Sekolah Rakyat Mengentaskan Kemiskinan, Mungkinkah?
Oleh: Devi Anna Sari
(Muslimah Peduli Umat)
Lensa Media News – Delapan puluh tahun sudah negeri ini merdeka. Tapi pendidikan masih menjadi hal yang selalu diperbincangkan karena begitu miris keadaan pendidikan di negeri ini. Negeri kaya, tanah subur, tapi pendidikan nya terbelakang. Keadaan ini juga berbanding lurus dengan kemiskinan yang terjadi pada hampir tujuh puluh lima persen penduduk negeri ini.
Di tengah kasus tingginya angka putus sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Program yang digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seperti yang tercantum dalam prinsip program ini yaitu, memuliakan rakyat kecil, menjangkau yang belum dapat terjangkau dan memungkinkan yang belum mungkin.
Per tanggal 14 Juli 2025 ada 63 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi. Sisanya 37 sekolah akan dibuka akhir Juli ataupun awal Agustus. Adapun peta penyebarannya yang pulau Jawa sebanyak 48 sekolah, Sumatera 22 sekolah, Sulawesi 15 sekolah, Nusa Tenggara 4 sekolah, Bali 4 sekolah, Kalimantan 4 sekolah, Maluku 4 sekolah dan Papua 3 sekolah. (Kompas.com, 21/07/2025)
Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintah dimana program ini diharapkan dapat mewujudkan mimpi dari anak-anak yang berada di dalam garis kemiskinan. Program ini dimulai pada Juli 2025. Dilengkapi dengan fasilitas berupa seragam hingga asrama. Ini diperuntukkan dari jenjang SD hingga SMA.
Meskipun begitu, faktanya Sekolah Rakyat bukanlah solusi untuk menuntaskan kemiskinan yang terjadi. Justru kemiskinan saat ini sudah terstruktur. Tidak jauh berbeda dengan pengangguran. Sehingga tidak mungkin terselesaikan hanya dengan anak-anak keluarga miskin mendapat program Sekolah Rakyat. Terlihat dari fenomena maraknya PHK dan lapangan pekerjaan yang sangat langka.
Semua ini adalah buah dari sistem Kapitalisme yang dianut negeri ini. Dimana negara hanya berperan sebagai regulator oligarki. Negara tidak menjalankan tugasnya sebagai pengurus rakyat. Tidak memberikan layanan pendidikan yang bisa dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Dan tidak juga menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu.
Akan sangat berbeda jika sebuah negara itu menganut sistem Islam. Islam akan menyelesaikan segala persoalan, termasuk pendidikan, karena pendidikan adalah hal yang sangat penting. Sehingga negara tidak akan lepas tangan. Negara terang-terangan menyediakan fasilitas gratis, lengkap dan tercanggih. Semua lapisan masyarakat baik di desa maupun di kota akan mendapatkannya. Miskin ataupun kaya semuanya mendapat perlakuan yang sama. Karena Islam menyadari pendidikan adalah cikal bakal masa depan sebuah negara.
Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Iqtishady fil Islam menyatakan bahwa negara mengemban tanggung jawab mewujudkan layanan pendidikan yang terbaik dan gratis untuk seluruh rakyat. Khilafah akan berperan dalam memanfaatkan sumber dana yang besar dan beragam. Di antaranya, pos Fai dan Khoroj yang merupakan kepemilikan negara. Adapun sumber dana tersebut berupa ghonimah, khumus yaitu berupa seperlima harta rampasan perang, jizyah dan pajak. Tidak hanya itu, ada juga yang berasal dari pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan hima. Dan jika tidak mencukupi juga maka boleh dengan meminta sumbangan sukarela dari rakyat muslimin.
Begitulah cara Islam dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara menyeluruh dan terperinci. Negara Khilafah akan menjadi penyelenggara dan penanggung jawab atas pendidikan bagi seluruh rakyat hingga merata. Akses pendidikan pun akan mudah dan nyaman. Sehingga akan lahir para ilmuwan dan cendekiawan yang ahli dalam beragam disiplin ilmu dan berbagai bidang. Baik ilmu dunia maupun akhirat yang berpadu demi kemaslahatan.
Begitulah cara Islam dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara menyeluruh dan terperinci. Negara Khilafah akan menjadi penyelenggara dan penanggung jawab atas pendidikan bagi seluruh rakyat hingga merata. Akses pendidikan pun akan mudah dan nyaman. Sehingga akan lahir para ilmuwan dan cendekiawan yang ahli dalam beragam disiplin ilmu dan berbagai bidang. Baik ilmu dunia maupun akhirat yang berpadu demi kemaslahatan.
Wallahu a’lam bishshawab
[LM/nr]
