Polemik Darurat BBM Efek Salah Tata Kelola
Oleh : Cokorda Dewi
LenSaMediaNews.com–Polemik kelangkaan BBM terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, mengundang banyak tanya dari rakyat. Bagaimana bisa negara penghasil bahan dasar BBM mengalami kelangkaan BBM.
Fakta Polemik Darurat BBM
Antrean kendaraan mengular berjam-jam di berbagai SPBU di Palembang (Sumatera Selatan), dan Medan (Sumatera Utara). Hal ini dipicu oleh kelangkaan BBM. Bahkan menelan korban jiwa, seorang supir meninggal dunia diduga akibat mengalami kelelahan saat mengantri BBM. Kelangkaan BBM telah terjadi selama sebulan, mengganggu aktivitas transportasi, dan distribusi barang.
Di wilayah Medan para supir angkutan kota kehilangan pendapatan, karena kehilangan penumpang akibat lamanya mengantri BBM. Sementara di Palembang, sopir bus antarkota dan pedagang pakan ternak kehilangan waktu kerja, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kelangkaan solar.
Kesenjangan antara permintaan dan penyaluran solar bersubsidi disebut sebagai pemicu antrian panjang di SPBU. Menurut anggota Komite BPH Migas, Hasbi Ansori, persoalan yang lebih penting adalah kemampuan SPBU dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat tanpa disalahgunakan. Penambahan kuota BBM harus dibarengi dengan evaluasi kemampuan distribusi oleh pengelola SPBU. Sehingga penyaluran tepat sasaran, dan tidak berpotensi terjadi penyimpangan (bbc.com, 14-07-2026).
Antrian panjang kendaraan terjadi di wilayah Kota Waringin Barat (Kobar, Kalimantan). Bagi masyarakat Kobar, fenomena antri BBM sudah menjadi rutinitas masyarakat setiap hari. Warga mengaku, mereka menghabiskan waktu berjam-jam antri BBM, dengan rasa khawatir akan kehabisan stok BBM.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, melalui Supervisor Communication & Relation (Commrel) Gayuh Mustiko Jati menyampaikan, bahwa pihaknya membutuhkan detail informasi, seperti lokasi SPBU, waktu kejadian, hingga jenis BBM yang langka, untuk ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Kemudian mengevaluasi penyebab kelangkaan stok dan antrian panjang. Warga berharap evaluasi tersebut segera dilakukan. Sehingga dapat mengatasi kelangkaan BBM di wilayah mereka (detik.com, 21-07-2026).
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas mengklaim bahwa antrian panjang di sejumlah SPBU dipicu oleh fenomena panic buying. Daerah-daerah tertentu indikasi kenaikan mencapai 10 sampai 15 persen, sehingga memicu panic buying. Terjadi perubahan pola pembelian BBM di masyarakat, dari nonsubsidi, beralih ke BBM subsidi. Disampaikan juga, bahwa stok biosolar, minyak tanah, hingga Pertalite, masih sangat cukup aman. Pihaknya akan terus fokus berupaya menormalisasi distribusi BBM secara baik dan tepat (kompas.com, 17-07-2026).
Tata Kelola SDA Dalam Sistem Kapitalisme Picu Polemik
Fenomena kelangkaan BBM terjadi berulang. Hal ini disebabkan negara berada dalam sistem kapitalisme, sehingga negara memposisikan diri sebagai korporasi dagang. Efeknya adalah sumber daya alam (SDA) yang merupakan hak rakyat, menjadi komoditas komersial untuk meraih keuntungan.
Dalam sistem kapitalisme, terjadi liberalisasi pengelolaan SDA dari hulu (eksplorasi) ke hilir (distribusi), pengelolaannya diserahkan kepada korporasi asing atau swasta. Sehingga berimbas pada penyediaan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dipaksa mengikuti mekanisme dan harga pasar yang berlaku. Negara tidak memberikan solusi hingga tuntas ke akar permasalahannya, melainkan membuat regulasi teknis yang justru menyulitkan rakyat, seperti pembatasan kuota pembelian dan memperumit syarat pembelian BBM.
Solusi Sistem Islam Atasi Problema Ketersediaan BBM
Islam merupakan agama sempurna dan paripurna, yang berasal dari Sang Pencipta, Allah Swt. Segala aturan kehidupan manusia diatur oleh Allah Swt. Dalam paradigma Islam, Islam mengharamkan liberalisasi SDA. Pengelolaan SDA mulai dari Hulu ke hilir wajib ditangani sepenuhnya oleh negara, untuk kemaslahatan rakyatnya. Dalam sistem Islam, negara berkewajiban meriayah (mengurusi) rakyatnya, haram hukumnya mengambil keuntungan dari pengelolaan SDA atau kebutuhan dasar milik publik.
Negara dalam sistem Islam meniadakan birokrasi berbelit dan menyulitkan dalam pemenuhan hak rakyat. Dalam kasus ini, negara berkewajiban memastikan ketersediaan BBM sebagai kebutuhan dasar rakyatnya, tanpa mengambil keuntungan. Memastikan pendistribusian BBM secara merata dan mudah menjangkau seluruh masyarakat.
Solusi penerapan sistem Islam dalam bernegara akan mendatangkan keberkahan bagi penduduk negeri, yang dijanjikan oleh Allah diturunkan dari langit dan bumi. Wallahu a’lam bishshowab. [LM/ry].
