja melainkan juga berpengaruh ke seluruh makhluk hidup. Karena sejatinya, kebijakan sistem Islam akan menciptakan rahmat bagi seluruh alam, bukan musibah atau bencana.

Allah SWT Berfirman:
وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
“Dan Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya:107).

Wallahu ‘alam Bishshawab.