Pasca Bencana, Bagaimana Kabar Pendidikan di Sana?

Oleh: Aprilya Umi Rizkyi

 Komunitas Setajam Pena

LenSaMediaNews.Com–Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar telah hampir 3 pekan terjadi. Namun cuaca belum juga bersahabat. Hujan masih sering terjadi dan memicu terjadinya banjir susulan. Lumpur dan tumpukan kayu gelondongan yang masih berserakan di kawasan banjir menjadi pemandangan yang tak sedap dipandang mata.

Sampai saat ini pun evakuasi korban banjir juga masih tetap berlangsung. Meski banyak kendala yang harus dihadapi termasuk mengenai sarana dan prasarana untuk itu. Selain itu ribuan sekolah mengalami kerusakan dan membuat aktivitas belajar mengajar terganggu.

Adapun desakan ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian terhadap pemerintah untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Pulau Sumatera bagian utara pasca banjir dan longsor. Ia menilai kerusakan sekolah dan terganggunya proses belajar dalam skala besar membutuhkan langkah yang lebih cepat, terstruktur, dan didukung anggaran tambahan.

Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak. Yang  paling penting  adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin tambah Hetifah (detik.com, 9-12-2025).

Komisi X juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan tambahan anggaran pada APBN 2026 dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pola pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat.

Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komisi X memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Banyak sekolah rusak, akses terputus, dan sebagian digunakan sebagai posko pengungsian korban.

Mencermati fakta di atas, terbukti pemerintah sangat lamban dalam menanggulangi problem pasca bencana termasuk akses pendidikan yang terjadi di kawasan bencana. Dan generasilah yang menjadi korbannya. Bencana yang terjadi ini membuka permasalahan mendasar dalam aspek cara pandang kepemimpinan.

Dalam sistem Islam, pemimpin diposisikan sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Bukan hanya sebagai administrator anggaran semata. Hal ini menuntut adanya peran pemimpin yang hadir secara aktif, empatik, tepat, cepat dalam memastikan dan mengutamakan keselamatan serta keberlangsungan hidup rakyat termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan.

Ketika negara terkesan lamban menangani hal ini membuktikan bahwa krisis cara pandang yaitu kepemimpinan dipahami hanya sebagai manejemen birokrasi bukan pengurus langsung atas urusan rakyat.

Kesiapsiagaan terhadap segala risiko bencana hendaklah menjadi inheren dari fungsi negara. Dalam Islam yaitu Khilafah wajib memastikan bahwa dalam kondisi darurat sekalipun kebutuhan asasi rakyat tetap terpenuhi terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan psikis.

Fakta terhentinya pendidikan selama lebih dari sepekan tanpa hadirnya ruang belajar darurat sistemis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sebagai kebutuhan primer pasca bencana,  melainkan pendidikan sebagai sektor yang bisa ditunda.

Dalam fase pemulihan, Khilafah akan bertindak cepat dan terkoordinasi pemulihan informasi pendidikan. Tidak hanya menunggu mekanisme reguler. Hal ini dibutuhkan komando negara melalui koordinasi langsung dengan wali (gubernur saat ini) dan amil (wali kota) wilayah terdampak.

Negara akan memobilisasi guru, menyiapkan sekolah darurat dan memastikan sarana belajar tersedia agar anak-anak didik segera kembali memperoleh stabilitas. Mirisnya, peran ini justru banyak diambil oleh NGO dari relawan dalam Sistem Kapitalisme saat ini maka nampak jelas lemahnya kehadiran negara sebagai penanggung jawab utama.

Dalam sejarah Islam membuktikan dalam masa khilafah penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan pengurusan langsung. Khalifah memerintahkan distribusi Baitulmal untuk pemulihan cepat. Memobilisasi aparatur negara dan memastikan rakyat (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan) tetap terpenuhi.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nyata dibandingkan dengan postur APBN sistem Islam dan Kapitalisme. Dalam  Islam anggaran negara berfungsi sebagai instrumen pengurusan rakyat bukan sekedar realisasi serapan menjelang akhir tahun. Sedangkan Sistem Kapitalisme anggaran sering terjebak pada orientasi efisiensi pasar.

Sehingga respon darurat menjadi lamban. Akibatnya rakyat menjadi korban dari sistem yang gagal menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas tertinggi, melakukan pemulihan infrastruktur secara tanggap dengan melakukan koordinasi dengan gubernur di tempat bencana terjadi. Memobilisasi guru, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Wallahualam bissawab. [LM/ry].