Asuransi untuk MBG, Proyek Tambal Sulam Kapitalis
Oleh Ariani
Guru dan penulis Muslimah Malang Raya
LenSaMediaNews.Com–Sebanyak 36 orang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan guru sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Mereka diduga mengalami keracunan makanan (tirto.id, 7-05-2025).
Peristiwa lain, jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025. Sebelumnya, ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (cnnindonesia.com,09-05-2025).
Dari kasus beberapa keracunan setelah mengkonsumsi MBG, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.
Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan pihaknya sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan (finansial.bisnis.com,11-05-2025).
MBG, Sejatinya Jebakan Kapitalisme
MBG ini adalah proyek tambal sulam ala Kapitalisme yang ujung-ujungnya hanya mengorbankan rakyat dan mengumpulkan pundi-pundi harta di kalangan tertentu. Dengan proyek MBG ini rakyat juga dikorban dengan kenaikan pajak menjadi 12% dan segala efisiensi di berbagai sektor bahkan layanan publik untuk terlaksananya proyek ini. Tentunya tidak meninggalkan ciri khas ekonomi Kapitalis, pelaksanaannya dilempar ke swasta dan negara hanya berfungsi sebagai regulator saja.
MBG diyakini dapat menanggulangi stunting pada generasi untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045. Lucunya, program ini didanai utang luar negeri. Presiden Prabowo Subianto, pada akhir tahun 2024 melakukan kunjungan dan negosiasi dengan negara China dan menghasilkan dua kesepakatan cukup penting seperti investasi senilai US$ 10,07 miliar atau setara dengan Rp 157 triliun dan bantuan dana China untuk program Makan Bergizi Gratis (kompasiana.com,07-05-2025).
Ironis sekali siswa Indonesia harus berutang untuk makan siang di tengah negeri yang kaya raya sumber daya alam ini. Tentunya anak-anak inilah yang kelak harus menanggung hutang lewat kenaikan pajak dan aneka pungutan lain.
Upaya menambah Rp15.000 sebagai polis asurani juga akan semakin melambungkan dana BMG yang sekarang sudah dalokasikan dari APBN sebesar Rp 71 triliun. Maka APBN akan semakin oleng dan ujung-ujungnya akan dipertimbangkan menaikkan aneka pajak, retribusi dan menarik dana partisipasi rakyat.
Akad asuransi sendiri mengandung ghoror (unsur ketidak jelasan). Ketidak jelasan pertama dari kapan waktu nasabah akan menerima klaim padahal accident di sini bersifat tak tentu, tidak ada yang bisa mengetahuinya dan ketika tidak ada klaim maka dana polis bisa dimanfaatkan pihak lain yang mengalami accident. Klaim bisa dilakukan diatas biaya polis yang sudah dibayarkan. Ghoror dan riba menjadi satu dalam muamalah yang termasuk haram ini.
Negara Islam Menjamin Ketercukupan Gizi Rakyat
Dalam Negara Islam, tidak perlu program khusus seperti MBG karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat, tidak terbatas pada anak sekolah saja. Hal ini karena pemimpin dalam negara Islam bersifat raa’in (pengatur) dan junnah (perisai).
Penguasa wajib menjamin ketahanan pangan melalui pengelolan sumber daya alam. Apalagi, negara memiliki berbagai macam sumber pemasukan yang akan menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat melalui pos-pos Baitulmal.
Gizi anak dan keluarga sudah terjamin dari rumah, karena ada ayah yang mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dengan bekerja di lapangan pekerjaan yang disediakan penguasa. Kepala keluarga tidak perlu pusing dengan biaya pendidikan dan biaya Kesehatan karena telah disediakan negara secara gratis dari pengelolaan harta kepemilikan umum.
Bahan bakar untuk memasak dan transportasi pun dapat diakses dengan sangat murah. Tanah-tanah baik sawah, ladang dan kebun dikelola negara untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Penerapan sistem ekonomi Islam meniadakan proyek penimbunan dan permainan harga sehinga bahan pangan tidak akan mahal karena langka.
Para pejabat negara pun dalam suasana keimanan yang terjaga dan memahami bahwa pekerjaan mereka adalah ibadah bukan semata-mata mencari uang. Sungguh semua ini hanya bisa terwujud dalam sistem negara Islam yaitu Daulah Khilafah Rasyidah. Sudah saatnya kita berjuang untuk tercapainya institusi daulah Islam dalam bingkai daulah al khilafah. Wallahu a’lam bish shawaab. [LM/ry].
